Plt Dirut PLN: Kompensasi Listrik Padam akan Ikuti Aturan

Liputan6.com, Jakarta - Plt Dirut PLN Sripeni Inten mengatakan pihaknya akan memberikan kompensasi kepada masyarakat yang terdampak listrik padam. Saat ini pihaknya tengah menghitung besaran kompensasi yang akan diberikan.

"Mengenai kompensasi kepada masyarakat sudah ada aturannya Permen ESDM dan PLN komit, komit untuk melaksanakan hal tersebut," kata dia, di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Senin (5/8).

Terkait besaran kompensasi, kata dia, PLN sudah bakal mengikuti formulasi yang sudah ada dalam aturan yang berlaku untuk kompensasi akibat listrik padam.

"Sudah ada aturannya jelas, dari Undang-Undang, yang turun kepada Permen, Permennya tahun 2017, khususnya pasal 6, yang mengatakan sudah ada formulasinya tinggal ikutin saja," lanjut dia.

"Yah kalau gratis ada hitung hitungannya, kan sekian jam, kira kira sekiaan kWh. Kira-kira berkisar antara sekian hari digratiskan, misalnya 2 atau 3 hari, tergantung dari tadi kelompok kelompoknya, kan ada kelompoknya, kemudian di lokasi ini berapa jam tidak dialiri listrik oleh PLN," terang dia.

Dia pun menyampaikan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta PLN untuk segera melakukan recovery agar kebutuhan listrik masyarakat dapat segera terpenuhi.

"Secara tegas pula Pak Presiden meminta kepada direksi dan manajemen untuk segera mengambil langkah-langkah perbaikan dan konkrit agar (listrik padam) tidak terulang kembali," ujar dia.

"Itu tadi cukup clear pesan dari Pak Jokowi, bagaimana PLN merencanakan program untuk perbaikan ke depan agar resiko seperti ini bisa diprediksi, bisa diperhitungkan dan tidak terulang kembali," tandasnya. 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

PT PLN (Persero) menyatakan tidak ada pemberlakuan pemadaman listrik bergilir setiap tiga jam sekali. Beredar info di media sosial bahwa masih akan ada pemadaman listrik bergilir.

Vice President Public Relation PLN Dwi Suryo Abdullah mengatakan, kabar pemadaman bergilir adalah tidak benar. PLN tidak sedang memberlakukannya. "Enggak benar itu, hoaks," kata Dwi, di Kantor Pusat PLN Jakarta, Senin (5/8/2019).

Terkait masih ada wilayah yang mengalami pemadaman, Dwi menyebutkan penyebabnya adalah pasokan listrik dari Pembangkit yang belum optimal. "Karena memang ada kita menunggu masuknya (pasokan listrik)," tuturnya.

Saat ini pasokan listrik yang masuk ke dalam sistem Jawa-Bali hanya baru dari Pembangkit Suralaya, sehingga masih menunggu tambahan Pasokan dari Pembangkit lainnya.

"Soalnya kan baru satu yang masuk. PLTU baru satu dari Suralaya. Masih nunggu beberapa pembangkit karena memang ada kita menunggu masuknya," tandasnya.

Untuk diketahui, telah beredar informasi di media sosial yang mengatasnamakan pegawai PLN bahwa perusahaan listrik tersebut akan mematikan bergilir setiap tiga jam sekali. 

Dalam info tersebut, masyarakat diminta untuk segera mengisi air dan mengisi daya baterai handphone dan lampu cadangan.  

Padamnya listrik atau mati lampu hampir 8 jam pada Minggu (4/8/2019) kemarin mengakibatkan lumpuhnya berbagai aktivitas bisnis dan pelayanan publik di Jakarta. Hal ini dinilai sesuatu yang harus serius disikapi dan diantisipasi oleh pemerintah melalui PLN.

Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan, ketergantungan dunia usaha dan pelayanan publik terhadap listrik sangatlah besar.

"Oleh sebab itu, pelayanan PLN harus dievakuasi secara serius dan mendesak karena PLN adalan milik Pemerintah," ujar dia di Jakarta, Senin (5/8/2019). 

Menurut Sarman, kerugian yang dialami oleh pengusaha sangat besar akibat padamnya listrik. Selain itu, masalah ini juga berdampak pada banyaknya pesanan barang dan jasa yang tidak terlayani.

Industri Kecil Menengah (IKM) sangat terpukul dengan mati lampu yang cukup lama ini seperti industri kuliner, konveksi, restoran, cafe, catering, transportasi online, SPBU, bengkel, mebel, dan usaha lainnya.

Sedangkah pelayanan publik di Jakarta hampir lumpuh seperti MRT, Commuter Line, ATM, pelayanan pintu tol, jaringan komunikasi, pelayanan kesehatan dan lalu lintas dan lain lain akibat mati lampu.

"Kita agak sulit menghitung angka kerugian akan tetapi jika dihat dari banyaknya sektor usaha dan pelayanan publik yang terimbas maka bisa mencapai triliunan rupiah. Kejadian ini juga akan berdampak pada ketidakpercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia jika kondisi pelayanan energi listrik seperti ini," jelas dia.