Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bidang perhubungan. Langkah ini untuk menciptakan SDM yang kompeten dan memahami seluk beluk infrastruktur transportasi.
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyatakan, melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDM), Kemenhub berupaya menyediakan pendidikan perhubungan seluruh matra mulai dari darat, laut, udara hingga perkeretaaapian yang mendukung terciptanya insan transportasi yang dapat diandalkan.
Baca Juga
"Kami mendidik di lebih dari 27 lembaga pendidikan darat, laut, udara, perkeretaapian, jadi ini satu modal bahwa SDM transportasi bisa diandalkan," ujar Budi Karya Sumadi dalam webinar Transportasi Merajut Keberagaman, Kamis (27/8/2020).
Advertisement
Untuk menciptakan pengetahuan, kemampuan dan sikap yang sesuai dengan standar layanan, keamanan dan keselamatan transportasi internasional, diakui bukan sesuatu yang mudah. Namun, beberapa cara dilakukan agar hal tersebut dapat tercapai.
Misalnya, peningkatan mutu layanan tenaga pendidik di lembaga pendidikan yang dikelola BPSDM. Kemudian, peranan stakeholder transportasi hubungan juga lebih ditingkatkan kualitasnya.
Tak lupa, link and match antara pendidikan dan pelatihan juga harus diciptakan agar SDM perhubungan tidak hanya menguasai materi dan teori yang dipelajari di institusi pendidikan, namun memahami praktik yang harus dijalankan saat diterjunkan di lapangan.
"Infrastruktur perhubungan yang sudah ada dan sedang dibangun akan ditingkatkan lagi menjadi lebih baik, supaya diharapkan SDM transportasi bisa terserap dengan baik oleh industri maupun birokrasi nantinya," ujar Budi Karya Sumadi.
** Saksikan "Berani Berubah" di Liputan6 Pagi SCTV setiap Senin pukul 05.30 WIB, mulai 10 Agustus 2020
Saksikan video pilihan berikut ini:
Kemenhub Dapat Predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK
Sebelumnya, Kementerian Perhubungan telah menerima hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2019, yang disampaikan langsung ke Menhub Budi Karya Sumadi.Â
Adapun, Kemenhub kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ini berturut-turut sejak Tahun 2013.
ÂTerkait hal ini, Budi Karya memberikan apresiasi BPK terhadap laporan keuangan tersebut, yang telah dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.Â
"Kementerian Perhubungan mengapresiasi tim BPK yang telah secara profesional menyelesaikan pemeriksaan terhadap pemeriksaan Laporan Keuangan Kemenhub Tahun 2019 sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan," ucap Budi, Selasa (28/7/2020).Â
Di kesempatan yang sama, Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan Hendra Susanto menjelaskan, bahwa hasil laporan keuangan yang dilakukan pihaknya tak semata-mata mencari kesalahan.Â
"Pemeriksaan atas laporan hasil keuangan BPK tidak spesifik mencari kesalahan seperti pelanggaran kepatuhan ataupun langgaran kepatutan namun kewajaran atas laporan keuangan Kementerian/Lembaga," ungkap Hendra.Â
Dia berharap, opini WTP ini bisa terus diraih oleh Kemenhub.Â
Â
"Harapan saya di tahun depan, opini Kemenhub masih dalam tahap kewajaran seperti ini," tukasnya.Â
Advertisement