Hingga September, Penyaluran KUR Capai Rp 102 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menghadiri acara pemberdayaan perempuan Indonesia melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) Untuk Usaha Busana dan Gaya Hidup yang dikenal dengan SheWorkz.

Dia menyebut, pemerintah menyediakan KUR sebesar Rp 140 triliun tahun ini, dan telah terealisasi sebesar Rp 102 triliun hingga September.

"Realisasi Penyaluran KUR di bidang busana dan produk turunannya, ada periode Januari 2019 sampai dengan September 2019, penyaluran KUR sebesar Rp 1,13 Triliun kepada 45.100 debitur," ujarnya di Smesco, Jakarta, Rabu (16/10).

Menko Darmin melanjutkan, penyaluran KUR yang semakin besar tak lantas membuat rasio kredit macet membengkak. Tahun ini terbukti, NPL kredit usaha rakyat hanya mencapai 1,3 persen.

"Ada anggapan Usaha Kecil Menengah itu pasti sangat ditentukan pembiayaan ada benarnya itu tapi tak seluruhnya benar. Kita sudah menjalankan kredit usaha rakyat tahun ke 3. Dan totalnya seinget saya setahun ini Rp140 triliun. Yang menarik adalah dari segi kredit NPLnya rendah sekali 1,3 persen," jelasnya.

Pemerintah ke depan menginginkan semakin banyak masyarakat yang menerima KUR busana terutama sektor produksi. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi yaitu harus dikerjakan secara berkelompok, memiliki standar produk yang jelas serta ada sasaran pasar yang dapat menerima produk untuk perdagangkan.

"Kalau dalam program busana muslim tentu tekstil utamanya. Tidak dibantu masalahnya banyak, kemudian juga kebutuhan menjaitnya. Kemudian offtaker ada yang membeli produk kalau standar terpenuhi, kalau standar tidak terpenuhi harus ada solusinya. Kenapa kita melihat Sheworks ini, karena dia memenuhi persyaratan yang kita harapkan," tandasnya.

* Dapatkan pulsa gratis senilai Rp10 juta dengan download aplikasi terbaru Liputan6.com mulai 11-31 Oktober 2019 di tautan ini untuk Android dan di sini untuk iOS

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Ibu-ibu yang tergabung dalam Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (IPEMI) mengaku saat ini ada beberapa kendala dalam pengembangan bisnis masing-masing. Kendala yang dihadapi sampai saat ini masiih soal akses pendanaan.

Ketua Umum IPEMI Ingrid Kansil menyebutkan, memang saat ini pemerintah sudah memiliki program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hanya saja, ada beberapa anggota Ipemi yang masih dihadapkan pada beberapa persoalan selama proses pengajuan hingga ke pencairan.

"Untuk itu kami mendorong pemerintah agar program KUR lebih ditingkatkan bukna hanya dalam bentuk. Bunga yang rendah saja tetapi juga kemudahan dalam percepatan persetujuan kredit serta nilai kredit jika memungkinkan plafonnya dinaikan menjadi Rp 100 juta tanpa angunan," dalam Rakat Kerja IPEMI di Jakarta, Senin (29/7/2019).  

Inggrid mengatakan, saat ini Ipemi memiliki beberapa keunggulan. Keunggulan itu diantaranya mudah menciptakan kemandirian ekonomi di daerah masingmasing dalam melakukan peningkatan ekonomi, dengan menjalankan 3 program nasional warung muslimah di tingkat kecamatan dan Gerai Muslimah ditingkat perkotaan.

Gerai muslimah ini berfungsi untuk menjual danmemasarkan produk-produk IPEMI, selain pemanfaatan teknologi dengan menjual produk secara online.

"Kami tidak ingin muslimah Indonesia tercabut dari habitatnya demi mengejar target ekonomi meskipun para muslimah boleh melakukan kegiatan usaha namun islam menentukan peran utama perempuan sebagai istri dan sebagai pengurus keluarga serta sebagai madrasatul ula pendidik bagi generasi penerus yang tidak boleh diabaikan," paparnya.

Dalam hal ini, ditegaskan Inggrid, IPEMI mendukung sepenuhnya program pemerintah soal ekonomi karena sesuai dengan program kerja IPEMI yang berkonsentrasi pada gerakan ekonomi rakyat.

Dengan terlibatnya IPEMI seluruh Indonesia yang terdiri dari 34 provinsi, 340 kabupaten/kota dan 5 negara (Malaysia, Brunei, Thailand, Turki, Amerika), dia optimis akan ikut mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ditargetkan 5,6 persen pada tahun 2020.