Kementerian PUPR Perluas Daerah Irigasi di Sumatra Selatan

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan perluasan jaringan irigasi dan peningkatan kapasitas saluran di Daerah Irigasi (DI) Air Lakitan di Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan (Sumsel).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, luasan DI Air Lakitan akan bertambah 2.590 hektar untuk memenuhi luas layanan 9.697 hektare.

“Harus kita pelajari betul di lapangan, pola perilaku para petani kita. Sehingga kita bisa belajar bagaimana cara membagi air untuk keperluan irigasi,” tuturnya Minggu (18/8/2019).

Menteri Basuki menjelaskan, pembangunan dilakukan melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera VIII Ditjen Sumber Daya Air dengan anggaran tahun jamak tahun 2016-2019 sebesar Rp 291,42 miliar dengan kontraktor PT Waskita Karya dan PT Citra Mandiri Abadi JO.

Lingkup pekerjaannya antara lain pembangunan saluran primer sepanjang 3,5 Km, pembangunan Saluran Sekunder sepanjang 25 Km dan saluran tersier sepanjang 17 Km.

Selain itu PUPR juga akan melakukan peningkatan saluran yang sebelumnya berupa saluran tanah menjadi beton yakni saluran primer sepanjang 5 Km dan saluran sekunder sepanjang 12,7 Km. Dilakukan pembangunan 30 bangunan Bagi Sadap, 10 buah Bangunan Terjun, 3 Talang, 100 bangunan DC & IC dan 68 buah bangunan pelengkap lainnya.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Kepala BBWS VIII Birendrajana mengungkapkan, Kabupaten Musi Rawas merupakan daerah potensial untuk pertanian karena dilewati oleh beberapa sungai besar antara lain Sungai Air lakitan dan Sungai Kelingi. Pembangunan ini akan mengoptimalkan air irigasi dan mengurangi tingkat kehilangan air yang sampai ke petani.

“Progres per tanggal 6 Agustus 2019 sudah mencapai 96,6 persen, atau lebih tinggi dari rencana sebesar 92,8 persen. Diharapkan akan meningkatan kesejahteraan petani dengan bertambahnya Indeks Pertanaman petani dari 100 persen menjadi 179 persen, dengan pola Padi-Padi,” jelasnya.

Adapun pembangunan D.I. Air Lakitan di desain dengan luas layanan 9.697 hektar yang dilakukan secara bertahap. Tahun 2006 – 2009, pembangunan Bendung & saluran Primer. Tahun 2010 – 2014 dilanjutkan pembangunan Kantong Lumpur, tanggul bendung, Tanggul banjir, Saluran Sekunder & Saluran Tersier.

Pembangunan saluran tersier terus dilanjutkan pada tahun 2014 – 2016 hingga dicapai luas layanan 7.107 hektare. Pada pembangunan tahun 2016 - 2019 dilakukan pembangunan saluran primer, sekunder, dan tersier untuk penambahan luas layanan 2.590 haktar sehingga tercapai luas layanan 9.697 hektar.3 Attachments

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menepis anggapan bahwa bantuan untuk rumah subsidi dalam bentuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Subsidi Selisih Bunga (SSB) telah habis.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Eko Heripoerwanto mengatakan, bantuan FLPP kini masih tersedia sekitar 30 persen untuk disalurkan.

"Kalau selama ini sering dituliskan bahwa bantuan perumahan atau subsidi habis, sebetulnya tidak demikian. Kita lihat, FLPP itu capaian kinerjanya saat ini masih sekitar 70 persen. Jadi masih ada sekitar 30 persen yang kita bisa proses," jelasnya di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu (7/8/2019).

Sebagai catatan, hingga 11 Juli 2019, pemerintah telah menyalurkan dana FLPP bagi sebanyak 47.077 unit rumah dari target 68.858 unit rumah dengan anggaran yang disediakan Rp 4,52 triliun.

Sementara untuk SSB, ia melanjutkan, realisasinya saat ini masih 0 persen. "Padahal kita lihat, SSB itu targetnya adalah akan untuk 100 ribu unit. Jadi itu belum direalisasikan," sebut dia.

"Memang permintaan dan penagihan sudah datang kepada kami, dan kami catat sekitar 60 ribu. Kalau itu diproses dan disetujui semua maka SSB kinerjanya adalah sekitar 60 persen. Kita berharap bahwa Agustus ini capaian itu bisa tercapai," tambahnya.

Berdasarkan fakta tersebut, Eko menekan kan bahwa bantuan untuk rumah subsidi masih ada. "Tapi apapun juga, kami ingatkan bahwa sampai saat ini baik itu FLPP ataupun SSB itu masih ada," tegasnya.

Eko juga menyatakan, Menteri PUPR telah bersurat kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati guna menyiapkan antisipasi jika bantuan rumah subsidi masih kurang.

"Menteri PUPR sudah mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan untuk antisipasi bila ada kekurangan subsidi. Harapan kita semua akan ada tambahan," pungkas dia.