BUMN Pindah ke Danantara, Erick Thohir Ubah Aturan Bulan Depan

Liputan6.com, Jakarta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana merubah sejumlah aturan bagi perusahaan pelat merah. Terutama aturan terkait efisiensi perusahaan.

Erick belum merinci berapa aturan yang akan diubahnya. Namun, proses revisinya akan dimulai pada April 2025 mendatang usai libur lebaran 2025 ini.

"Nanti insyaaAllah setelah April, setelah liburan lebaran ini, kami akan merevisi lagi beberapa peraturan yang bisa mendorong efisiensi lebih dalam lagi," ungkap Erick di Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis (27/3/2025).

Dia memberi sinyal perubahan aturan itu untuk meningkatkan kinerja BUMN. Hal ini juga jadi bagian usai beralihnya pengelolaan BUMN ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Erick menyampaikan, efisiensi kinerja BUMN dan investasi yang akan dikelola Danantara akan berkontribusi pada ekonomi nasional.

"Untuk tadi kinerja daripada BUMN sendiri tentu bersama-sama pihak dari Danantara yang memang hari ini berfokus pada investasi," ucapnya.

"Bagaimana peningkatan yang lebih baik untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini," tambah Erick.

Pejabat Kementerian Jabat Komisaris BUMN

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka suara terkait perombakan susunan komisaris dalam bank-bank pelat merah. Dia mengatakan penunjukan pejabat kementerian dalam Himpunan Bank Negara (Himbara) punya tujuan penting.

Erick menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto telah meminta bank BUMN dijalankan secara transparan dan profesional. Dia menegaskan, perwakilan kementerian di bank BUMN sebagai cara untuk menjaga keselarasan program pemerintah.

"Kita lihat juga kemarin perwakilan daripada para menteri (Kementerian) yang hadir di tentu di komposisi pemegang saham yang ada di Himbara sendiri," ungkap Erick usai melepas Mudik Bersama BUMN 2025, di Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis (27/3/2025).

"Tidak lain untuk memastikan sinergisitas program pemerintah tapi tetap transparasi publik terus terjadi secara korporasi," imbuhnya.

Dia mengatakan, perwakilan pemerintah disesuaikan dengan fokus bank BUMN. Komisaris BRI misalnya, diisi oleh perwakilan dari Kementerian UMKM. Sama halnya dengan perwakilan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang menjabat komisaris BTN.

"Kita lihat kemarin di BRI ada perwakilan dari Kementerian UMKM misalnya. Lalu kita lihat dari BTN ada perwakilan Kementerian Perumahan. Nah tidak lain ini untuk mensinergikan, tetapi tetap diawasi, ada Kemenkue, BI dan lain-lainnya," tuturnya.

Adapun beberapa pejabat kementerian jadi komisaris di bank BUMN diantaranya:

- Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza jadi Komisaris BRI- Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahro Hamzah jadi Komisaris BTN- Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung jadi Komisaris Bank Mandiri- Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu, Suryo Utomo jadi Komisaris Utama BTN - Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Luky Alfirman jadi Komisaris Bank Mandiri- Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan Informasi Kementerian BUMN, Tedi Bharata jadi Wakil Komisaris Utama BNI

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyambut baik inisiatif pemerintah dalam meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), yang bertujuan untuk mendukung pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara lebih komprehensif.

Termasuk di dalamnya adalah bank-bank BUMN seperti Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Negara Indonesia (BNI), yang diharapkan dapat meningkatkan investasi domestik serta memperkuat perekonomian nasional secara berkelanjutan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, menyatakan bahwa OJK akan terus meningkatkan pengawasan terhadap ketiga bank BUMN ini setelah peluncuran BPI Danantara.

Menurutnya, pengawasan ini dilakukan guna memastikan bahwa pengelolaan bank BUMN tetap berjalan dengan prinsip tata kelola yang baik (good governance), kehati-hatian (prudence), serta manajemen risiko yang memadai. Semua langkah ini diambil dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

Ketiga bank BUMN yang kini berada di bawah pengelolaan BPI Danantara memiliki kinerja yang solid. Hal ini terlihat dari pertumbuhan Dana Pihak Ketiga, laba bersih, serta kredit yang menunjukkan tren positif.

"Ketiga bank BUMN yang dikonsolidasi oleh BPI Danantara memiliki kinerja yang baik dan berkontribusi positif terhadap perekonomian," kata Dian dalam jawaban tertulisnya, Kamis (27/3/2025).

Kemudian, dilihat dari kualitas aset mereka juga terjaga dengan baik, permodalan yang kuat, dan likuiditas yang memadai. Oleh karena itu, prospek keberlanjutan kinerja dan fundamental mereka diperkirakan akan tetap terjaga dengan baik.

"Tercermin dari pertumbuhan Dana Pihak Ketiga, Laba Bersih dan Kredit yang positif dengan kualitas aset bank yang terjaga baik, permodalan yang kuat dan likuiditas yang memadai, sehingga sustainability kinerja ke depan dan fundamental yang sehat juga dapat diperkirakan terjaga dengan baik," ujarnya.