Barata Indonesia Minta Kebijakan untuk Majukan Industri Manufaktur

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian BUMN RI menggelar kegiatan Ngopi BUMN ke 26 bersama dengan Direktur Utama PT Barata Indonesia (Persero), Fajar Harry Sampurno pada Jumat (21/02/2020).

Dalam acara tersebut, Harry mengatakan bahwa Barata Indonesia memiliki target menjadi pemimpin pasar dalam memberikan Solusi Infrastruktur Pangan, Energi & Sumber Daya Air.

Menurutnya, itu semua tidak akan berjalan dengan baik, tanpa adanya dukungan penuh dari pemerintah terhadap kemajuan Industri Manufaktur Nasional.

”Selama 20 tahun terakhir, dalam kondisi pertumbuhan ekonomi yang stagnan, peran sektor industri manufaktur terus menurun,” ujarnya.

Menurut Harry, minimnya keberpihakan kepada industri manufaktur nasional menjadi salah satu faktor penghambat bahkan menurunnya perkembnganan industri manufaktur.

"Banyak sekali investasi yang dilakukan di Indonesia sejak 2000-an dalam bentuk paket, artinya peralatan, mesin, datang secara impor utuh." jelasnya.

Oleh sebab itu, untuk memajukan sektor manufaktur perlu kebijakan dan pengawasan yang ketat dalam meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di semua proyek strategis Nasional.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Pembangunan sektor manufaktur harus ‎mendapat diukungan. Pasalnya, sektor industri tersebut akan banyak menyerap tenaga kerja siap pakai, mampu mengundang investor, serta berkontribusi terhadap pendapatan nasional dan pertumbuhan perekonomian.

Anggota Komisi VI DPR RI Marwan Jafar‎ mengatakan, sejumlah program prioritas pembangunan industri nasional yang sedang dan akan ditempuh pemerintah akan terus dikawal dan didorong.

"Kami akan fokus menyoroti aspek seberapa besar penyerapan tenaga kerja yang dapat tercapai, termasuk dalam konteks meningkatkan keahlian dan daya saing sumber daya manusia di bidang perindustrian di era millenial saat ini dan ke depan," kata Marwan, di Jakarta, Senin (10/2/2020).

Menurutnya, aspek transformasi sektor industri manufaktur juga diharapkan mampu menopang pembangunan wilayah-wilayah industri baru di banyak lokasi di Sumatera, Kalimantan Selatan serta sejumlah lokasi lain di Madura, Maluku Utara, Sulawesi Utara dan wilayah Papua Barat.

Selain itu, pengembangan sektor industri kecil dan menengah (IKM) juga perlu mendapat perhatian serta dilibatkan secara khusus seiring pembangunan beberapa wilayah industri baru sebagai penggerak perekonomian di daerah.

Dia mengingatkan, sesuai program prioritas Making Indonesia 4.0, pemerintah harus fokus mengakselerasi sektor manufaktur melakukan transformasi ke arah industri 4.0 atau digitalisasi. Upaya strategis ini dinilai bisa meningkatkan produktivitas secara lebih efisien sehingga mampu mendongkrak daya saing.

"Karena itu, Kementerian Perindustrian harus proaktif mengajak kalangan pelaku IKM melek atau mengakrabi dunia digital, bukan hanya buat industri skala besar saja," tandasnya.