Laporan 1 Tahun Jokowi-Ma'ruf: Kontraksi Ekonomi Bukan Kartu Mati

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin genap 1 tahun pada Selasa, 20 Oktober 2020. Berbagai kendala tak terduga harus dihadapi dalam 1 tahun Jokowi Ma'ruf memimpin Indonesia.

Termasuk wabah pandemi Covid-19, yang membuat perekonomian nasional terkontraksi dalam hingga -5,32 persen di kuartal II 2020.

Kendati demikian, Jokowi-Ma'ruf enggan meratapi musibah tersebut. Kedua pasangan termasuk jajaran pemerintahannya pun menyatakan, bahwa kontraksi ekonomi bukan kartu mati.

Dalam laporan tahunan 2020 yang dikeluarkan Kantor Staf Presiden (KSP), Selasa (20/10/2020), ekonomi Indonesia tumbuh negatif pada kuartal II 2020. Namun angka pertumbuhan negatif itu masih jauh lebih baik dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya, bahkan di antara negara anggota G-20.

Secara perekonomian, Indonesia berada di peringkat ketiga di bawah China dan Korea Selatan.

Selain pada kontraksi ekonomi, Covid-19 juga disebut telah berdampak pada 3,5 juta pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) atau dirumahkan. Sementara pengangguran naik menjadi 10,4 juta orang, dan angka kemiskinan meningkat jadi 26,42 juta orang, terutama di perkotaan.

Menindaki situasi ini, Pemerintah Jokowi-Ma'ruf segera mencari obat penangkal berupa adaptasi terhadap kelola neraca. Tata kelola keuangan yang adaptif ini diklaim membawa dampak positif. Dengan cadangan devisa mencapai USD 135,15 miliar per September 2020, yang mampu membiayai impor dan bayar utang luar negeri selama 9,1 bulan.

Rentang waktu ini disebut lebih dari 3 kali lipat di atas standar internasional. Selain itu, cadangan devisa per September 2020 juga lebih tinggi dari di 2019, yang sebesar USD 129,18 miliar.

Pada laporan 1 tahun Jokowi-Ma'ruf ini, KSP mengimbau pemerintah harus tetap mewaspadai cadangan devisa yang dimiliki dengan mempersiapkan potensi di sektor pariwisata. Sebab, angka kunjungan wisatawan pada periode Januari-Agustus 2020 telah turun tajam.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Berdasarkan laporan yang dirangkum KSP, jumlah kunjungan wisatawan selama 8 bulan pertama tahun ini hanya sekitar 3,4 juta. Angka tersebut turun drastis dibanding periode serupa 2019 lalu, yang sebanyak 10,7 juta kunjungan wisatawan. Bahkan jika dikumulatifkan, kedatangan turis di Indonesia hingga akhir 2019 mencapai 16,1 juta.

Tak berkecil hati, Jokowi-Ma'ruf percaya industri pariwisata Tanah Air bisa pulih kembali. Indonesia dinilai memiliki potensi tujuan wisata yang cukup besar, terutama dengan 5 destinasi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) super prioritas, yaitu Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Manado-Bitung-Likupang.

Jokowi-Ma'ruf juga telah melihat adanya sinyal perbaikan kondisi ekonomi. Itu terindikasi oleh rasio utang pemerintah yang kurang dari 35 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Diyakini jika rating utang ini menunjukan Indonesia masih layak sebagai tujuan investasi.

Sinyal perbaikan kondisi ekonomi ke depan mulai tampak dari perbaikan indikator Purchasing Manager Index (PMI) di bidang manufaktur dan Indeks Keyakinan Konsumen. PMI Indonesia per September 2020 berada di kisaran 47,20 poin. Jauh lebih tinggi ketimbang titik terendah pada April 2020, yang di 27,49 poin.

Sementara Indeks Keyakinan Konsumen juga berada di kisaran 83,40 poin. Masih lebih tinggi dari posisi pada Mei 2020, yang 77,80 poin.

Selain merujuk pada angka statistik, sejumlah insentif juga ditujukan pada UMKM dalam rangka upaya pengentasan kemiskinan, pemerataan ekonomi, dan penciptaan lapangan kerja. Pemerintah Jokowi-Ma'ruf mengalokasikan Rp 4,2 triliun untuk program UMKM Go Digital.

Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM per 15 September 2020, sudah terealisasi 1,6 juta unit UKM Dan IKM go digital dari total target 2 juta unit UKM dan IKM.

Bantuan lainnya diberikan dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp 107,28 triliun kepada 3.172.616 debitur. Lalu Kredit Ultra Mikro (Umi) sebesar Rp 4,85 triliun kepada 1.499.953 debitur, dan program Mekaar dengan jumlah penyaluran Rp 11,2 triliun kepada 6,57 juta debitur.

Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja juga diajukan, dengan tujuan untuk menciptakan iklim investasi yang kompetitif dan membuka lapangan kerja. Regulasi ini sekaligus memberi kemudahan dalam perizinan UMKM.