Edhy Prabowo: Potensi Ekonomi Kelautan dan Perikanan Indonesia USD 1.338 Miliar

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menegaskan sektor kelautan dan perikanan bisa menjadi andalan bagi perekonomian Indonesia.

Sebagai negara kepulauan yang memiliki 17.504 pulau, potensi ekonomi kelautan Indonesia diprediksi mencapai USD 1.338 miliar per tahun (data estimasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2020). Terlebih, potensi serapan lapangan kerja bisa mencapai 45 juta orang atau 40 persen dari total angkatan kerja Indonesia.

"Ini potensi yang besar. Nilai strategis adalah peluang yang bisa mendatangkan nilai ekonomi. Potensi ini adalah modal dasar pembangunan indonesia," kata Menteri Edhy Prabowo dalam keterangan resmi, Jumat (21/8/2020).

Perkiraan angka ini berasal dari sebelas sektor yakni perikanan tangkap USD 20 miliar, perikanan budidaya USD 210 miliar, industri pengolahan USD 100 miliar, dan industri bioteknologi USD 180 miliar.

Kemudian energi dan sumber daya mineral (garam) USD 210 miliar, pariwisata USD 60 miiar, transportasi USD 30 miliar, industri dan jasa maritim USD 200 miliar, coastal forestry USD 8 miliar, sumber daya wilayah pulau-pulau kecil USD 120 miliar, dan sumber daya non konvensional USD 200 miliar.

Menurutnya, melalui kebijakan yang tepat, keberlanjutan dan ekonomi bisa berjalan beriringan. Hal ini pun sejalan dengan amanat konstitusi bahwa kekayaan alam Indonesia digunakan untuk kemakmuran rakyat.

Edhy Prabowo sendiri tengah gencar menggenjot produktivitas 100 ribu hektare lahan tambak udang dan akan menghasilkan USD 20 miliar.

** Saksikan "Berani Berubah" di Liputan6 Pagi SCTV setiap Senin pukul 05.30 WIB, mulai 10 Agustus 2020

KKP juga memberikan akses kemudahan terutama dalam hal perizinan. Di sektor budidaya yang sebelumnya terdapat 21 item perizinan, kini bisa disederhanakan melalui satu pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Kemudian di perikanan tangkap, Menteri Edhy menyebut sudah ada terobosan melalui sistem informasi perizinan layanan cepat (Silat). Bahkan, KKP juga berkoordinasi dengan Polri agar tak terjadi krimininalisasi terhadap nelayan maupun pembudidaya ikan.

"Di sektor perikanan tangkap, salah satunya adalah perizinan yang bertele-tele 14 hari sekarang ijlzin kapal di Indonesia 30 GT ke atas, cukup satu jam melalui sistem online (Silat)," urainya.

Sementara langkah penguatan yang telah dilakukan di masa pandemi di antaranya ialah masuknya bantuan ikan sebagai bagian dari bantuan sosial pemerintah.

KKP juga mengajak masyarakat untuk mengonsumsi ikan melalui program Gemarikan serta gerakan pembagian Nasi Ikan saat ramadan lalu. Menteri Edhy menyebut, selain bermanfaat bagi masyarakat, program ini juga untuk memaksimalkan penyerapan produksi para nelayan serta pembudidaya.

Dan untuk membantu pembudidaya, KKP juga telah melakukan rapat koordinasi agar asosiasi pengusaha pakan ikan tak menaikkan harga pakan.

"Saat Covid-19 asosiasi pemilik pakan ternak juga coba menaikkan, tapi berkat koordinasi dengan Kemenperin bisa kita batalkan," ujarnya.