Anggaran Negara Bengkak Akibat Data Bansos Tak Terpadu

Liputan6.com, Jakarta Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan pentingnya memiliki sebuah data terpadu dalam penyaluran bantuan sosial (bansos), terutama dalam menghadapi masa pandemi virus corona (Covid-19) saat ini.

Jika tidak, Suharso menyatakan, maka pengeluaran negara akan membengkak. Dalam hal ini, ia coba menceritakan kisah petani yang gagal memperoleh bansos lantaran tak tercantum pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

"Maka ketika misalnya petani pada waktu lalu melalui Kementan mereka tidak kebagian peroleh bansos, sementara mereka masuk kategori orang yang perlu dibantu berdasarkan data tani, itu dia tidak klop dengan data DTKS," ungkapnya dalam sesi teleconference, Rabu (10/6/2020).

"Sehingga terjadi penambahan orang dalam target pembagian bansos ini. Akibatnya itu bertambah. Kalau itu bertambah itu akan jadi beban untuk anggaran negara," dia menambahkan.

Menurut Suharso, satu data penduduk merupakan kunci sukses yang tidak bisa ditawar dalam penyaluran bansos. Dia menilai, negara sebenarnya sudah memiliki data yang dihimpun oleh Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri.

"Mustinya kan data di dukcapil jadi basis data untuk penduduk Indonesia, dan tinggal informasi apakah yang bisa kita pertautkan dengan profil penduduk dimanapun dia berada," ujar dia.

"Jadi menurut saya kita mustinya bisa menggunakan data basis dukcapil sebagai data perorangan. Kan di dukcapil selain administrasi kependudukan juga ada data sipil," imbuh Suharso.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Irmansyah mengatakan pihaknya masih menunggu data pasti dari 66 RW yang menjadi zona merah saat pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) masa transisi.

Menurut Irmansyah, hal tersebut untuk membantu pemenuhan kebutuhan atau bantuan sosial kepada masyarakat akibat pencegahan penyebaran virus corona atau COVID-19.

"Begitu (data) sampai kepada kami, nanti kami akan dukung juga kebutuhan logistik atau sembako yang ada di lokasi tersebut," kata Irmansyah di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (9/6/2020).

Kendati begitu, dia masih akan memastikan kebutuhan apa yang paling dibutuhkan oleh warga di 66 RW tersebut. Sebab kebutuhan warga di zona merah pasti beragam.

"Tadi kita sampaikan juga, mungkin mereka ada yang membutuhkan makanan siap saji, kita enggak tahu, tetapi sementara kita menyiapkan dalam bentuk sembako," ucapnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah memperpanjang penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) masa transisi sejak 5 Juni 2020. Dia juga mengatakan, saat ini terdapat 66 RW di Jakarta yang masih berstatus zona merah COVID-19.

"Ada wilayah-wilayah yang masih perlu penanganan khusus. Nanti kita akan melakukan pengendalian yang ketat," kata Anies, Kamis (4/6/2020).