Jaringan Gas Kota Jadi Cara Pemerintah Tekan Subsidi Elpiji

Liputan6.com, Jakarta Nilai subsidi elpiji 3 kilogram (kg) terus membengkak hingga Rp 42,47 triliun pada 2019. Sehingga pemerintah berencana mencabut subsidi sebagai salah satu upaya efisiensi keuangan negara.

Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Kementerian ESDM mengatakan, kemampuan pemerintah saat ini hanya 21 persen- 25 persen. Kemitraan badan usaha swasta dan pemerintah sangat diharapkan.

"Beban pemerintah besar dari sisi subsidi LPG. Triwulan 4, tahun 2019 karena kebutuhan LPG 75 persen dari impor atau 5,9 juta MT, itu sangat bebani keuangan negara Rp 42,47 triliun belum teraudit," ujarnya pada FGD flexible / thermoplastic gas pipeline, Selasa (11/2/2020).

Alimuddin Baso juga menambahkan jika tidak dikelola masalah gas ini akan membebani keuangan pemerintah. Salah satu alternatif yang sedang dikembangkan Kementerian ESDM ialah penggunaan jaringan gas (jargas) kota.

Alternatif tersebut dianggap cukup efisien untuk menekan pembengkakan anggaran dengan lingkup yang lebih luas.

"Pemanfaatan gasnya tidak begitu besar. Kalau lihat neraca gas 6.600 mmscfd kira-kira 0,8 persen untuk jargas yang bisa utilisasi untuk 500 ribuan Saluran Rumah (SR)," pungkasnya.

Badan Pengatur Hulu Minyak dan Gas (BPH Migas) dan PT Rekayasa industri (Rekind) melakukan groundbreaking pembangunan jaringan pipa gas ruas transmisi Cirebon-Semarang. Pipa transmisi ini merupakan bagian dari visi pemerintah membangun infrastruktur Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi yang bakal menggantikan pemakaian gas elpiji 3 kg di sektor industri dan rumah tangga.

Kepala BPH Migas M Fanshurullah Asa mengungkapkan, dengan terlaksananya pembangunan Ruas Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon- Semarang ini diharapkan dapat mendorong pengembangan kawasan-kawasan industri baru di sepanjang jalur pipa.

"Para pelaku industri juga diharapkan dapat beralih dari penggunaan bahan bakar, khususnya HSD dengan memanfaatkan gas bumi dalam pengoperasiannya. Sehingga kita dapat memaksimalkan pemanfaatan gas bumi domestik," ujar dia di Kantor BPH Migas, Jakarta, Rabu (5/2/2020).

Kehadiran pipa ruas transmisi ini juga dianggapnya akan mendukung rencana Pemerintah yang mau menghentikan pasokan gas ke Singapura sebanyak 300 MMSCFD (juta standar kaki kubik per hari) pada 2023. Penghentian ekspor ini bertujuan untuk memenuhi pasokan dalam negeri.

"Pembangunan pipa gas Cirebon-Semarang ini akan sangat bermanfaat dalam mendukung terintegrasinya pipa gas bumi Trans Sumatera dan Jawa. Ke depan BPH Migas akan melaksanakan lelang ruas pipa transmisi seperti Ruas Dumai-KEK Seimangke serta lelang Wilayah Jaringan Distribusi (WJD) yang telah diusulkan oleh badan usaha sejumlah 193 wilayah untuk peningkatan pemanfaatan gas bumi di Indonesia," bebernya.