Wamendagri Bima Arya Tegaskan Pilkada Serentak 2024 Harus Damai dan Sejuk

Liputan6.com, Jakarta Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa setiap pihak sangat penting untuk mewujudkan demokrasi yang sejuk dan damai dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

"[Sesuai dengan arahan] Bapak Presiden [Prabowo Subianto] yang betul-betul menyampaikan dalam beberapa forum mengenai konsepsi Beliau tentang demokrasi yang minus kekerasan, menghindari adu domba, menghindari hasut-menghasut, demokrasi yang sejuk dan damai," tegasnya.

Bima Arya juga mengungkapkan, upaya menjaga demokrasi damai perlu dikoordinasikan hingga ke tingkat instansi terkecil sesuai hierarki kewenangan.

"Saya kira harus betul-betul kita jaga bersama dikoordinasikan sampai level instansi yang paling kecil," ungkapnya.

Bima Arya pun membeberkan, kebutuhan anggaran Pilkada Serentak 2024 sudah dipenuhi oleh daerah.

"Realisasi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) telah mencapai 100%, meskipun sempat terjadi kendala di beberapa daerah, selain itu distribusi logistik Pilkada juga nyaris rampung," bebernya.

Bima Arya menyebut, prinsip netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi salah satu poin utama dalam menjaga Pilkada Serentak 2024 berjalan lancar.

“Di situ kami ingatkan [juga] tentang prinsip-prinsip netralitas ASN,” sebutnya.

Wakil Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Lodewijk Freidrich Paulus menegaskan bahwa Pilkada Serentak harus menjadi momen untuk melahirkan kepala daerah yang berkualitas. Hal ini penting untuk mendukung agenda pemerintahan, termasuk 8 Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, 17 program prioritas, dan 8 program cepat.

“Artinya saat tahapan Pemilu berjalan, 8 program cepat dari pemerintah juga harus sukses, padahal kepala daerahnya baru dilantik pada Februari nanti, nah kita-kita inilah yang menentukan itu," tegasnya.

"Sukses Pilkada tapi sukses [juga] program cepat dari Presiden Prabowo Subianto,” imbuh Lodewijk.

Ia juga mengapresiasi kesiapan penyelenggara Pemilu dan aparat keamanan. Menurut Lodewijk, seluruh aspek pelaksanaan Pilkada telah siap.

"Ini termasuk kesiapan aparat keamanan seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)," ujar Lodewijk.

(*)