Akibat Gizi Buruk, Ekonomi RI Berpotensi Rugi Ratusan Triliun Rupiah Tiap Tahun

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, mengatakan permasalahan gizi di masyarakat berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi. Tiap tahunnya potensi ekonomi berkurang 2-3 persen dari produk domestik bruto (PDB).

"Potensi kerugian ekonomi setiap tahun mencapai 2-3 persen dari GDP," kata Menteri Edhy dalam Webinar Nasional bertajuk, Gemar Makan Ikan untuk Pencegahan Stunting, Jakarta, Sabtu (22/8).

Menteri Edhy melanjutkan, jika PDB Indonesia sebesar Rp 13.000 triliun, maka kerugian yang disebabkan mencapai Rp 300 triliun.

Sebagai negara kepulauan, perairan Indonesia memiliki luas 6,4 juta kilometer (Km) persegi. Ada 5,8 juta kilometer persegi merupakan perairan laut dengan panjang garis pantau 108.000 kilometer.

Dari luas tersebut, Indonesia memiliki potensi lestari perikanan tangkap sebanyak 12,54 juta ton per tahun. Pada 2019 lalu, produksi perikanan tangkap laut mencapai 6,99 juta ton.

Sayangnya, dari potensi budidaya laut seluas 12,2 juta hektar itu baru dimanfaatkan 2,7 persen. Padahal, terdapat 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut dan 950 spesies biota terumbu karang.

Berdasarkan kajian, kata Menteri Edhy Prabowo, kekayaan alam bahari tersebut bisa menjadi peluang untuk dijadikan sumber bahan pangan nasional. Tak hanya itu, perikanan nusantara juga bisa digunakan untuk penggerak ekonomi nasional.

"Bisa didayagunakan sebagai penggerak ekonomi nasional, penyedia lapangan kerja, penghasil devisa negara, pendukung ketahanan pangan dan gizi nasional," kata Menteri Edhy.

Sayangnya, hal itu masih belum terkelola dengan maksimal. Indonesia masih dihadapkan dengan masalah gizi masyarakat. Kekurangan gizi tidak hanya menyebabkan stunting, tetapi juga menghambat kecerdasan, memicu penyakit dan menurunkan produktivitas.

Reporter : Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

** Saksikan "Berani Berubah" di Liputan6 Pagi SCTV setiap Senin pukul 05.30 WIB, mulai 10 Agustus 2020

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menegaskan sektor kelautan dan perikanan bisa menjadi andalan bagi perekonomian Indonesia.

Sebagai negara kepulauan yang memiliki 17.504 pulau, potensi ekonomi kelautan Indonesia diprediksi mencapai USD 1.338 miliar per tahun (data estimasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2020). Terlebih, potensi serapan lapangan kerja bisa mencapai 45 juta orang atau 40 persen dari total angkatan kerja Indonesia.

"Ini potensi yang besar. Nilai strategis adalah peluang yang bisa mendatangkan nilai ekonomi. Potensi ini adalah modal dasar pembangunan indonesia," kata Menteri Edhy Prabowo dalam keterangan resmi, Jumat (21/8/2020).

Perkiraan angka ini berasal dari sebelas sektor yakni perikanan tangkap USD 20 miliar, perikanan budidaya USD 210 miliar, industri pengolahan USD 100 miliar, dan industri bioteknologi USD 180 miliar.

Kemudian energi dan sumber daya mineral (garam) USD 210 miliar, pariwisata USD 60 miiar, transportasi USD 30 miliar, industri dan jasa maritim USD 200 miliar, coastal forestry USD 8 miliar, sumber daya wilayah pulau-pulau kecil USD 120 miliar, dan sumber daya non konvensional USD 200 miliar.

Menurutnya, melalui kebijakan yang tepat, keberlanjutan dan ekonomi bisa berjalan beriringan. Hal ini pun sejalan dengan amanat konstitusi bahwa kekayaan alam Indonesia digunakan untuk kemakmuran rakyat.

Edhy Prabowo sendiri tengah gencar menggenjot produktivitas 100 ribu hektare lahan tambak udang dan akan menghasilkan USD 20 miliar.

KKP juga memberikan akses kemudahan terutama dalam hal perizinan. Di sektor budidaya yang sebelumnya terdapat 21 item perizinan, kini bisa disederhanakan melalui satu pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Kemudian di perikanan tangkap, Menteri Edhy menyebut sudah ada terobosan melalui sistem informasi perizinan layanan cepat (Silat). Bahkan, KKP juga berkoordinasi dengan Polri agar tak terjadi krimininalisasi terhadap nelayan maupun pembudidaya ikan.

"Di sektor perikanan tangkap, salah satunya adalah perizinan yang bertele-tele 14 hari sekarang ijlzin kapal di Indonesia 30 GT ke atas, cukup satu jam melalui sistem online (Silat)," urainya.

Sementara langkah penguatan yang telah dilakukan di masa pandemi di antaranya ialah masuknya bantuan ikan sebagai bagian dari bantuan sosial pemerintah.

KKP juga mengajak masyarakat untuk mengonsumsi ikan melalui program Gemarikan serta gerakan pembagian Nasi Ikan saat ramadan lalu. Menteri Edhy menyebut, selain bermanfaat bagi masyarakat, program ini juga untuk memaksimalkan penyerapan produksi para nelayan serta pembudidaya.

Dan untuk membantu pembudidaya, KKP juga telah melakukan rapat koordinasi agar asosiasi pengusaha pakan ikan tak menaikkan harga pakan.

"Saat Covid-19 asosiasi pemilik pakan ternak juga coba menaikkan, tapi berkat koordinasi dengan Kemenperin bisa kita batalkan," ujarnya.