Distribusi Tak Maksimal Jadi Penyebab Harga Ikan Masih Mahal

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan, Pemerintah terus berupaya agar harga ikan menjadi murah. Namun, sejauh ini, rantai distribusi masih menjadi tantangan.

"Distribusi yang menjadi PR kita," kata dia, di Gedung Mina Bahari IV, Jakarta, Rabu (9/10).

Dia mengakui bahwa keberadaan tol laut belum terlalu efektif dalam distribusi ikan dari sentra-sentra produksi menuju konsumen. Terkait hal ini, pihaknya akan berdiskusi dengan Kementerian Perhubungan.

"Yang banyak penduduk kan Jawa yang perlu ikan banyak kan Jawa. Tapi penangkapan rata-rata di Timur Indonesia, barat Indonesia. Persoalannya kadang tol laut masih kurang banyak, kurang efektif, karena frekuensi masih sangat jarang," jelas dia.

Dia menjelaskan, sesungguhnya harga ikan di sentra produksi sudah murah. Harga jual pada konsumen menjadi mahal karena mahalnya biaya logistik distribusi ikan.

"Jadi ini PR kita supaya harga ikan tongkol yang cuma Rp 15 ribu- Rp 20 ribu di Talaud sana bisa sampai Jakarta Rp 25 ribu kalau angkutannya murah. Itu PR. Kalau dari sisi harga di sentra sudah murah sekali, tapi kita di distribusi yang masih jadi kendala," ungkapnya.

Jika masalah logistik dapat diperbaiki dan proses distribusi ikan menjadi mudah, cepat, dan murah, maka harga ikan di tingkat konsumen tidak akan berbeda jauh dengan harga di sentra produksi ikan.

"Kita akan duduk bersama Perhubungan mengkaji bagaimana kita mengupayakan logistiknya bisa cepat, bisa murah, bisa frekuensinya tinggi. Tantangan kita di tranportasi dan warehouse-nya. Kalau dua ini bisa kita selesaikan ya harga ikan di Jawa mestinya bedanya 20 persen sama di daerah," tandas Susi Pudjiastuti.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyentil pihak-pihak yang mempersoalkan pengawasan ketat yang dia lakukan. Terutama berkaitan dengan pernyataan jika pengetatan pengawasan dan penenggelaman kapal bakal bikin investor lari.

"Ada yang bilang katanya investor takut dengan penenggelaman kapal ya tidak benar. Orang mau investasi kok takut penenggelaman kapal. Memangnya yang investasi yang ditenggelamkan," kata dia, di Gedung Mina Bahari IV, Jakarta, Rabu (9/10/2019).

"Yang ditenggelamkan kan kapal pencuri ikan, yang nyolong. Ada yang bilang investor takut ketegasan ibu Menteri. Aneh," tambah dia.

Dia pun menegaskan, Perpres 44 tahun 2016 secara tegas melarang investasi asing di sektor perikanan tangkap.

"Investasi asing kan oleh Pak Presiden memang tidak boleh oleh Perpres 44 di bidang penangkapan ikan, tapi untuk prosesing, lain-lain, 100 persen sekarang boleh. Bikin pabrik perikanan 100 persen saham asing boleh. Itu keterbukaan kita," tegas dia.

Dia pun menegaskan pengawasan dan pengaturan ketat yang dilakukan justru meningkatkan ketersediaan sumber daya kelautan dan perikanan. Juga meningkatkan produktivitas.

"Sumber daya perikanan dan kelautan kita sangat produktif. Makin dia diatur. Makin dia dijaga makin dia produktif. Jadi orang gila kalau yang berpikir terlalu banyak larangan, bikin ikan susah," ungkap dia.

"Ikan itu makin tambah banyak kalau diatur, jaringnya jangan kecil-kecil, nangkapnya zonasinya kapal besar sekian," tandasnya.

Reporter: Wilfridus Setu Umbu

Sumber: Merdeka.com