Kementerian PUPR Lelang Proyek Rehabilitasi 2.002 Sekolah

Liputan6.com, Jakarta Pada 2019 ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melelang kegiatan rehabilitasi sekolah untuk 2.002 sekolah (SD, SMP dan SMU) dalam 324 paket dan 57 paket pekerjaan rehabilitasi madrasah untuk 195 madrasah (Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah) yang tersebar di seluruh Indonesia. 

Dari total 324 paket, hingga Agustus 2019 sebanyak 34 paket atau 616 sekolah telah terkontrak, 246 paket dalam proses lelang, dan sisanya 44 paket siap lelang.

Sementara untuk 57 paket renovasi Madrasah, sebanyak 6 paket telah terkontrak, 45 paket sedang proses lelang, dan sisanya 6 paket siap dilelangkan.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan Presiden Joko Widodo pada Sidang Kabinet Paripurna di Bogor pada 18 Juli 2018 lalu, menginstruksikan Kementerian PUPR untuk melakukan percepatan pembangunan dan rehabilitasi sebanyak 10 ribu sekolah dan madrasah di seluruh Indonesia.

Rehabilitasi sekolah dan madrasah bertujuan untuk mendukung fokus Pemerintah dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang unggul.

“Dengan tanggung jawab yang semakin besar tersebut, Kementerian PUPR harus mempertajam program dengan fokus pada belanja modal yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Untuk itu kapasitas membelanjakan uang negara harus terus ditingkatkan agar output yang diperoleh berkualitas,” kata Menteri Basuki dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (14/8/2019).

Pekerjaan rehabilitasi sekolah dan madrasah dilakukan Kementerian PUPR melalui Pusat Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan, Olahraga dan Pasar (Pusat PSPPOP), Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya dengan mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pembangunan, Rehabilitasi, atau Renovasi Pasar Rakyat, Prasarana Perguruan Tinggi, dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Anggaran pembangunan sarana pendidikan, pasar dan sarana olahraga di Kementerian PUPR tahun 2019 adalah sebesar Rp 6,5 triliun dimana Rp 3,8 triliun digunakan untuk rehabilitasi sekolah dan Rp 769,1 miliar untuk madrasah.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Kepala Pusat PSPPOP Ditjen Cipta Karya Iwan Suprijanto mengatakan pengerjaan rehabilitasi sekolah dan madrasah dilakukan secara bertahap dengan mengacu pada kondisi bangunan rusak yang sesuai dengan kriteria.

Sekolah dan madrasah yang menjadi prioritas untuk ditangani adalah yang berada di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal), termasuk dalam kategori yang sesuai dengan Keputusan Menteri Desa Nomor 126 Tahun 2017 tentang Penetapan Desa Prioritas Sasaran Pembangunan Desa, PDT, dan Transmigrasi.

“Persiapan kegiatan pengembangan sarana prasarana pendidikan, olahraga, dan pasar tersebut dilakukan bukan hanya untuk kegiatan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2019 saja, tetapi juga mempersiapkan perencanaan pelaksanaan kegiatan hingga tahun 2020 nantinya,” kata Iwan.

Dalam pelaksanaan rehabilitasi sekolah dan madrasah, Kementerian PUPR berkoordinasi dengan sejumlah kementerian terkait, diantaranya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, dan Kementerian Agama. 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menepis anggapan bahwa bantuan untuk rumah subsidi dalam bentuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Subsidi Selisih Bunga (SSB) telah habis.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Eko Heripoerwanto mengatakan, bantuan FLPP kini masih tersedia sekitar 30 persen untuk disalurkan.

"Kalau selama ini sering dituliskan bahwa bantuan perumahan atau subsidi habis, sebetulnya tidak demikian. Kita lihat, FLPP itu capaian kinerjanya saat ini masih sekitar 70 persen. Jadi masih ada sekitar 30 persen yang kita bisa proses," jelasnya di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu (7/8/2019).

Sebagai catatan, hingga 11 Juli 2019, pemerintah telah menyalurkan dana FLPP bagi sebanyak 47.077 unit rumah dari target 68.858 unit rumah dengan anggaran yang disediakan Rp 4,52 triliun.

Sementara untuk SSB, ia melanjutkan, realisasinya saat ini masih 0 persen. "Padahal kita lihat, SSB itu targetnya adalah akan untuk 100 ribu unit. Jadi itu belum direalisasikan," sebut dia.

"Memang permintaan dan penagihan sudah datang kepada kami, dan kami catat sekitar 60 ribu. Kalau itu diproses dan disetujui semua maka SSB kinerjanya adalah sekitar 60 persen. Kita berharap bahwa Agustus ini capaian itu bisa tercapai," tambahnya.

Berdasarkan fakta tersebut, Eko menekan kan bahwa bantuan untuk rumah subsidi masih ada. "Tapi apapun juga, kami ingatkan bahwa sampai saat ini baik itu FLPP ataupun SSB itu masih ada," tegasnya.

Eko juga menyatakan, Menteri PUPR telah bersurat kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati guna menyiapkan antisipasi jika bantuan rumah subsidi masih kurang.

"Menteri PUPR sudah mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan untuk antisipasi bila ada kekurangan subsidi. Harapan kita semua akan ada tambahan," pungkas dia.