Jurus Kementan Atasi Masalah Stunting

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) menginisiasi sebuah program untuk mendorong pemenuhan kebutuhan pangan nasional pada skala terkecil rumah tangga dengan nama Obor Pangan Lestari (Opal). Hal ini sebagai salah satu cara untuk mengatasi masalah stunting yang terjadi di Indonesia.

Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementan, Agung Hendriadi mengatakan program Opal yang bertujuan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional dengan pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber pangan sehat dan gizi keluarga.

Selain itu, program ini juga memiliki kerangka jangka panjang untuk meningkatkan penyediaan sumber pangan keluarga yang Beragam, Seimbang dan Aman (B2SA). Lebih dari itu, Opal juga dirancang untuk meningkatkan kualitas konsumsi masyarakat, meningkatkan pendapatan rumah tangga, meningkatkan akses pangan keluarga, konservasi sumberdaya genetik lokal dan mengurangi jejak karbon serta emisi gas pencemar udara.

Menurut Agung, program Opal dirancang sebagai salah satu langkah kongkrit pemerintah dalam mengintensifkan peta ketahanan dan kerentanan pangan atau food security and vulnerability atlas (SFVA).

"Dalam hal ini kita harus bersinergi melakukan pembebasan daerah rawan pangan supaya mampu mengentaskan kemiskinan dan mengurangi stunting pada ibu hamil," ujar dia di Jakarta, Rabu (31/7/2019).

Menurut Agung, hasil pemetaan Kementan pada kasus kerentanan rawan pangan ini di antaranya terjadi di daerah Sigi, Sulawesi Tengah. Di sana, kasus yang ditemukan bahkan sampai masuk kategori level kronis.

"Makanya kapasitas produksi pangan harus kita tingkatkan untuk mencukupi permintaan konsumsi. Tapi sudah kita inisiasi dengan program Obor Pangan Lestari seperti membangun koperasi usaha tani dan Kawasan Rumah Pangan Lestari. Semua ini menjadi upaya kita untuk meningkatkan ketersediaan pangan," jelas dia.

Oleh sebab itu, lanjut dia, dibutuhkan bersinergi mendorong program lintas Kementerian untuk mengatasi Stunting. Pemantauan Status Gizi (PSG) 2017 menunjukkan prevalensi Balita stunting di Indonesia masih tinggi, yakni 29,6 persen di atas batasan yang ditetapkan WHO yang sebesar 20 persen.

Stunting merupakan kondisi gagal pertumbuhan pada anak (pertumbuhan tubuh dan otak) akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Sehingga, anak lebih pendek dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam berpikir.

Untuk mencegahnya, asupan makan makanan bergizi yang berasal dari buah dan sayur lokal penting dimulai sejak anak masih dalam kandungan. Kemudian diperlukan pula kecukupan gizi remaja perempuan agar ketika dia mengandung ketika dewasa tidak kekurangan gizi.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Senada dengan Fasli, Direktur Jenderal Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan, Kirana Pritasari juga mendukung upaya Kementan dalam mengatasi kerentanan pangan di sejumlah daerah. Apalagi, program tersebut berkaitan langsung dengan penanganan stunting.

"Tentu kami sangat menyambut baik kerjasama ini untuk mendorong perubahan prilaku masyarakat, termasuk pentingnya ketahanan pangan di tingkat keluarga," katanya.

Menurut dia, penanganan stunting yang berkaitan dengan asupan pangan sangatlah penting untuk menghindari kondisi kronis, seperti penurunan tinggi badan dan penyusutan kesehatan dari rata-rata anak seusianya.

"Ini akan menjadi masalah besar bagi bangsa kita, kalau kemudian generasi ini terus menjadi sumber daya manusia yang akhirnya tidak kompetitif tidak produktif dan nanti secara ekonomi akan mempengaruhi pembangunan bangsa kita," katanya.

Presiden Joko Widodo meminta pemanfaatan dan prioritas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Salah satunya di bidang kesehatan termasuk pemberantasan stunting.

"Anggaran lima persen di bidang kesehatan, diharapkan bisa meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di seluruh tanah air," kata Joko Widodo dalam rapat terbatas Pagu Indikatif RAPBN 2020 bersama menteri kabinet kerja di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Senin, 15 Juli 2019.

"Yang paling penting, pemberantasan stunting, kurang gizi, dan keselamatan ibu hamil saat melahirkan, program imunisasi ini betul-betul harus menjadi fokus kita dalam pembangungan sumber daya manusia," kata Jokowi seperti dikutip dari laman resmi Sekretariat Presiden pada Rabu (16/7/2019).

Selain itu, Jokowi juga mengatakan bahwa RAPBN 2020 diprioritaskan untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia (SDM). Baik melalui pendidikan, kesehatan, dan pelatihan-pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar dan kebutuhan industri.