Dampak dan Penyebab Iuran BPJS Naik Dua Kali Lipat

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani memstikan akan menaikan iuran Badan Penyelenggara Kesehatan (BPJS) Kesehatan serentak pada tahun 2020. Kenaikan mencapai 100 persen dari tahun ini.

Rincian usulan kenaikan oleh Kementerian Keuangan berupa kelas III dari Rp 25.5 ribu menjadi Rp 42 ribu kemudian kelas II dari Rp 51 ribu menjadi Rp 110 ribu, terakhir kelas I dari Rp 80 ribu menjadi Rp 160 ribu.

Sejak tahun 2014, BPJSKes mengalami defisit mencapai sekitar Rp 1,9 triliun. Defisit terus berlanjut di tahun 2015 yaitu menjadi Rp 9.4 triliun. Sementara pemerintah sudah turut campur tangan menyuntikkan dana sebesar Rp 5 triliun. Agar BPJSKes dapat terus menyediakan pelayanan kesehatannya.

"Setahun kemudian di 2015 langsung meledak ke Rp 9.4 triliun, 2016 agak turun sedikit ke Rp 6.7 triliun karena ada kenaikan iuran. Sesuai dengan Perpres iuran itu tiap 2 tahun direview namun sejak 2016 sampai sekarang belum direview lagi," ungkap Sri Mulyani. Dikutip dari Merdeka.com

Iuran terus meningkat di tahun 2017 menjadi Rp 13.8 triliun. Hal tersebut membuat pemerintah campur tangan kembali dengan suntikan dana sebesar Rp 3.6 triliun. Defisit masih berlanjut hingga tahun 2018 sebesar Rp 19.4 triliun dan diprediksikan 2019 akan lebih besar.

15 Juta Peserta BPJS Nunggak

Salah satu penyebab lainnya adalah sekitar 15 peserta nunggak pembayaran iuran. Alasan tersebut membuat BPJSKes terus mengalami defisit tahun ini yaitu sebesar Rp 28.5 triliun.

"Estimasi kita pada current running seperti ini Rp 28.5 triliun. Ini carried dari tahun lalu Rp9,1 triliun plus yang ada tahun ini kan Rp19 triliun," kata Direktur Keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Kemal Imam Santoso.

Kenaikan BPJSKes akan membantu keuangan BPJSKes untuk mengurangi defisit yang telah terjadi selama bertahun-tahun. Setidaknya dengan kenaikan iuran, BPJSKes akan surplus menjadi Rp 11.59 triliun di tahun 2021.

"Untuk 2021, 2022 sampai 2023 proyeksi berdasarkan jumlah peserta dan utilisasi surplus Rp11.59 triliun untuk 2021, Rp8 triliun untuk 2022, dan 2023 surplus ke Rp4.1 triliun. Makin kecil karena jumlah peserta naik, utilisasi meningkat," ujar Sri Mulyani.

Selanjutnya kenaikan tersebut akan dievaluasi kembali pada tahun 2025.

Jangkauan Penyakit yang Ditanggung Makin Luas

Sesuai dengan kenaikan iuran tersebut, pemerintah dapat memperluas jangkauan rawat inap sebab perluasan tersebut diyakini mampu menarik peserta BPJSKes agar lebih taat membayar iuran.

"Tahun-tahun ke depan utilisiasi JKN akan meningkat. Saat ini rawat inap 5,73 per mil, ke depan akan meningkat 8,12 per mil dan untuk rawat jalan dari 42,1 per mil akan meningkat jadi 64,46 mil. Kalau masyarakat semakin mengetahui akan ada jaminan kesehatan, dia akan makin merasa memiliki hak menggunakan (BPJS Kesehatan)," tegas Sri Mulyani.

Sumber: Merdeka.com