Menko Luhut Tunda Pembahasan Tol Cisumdawu

Liputan6.com, Jakarta - Rapat Koordinasi (Rakor) dengan pokok bahasan mengenai tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) ditunda oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan. Hal tersebut disebabkan tidak lengkapnya peserta rapat.

"Rapatnya akan diulang lagi, karena timnya tidak lengkap," kata Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, di Kemenko Maritim, Jakarta, Jumat (24/5).

Terpantau yang hadir dalam rapat ini hanya Menhu Budi Karya Sumadi dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Budi mengatakan rapat akan kembali dilaksanakan setelah lebaran.

"Mau bahas mengenai jalan tol Cisumdawu, harus ada ATR, LMAN (Lembaga Manajemen Aset Negara), semua pihak akan diundang lagi, habis lebaran kita rapat lagi," ujarnya.

Budi mengatakan bahwa rapat tersebut akan membahas progres pembangunan ruas tol Cisumdawu. Selain itu rapat akan membahas pemanfaatan ruas tol saat mudik lebaran 2019.

Menurut Budi, sebagian ruas tol akan digunakan pada periode mudik lebaran. Hal ini dilakukan untuk mengatasi lonjakan saat mudik lebaran 2019. Dalam rencana, ruas tol Cisumdawu yang bakal dibuka adalah ruas tol seksi II, ruas Rancakalong-Sumedang.

Ruas tol ini, diketahui memiliki panjang 5,5 km. "Sebagian, 5 km," jelas dia.

Sementara Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil memastikan kesiapan 5,5 km ruas tol tersebut untuk digunakan. Yang perlu dilakukan ke depan adalah terkait mekanisme pengaturan di lapangan.

"Tidak ada masalah, itu mah tinggal diatur oleh petugas di lapangan saja. Terus kita coba terowongan yang sudah selesai," tandas Ridwan.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar meluncurkan Program Penelitian dan Percontohan Intersepsi Sampah Plastik dengan menggunakan River Cleaning-up Sysstem(RSC) di Kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta, pada Senin, (13/5/2019).

Program hasil kerja sama Kementerian Infrastruktur dan Lingkungan Belanda ini, diluncurkan sebagai perwujudan komitmen Pemerintah Indonesia yang menargetkan pada tahun 2025, Indonesia dapat mengurang 70 persen sampah plastik di laut.

"Nanti Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) kita minta untuk merancang lagi apa yang perlu dari barang ini dari pengalaman kita terkait sampah ini, yang perlu kita tambah atau kurangi. Kalo ini kita laksanakan akan banyak sekali dampaknya," kata Menko Luhut, di Kawasan Indah Kapuk, Jakarta.

Menko Luhut mengatakan proyek percontohan ini memiliki tujuan untuk membuktikan kinerja RCS ekstraksi limbah dan plastik dari sungai dan cara kerja manajemen limbah untuk bisa memilah plastik dari limbah lain, sehingga dapat didaur ulang atau dibuang dengan cara yang ramah lingkungan. Diharapkan, dengan proyek percontohan ini menghasilkan data sebenarnya sampah dari sungai, serta mendapatkan solusi pengelolaan sampah secara terpadu.

"Ini akan membawa Indonesia lebih bagus lagi. Jika melihat sungai ini bisa bagus seperti ini kalau, kita lakukan bersih-bersih ini akan menjadi suatu kebanggaan untuk kita. Apa yang kita lakukan ini adalah untuk anak cucu kita dan untuk generasi mendatang," tutup Menko Luhut.

RCS sendiri adalah salah satu sistem yang dibangun dengan tujuan utama untuk membuat lautan bebas dari plastik. RCS ini akan mengekstraksi sampah plastik yang mengalir di sungai, menampungnya dalam kantong-kantong besar melalui conveyor belt, kemudian dibawa ke tepi sungai untuk diangkut ke tempat penampungan sementara untuk dipilah dan di daur ulang agar jumlah sampah yang diangkut ke TPA semakin sedikit.

Di samping itu, Menko Luhut juga meminta agar setiap perusahaan atau NGO mengadakan RSC untuk ditempatkan di sungai-sungai yang lainnya agar membantu sampah-sampah diproses melalui 3R yakni reduce, reuse, recycle. "Jadi itu kalau dilaksanakan akan memberikan dampak perekonomian, rakyat juga ada lapangan pekerjaan," imbuhnya.

Dia juga berpesan jangan sampai nanti sektor pariwisata rusak karena banyaknya tumpukan sampah. Sebab, apabila laut Indonesia tercemari akan berdampak pada kesehatan dari ikan-ikan di laut.

"Jadi kesehatan penting pariwisata juga penting. Ini menjadi tools untuk mendisiplinkan rakyat kita supaya rakyat paham jika hal ini akan dibiarkan berdampak bagi lingkungan," kata Menko Luhut.

Sementara itu, Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia, Rob Swartbol mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Indonesia atas diluncurkannya program ini. Apalagi, pihaknya dapat membantu dalam memgembangkan teknik untuk mengurangi sampah plastik yang ada di sungai-sungai Indonesia.

"Saya juga semakin bangga karena kita bekerja sama dengan Indonesia. Saya berterimakasih kepada Pak Luhut atas dukungan pada periode sebelumnya atau ke depannya dan semoga kami memiliki lebih banyak kesempatan untuk bekerja sama lagi di masa mendatang," katanya.

Sebagai informasi, peluncurkan program ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Nota Kesepahaman MOU Program Percontohan Pembersihan Sungai-Sungai di Wilayah Jakarta pada 12 Juli 2017, yang di lanjutkan dengan perjanjian antara pemerintah Indonesia dan Belanda pada 26 April 2018 yang lalu.

Adapun program ini juga melibatkan multi pihak baik dari institusi pemerintah maupun swasta antara lain, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (BBWS CC-PUPR), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah DKI Jakarta (DLH-DKI), Danone-AQUA dan lembaga penelitian Solid Waste Indonesia (SWI).