Pengoperasian PLTS di NTB Mampu Pangkas Biaya Pokok Penyediaan Listrik PLN

Dengan adanya PLTSdi NTB, biaya bahan bakar PLN NTB turun sebesar 3,1 persen.

oleh Arthur Gideon diperbarui 12 Feb 2020, 18:15 WIB
Diterbitkan 12 Feb 2020, 18:15 WIB
Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang tersebar di Nusa Tenggara Timur
Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang tersebar di Nusa Tenggara Timur. (Liputan6.com/Ola Keda)

Liputan6.com, Jakarta - Pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Nusa Tenggara Barat (NTB) ternyata memberikan kontribusi yang positif bagi PT PLN (Persero). Terbukti, dengan pengoperasian empat PLTS ini mampu mengurangi Biaya Pokok Penyediaan (BPP) listrik PLN.

Senior Manager Perencanaan PLN Unit Induk Wilayah NTB Arsyadani Ghana Akmalaputri menjelaskan, PLN telah mengoperasikan 4 PLTS di kawasan NTB. Keempat PLTS tersebut adalah PLTS Sambelia, PLTS Sengkol, PLTS Selong, dan PLTS Priangga.

Dengan adanya PLTS tersebut, biaya bahan bakar PLN NTB turun sebesar 3,1 persen. Selain itu, BPP juta mengalami penurunan sebesar Rp 7 per kwh.

"Setelah empat PLTS COD, fuel mix-nya juga mengalami turun menjadi 44,4 persen pada Desember 2019, dari sebelumnya 49,4 persen pada Juni 2019," jelas dia seperti ditulis pada Rabu (12/2/2020).

Saat ini bauran energi pembangkit di NTB terbagi atas marine fuel oil (MFO) sebesar 23,3 persen, air sebesar 3,3 persen, batu bara sebesar 49,5 persen, biofuel sebesar 21,1 persen dan surya sebesar 2,8 persen.

PLN Incar Bisnis PLTS Atap di Jakarta

Pemanfaatan Tenaga Surya Sebagai Sumber Energi Listrik Alternatif
Teknisi melakukan perawatan panel pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di atap Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Selasa (6/8/2019). PLTS atap yang dibangun sejak 8 bulan lalu ini mampu menampung daya hingga 20.000 watt. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)
Sebelumnya, PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jakarta Raya ‎mengincar bisnis Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Dengan begitu masyarakat yang ingin mendapatkan listrik dari Energi Baru Terbarukan (EBT) tidak perlu membangun PLTS sendiri.
 
General Manager PLN IUD Jakarta Raya M Ikhsan Asaad mengatakan, PLN UID Jakarta Raya berencana mengembangkan bisnis baru, yaitu memberikan fasilitas PLTS atap (solar rooftop) untuk bangunan yang ingin dilistriki dari EBT.  "Kita akan bisnis solar rooftop,"‎ kata Ikhsan, di Jakarta, Kamis (26/12/2019).
 
Menurut Ikhsan, pelanggan yang ingin dilistriki dengan tenaga sinar matahari tidak lagi harus langsung mengeluarkan uang dalam jumlah besar untuk membeli dan memasang perangkat PLTS tersebut. Sebab PLN UID Disjaya sudah menyediakan fasilitas kredit untuk bangunan yang ingin dilistriki dengan PLTS.‎ 
 
"Kita ada beberapa skema bisnis, pelanggan tidak lagi membeli langsung solar roof topnya saya nanti akan berkerjasama dengan bank, nanti pelanggan tinggal bayar sesuai investsi. ‎Kita beri kemudahan pelanggan yang ingin pakai solar rooftop itu seperti kredit 20 tahun,"‎ papar dia.
 
Ikhsan mengungkapkan, cara tersebut merupakan upaya untuk meringankan masyarakat yang ingin menggunakan listrik bersumber dari EBT memalui PLTS. Pasalnya, saat ini‎ investasi untuk membangun PLTS masih cukup besar, sehingga akan menurunkan minat masyarakat yang ingin membangun PLTS untuk bangunannya.
 
Dia berharap dengan diterapkannya bisnis baru ini akan membantu mengejar target porsi EBT dalam bauran energi sebesar 23 persen pada 2025. Untuk menjalankan bisnis tersebut, PLN IUD Jakarta Raya akan menggandeng produsen PLTS.‎
 
‎"kita gandeng provider bagaimana mendorong target EBT 23 persen pada 2025. Kita akan didepan, kita tidk lagi Kompetisi kita klaborasi," tandasnya.
 
 
Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Tag Terkait

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya