Kades Bisa Langsung Salurkan BLT Tanpa Penetapan dari Kabupaten

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar mengeluhkan lambatnya proses penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) bagi keluarga penerima manfaat (KPM). Hingga hari ini, penyaluran BLT baru mencapai 24 persen atau 12.829 desa.

"kemajuan BLT harusnya sesuai keinginan Presiden Jokowi, agar rakyat tidak kelaparan. Data terbaru hari ini BLT Desa yang sudah cair ialah 12.829 desa atau mencapai 24 persen," kata Mendes PDTT melalui video conference, Senin (18/5/2020).

Dia mengatakan, jelang Lebaran 2020, seharusnya program BLT dapat tersalurkan di semua desa yang tersebar di 745.953 desa. Langkah tersebut untuk meminimalisir terjadinya kasus kelaparan, setelah masyarakat dihadapkan pada kondisi sulit akibat wabah virus Corona.

Terkait rendahnya penyaluran BLT, Abdul berujar bahwa mayoritas persoalan ini diakibatkan oleh lamanya waktu tunggu penetapan data KPM dari Kabupaten. Maka pada tanggal 13 Mei 2020, pihaknya telah menyurati bupati yang daerahnya belum menyalurkan dana BLT.

Selain berkirim surat kepada para Bupati, Mendes PDTT juga menerbitkan surat Instruksi Menteri agar desa yang sudah melakukan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) dan dokumen penerima BLT Dana Desa sudah diajukan ke Bupati untuk ditetapkan. Karena belum ada penetapan dari Bupati, maka kepala desa bisa menyalurkan langsung BLT dana desa tanpa penetapan dari Kabupaten.

"Langkah kedua ini terpaksa kita tempuh, karena dari data yang kumpulkan, sudah ada kurang lebih 40.000 desa yang sudah menetapkan penerima BLT Dana Desa melalui Musyawarah Desa Khusus," ujarnya.

Oleh karenanya, pihaknya akan terus memantau tiap hari penyaluran BLT Dana Desa melalui video conference dengan para kepala desa. Untuk memastikan bahwa kebijakan anyar ini dapat di implementasikan dalam rangka mempercepat proses penyaluran BLT tahap satu.

Sebelumnya, Wakil Menteri Desa (Wamendes) Budi Arie Setiadi memastikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa akan turun sebelum Hari Raya Idul Fitri. Hal ini menyusul instruksi Presiden Joko Widodo atau Jokowi agar BLT Dana Desa dan Bantuan Sosial Tunai (BST) disederhanakan prosedurnya sehingga cepat turun ke masyarakat.

"Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa harus segera nyiprat sebelum Idul Fitri," kata Budi, Sabtu 16 Mei 2020.

Dia menegaskan, ini jelas perintah Presiden yang sudah dipikirkan secara matang.

"Sekitar 12,4 juta warga desa jangan dibiarkan menunggu. Prosedur harus dipermudah dengan diskresi dan terobosan-terobosan yang kreatif," pungkas Budi.

Sebelumnya, Pemerintah menyiapkan BLT Desa dan BST untuk masyarakat terdampak pandemi virus Corona atau Covid-19. Hal ini mendapat sorotan dari Presiden Jokowi.

"Sampai saat ini saya melihat di masyarakat masih terjadi riuh rendah karena tidak mendapatkan BLT Desa dan Bansos Tunai. Perlu saya sampaikan bahwa sampai hari ini BLT Desa yang tersalurkan ke masyarakat baru 15 persen, artinya masih ada 85 persen yang belum diterima oleh masyarakat. Kemudian juga untuk Bansos Tunai ini juga baru kurang lebih 25 persen yang diterima oleh masyarakat, sehingga masih ada 75 persen yang belum diterima," kata Jokowi.

Karena itu, dia langsung memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Sosial Juliari P. Batubara, dan Menteri Desa Abdul Halim Iskandar untuk mempercepat proses penyaluran BLT Desa maupun Bansos Tunai. Presiden ingin agar prosedur penyaluran bansos tersebut disederhanakan.

"Dengan cara menyederhanakan prosedurnya, memotong prosedurnya, sehingga masyarakat segera menerima bantuan sosial ini baik itu BLT Desa maupun Bansos Tunai," ungkap Jokowi.

Jokowi juga meminta masyarakat untuk terus menanyakan mengenai BLT tersebut kepada RT, RW, dan kepala desa.