Menkop UKM Pede Impor Cangkul Bisa Terhenti di 2020

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) mengaku percaya diri Indonesia bisa mengamanatkan tugas Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk berhenti stop impor cangkul pada 2020 mendatang.

Teten mengatakan, Krakatau Steel telah siap menyediakan bahan baku pembuatan cangkul kepada pengrajin logam di berbagai daerah, terutama di Jawa.

"Pak Presiden sudah minta tahun depan untuk diminta tidak impor lagi dan kami sudah mengkoordinasikan kemarin. Intinya sebenarnya kita sanggup membuat cangkul sesuai dengan kebutuhan dalam negeri," ungkap dia di Jakarta, Sabtu (14/12/2019).

Selain Krakatau Steel, Bank BRI juga disebutnya siap bantu membiayai para pengrajin logam yang banyak masih mengandalkan peralatan sederhana dalam memproduksi cangkul.

Kemenkop dan UKM sebelumnya sempat mengabarkan, kebutuhan cangkul di dalam negeri saat ini adalah sekitar 10 juta. Setelah dihitung kembali, Teten menyatakan produksi dalam negeri sebetulnya sudah bisa mengakomodasi kebutuhan tersebut.

"Selama ini kalau industri kecil dan UMKM itu sekitar 3 jutaan lah. Tapi setelah kita inventarisir lagi kemampuan kita sebenarnya bisa. Jawa Barat bisa 4 juta, Jawa Tengah 3 juta, Jawa Timur 3 juta," sebut dia.

Menurutnya, persoalan utama saat ini adalah penyaluran hasil produksi cangkul yang belum terfasilitasi lantaran keberadaan pihak pengrajin yang terpencar.

'Nah persoalannya sekarang adalah ini tidak terhubung,tidak terkoneksi dengan bahan baku karena pengrajinnya mencar-mencar menyebar. Kemarin sudah dibicarakan bagaimana distribusi bahan bakunya. Kalau pembiayaan sih enggakl sulit karena marketnya ada, BRI mau biayai," tutupnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki mengaku telah berbincang dengan Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) yang keberatan dengan kewajiban pemberian ruang efektif sebesar 20 persen secara gratis untuk pelaku UMKM di pusat perbelanjaan yang ada di Jakarta.

Adapun peraturan dimaksud tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perpasaran.

"Saya sudah ketemu dengan asosiasi mal, dan mereka memang keberatan kalau harus digratiskan untuk 20 persen di mal," ujar Menteri Teten saat ditemui di Lapangan Banteng, Jakarta, Sabtu (14/12/2019).

Menurut dia dan teman-teman pengelola mal, isunya saat ini adalah bagaimana dapat memberi ruang yang sama untuk brand-brand lokal di pusat perbelanjaan, agar kemudian bisa bersaing dengan produk asing.   

"Selama ini kan brand-brand lokal ini jarang dikasih tempat premium di mal-mal itu. Nah mungkin itu jauh lebih (baik). Jadi kalau gratis mungkin juga tidak mendidik lah," tegas dia.

Dia pun menekankan, langkah pertama untuk menyiapkan tempat bagi UMKM di pusat perbelanjaan adalah dengan menyiapkan kualitas brand lokal yang dibawanya, lalu diberi tempat di mal-mal.

"Asosiasi mal saya kira tidak keberatan kemarin waktu berbicara di kantor kami," kata Teten.

Pelaku UMKM pun disebutnya tak perlu lagi dibina lebih jauh untuk mendapat tempat di pasar pusat perbelanjaan besar.

"Kalau yang udah masuk mal sebenarnya sudah banyak. Kalau produk garmen, tekstil, banyak produk UMKM. Food and Beverage banyak. Menurut saya tidak harus pembinaan lagi," tukas Teten.