Pemerintah hanya Siapkan Vaksin Covid-19 Gratis 93 Juta Orang, Sisanya Bayar

Pemerintah tengah menyiapkan vaksin gratis untuk sebagian masyarakat Indonesia

oleh Athika Rahma diperbarui 03 Sep 2020, 15:10 WIB
Diterbitkan 03 Sep 2020, 15:10 WIB
Menteri BUMN Erick Thohir
Menteri BUMN Erick Thohir (dok: KBUMN)

Liputan6.com, Jakarta Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN) dan Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan, terdapat 2 jenis vaksin yang sedang dipersiapkan pemerintah.

Ada vaksin gratis yang ditujukan untuk peserta BPJS Kesehatan. Ada pula skema vaksin mandiri yang biayanya ditanggung pihak yang dianggap lebih mampu.

Untuk vaksin gratis penerimanya diprioritaskan untuk 93 juta orang, yaitu mereka yang terdaftar di BPJS Kesehatan dengan status PBI.

"Kami juga jelaskan, vaksin itu ada yang bantuan gratis dari pemerintah, apakah nanti datanya juga dilebarkan dengan BPJS Kesehatan yang jumlah PBI-nya ada 93 juta, ini yang jadi prioritas untuk masuk ke dalam vaksin gratis pemerintah," ucap Erick Thohir di Jakarta, Kamis (3/9/2020).

Erick menambahkan, pihaknya juga telah berdiskusi dengan asosiasi pengusaha seperti Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan lainnya soal skema vaksinasi ini.

Diharapkan, pengusaha dapat menggunakan skema vaksin mandiri agar beban keuangan negara tidak semakin berat.

"Seperti saya kemarin bicara dengan KADIN, kalau memang yang bisa mandiri, bayar, ya, jangan beratkan pemerintah, seperti kemarin temen pengusaha di KADIN mereka bilang siap bayar," tambahnya.

Namun Erick menegaskan, adanya skema vaksin mandiri ini bukan berarti mereka yang lebih mampu akan didahulukan vaksinasinya.

"Bukan berarti yang bayar didahulukan daripada yang gratis, nggak. Nanti ada sinkronisasi jadwal data, ini bukan diputarbalikan seakan pemerintah cari uang," kata Erick.

Vaksinasi massal rencananya bakal dilakukan di awal tahun 2021, meskipun Erick berharap pelaksanaannya bisa lebih cepat. Jika memungkinkan, vaksinasi diusahakan dilakukan Desember tahun ini.

"Hari ini kami konsultasi meminta masukan dari IDI (Ikatan Dokter Indonesia) dan PPNI (Persatuan Perawat Nasional Indonesia) untuk imunisasi vaksin, Insya Allah awal tahun depan. Kalau bisa lebih cepat Desember, alhamdulillah, tapi (rencananya) awal tahun depan," tuturnya.

** Saksikan "Berani Berubah" di Liputan6 Pagi SCTV setiap Senin pukul 05.30 WIB, mulai 10 Agustus 2020

Erick Thohir Sebut Vaksin Tak Jamin Masyarakat Bebas dari Corona Selamanya

FOTO: Erick Thohir dan DPR Bahas Penyelamatan Perbankan Akibat COVID-19
Menteri BUMN Erick Thohir (kiri) dan Ketua KPK Firli Bahuri (kanan) saat rapat bersama DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (13/5/2020). Rapat tertutup tersebut membahas antisipasi skema penyelamatan perbankan akibat COVID-19. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Komite PCPEN) Erick Thohir mengatakan, vaksinasi Virus Corona tidak membuat seseorang terhindar dari Virus Corona selamanya. Hal tersebut karena vaksin memiliki jangka waktu atau masa berlaku.

"Vaksin jadi salah satu upaya saat ini sangat prioritas, bukan dibalik gara-gara vaksin tidak perlu protokol lagi. Atau sudah lah ada vaksin nanti semua sehat, enggak. Tadi disampaikan vaksin ada limitasinya 6 bulan hingga 2 tahun berarti setelah diimunisasi atau vaksinasi bukan berarti sehat selama-lamanya, tidak terkena selama-lamanya," ujarnya, Jakarta, Kamis (3/9).

Untuk itu, kata Erick Thohir, meskipun nantinya sudah ada vaksin masyarakat tetap harus menjalankan protokol kesehatan Virus Corona. Meskipun melelahkan, namun langkah tersebut harus dilakukan agar penyebaran virus dapat diredam.

"Karena itu protokol Covid harus terus dijalankan memang melelahkan. Tapi ini menjadi bagian kehidupan baru harus dipertanggung jawabkan apalagi jika sayang ke diri sendiri dan keluarga," paparnya.

Pemerintah terus memastikan pengadaan vaksin bisa dipercepat agar pandemi Virus Corona dapat segera ditangani. Sembari mencari vaksin yang tepat, pemerintah terus menggalakkan protokol Virus Corona.

"Di Indonesia sehat kami komite sangat serius tidak hanya tadi yang disampaikan mengenai terapi pengobatan, tes dan juga bagaimana penerapan daripada sosial dilakukan agar masyarakat ikut protokol," tandasnya.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya