Menjaga Kedamaian Pilkada 2024, Bukan Hanya soal Amankan Daerah yang Rawan

Mendag Dorong UMKM Pasarkan Produk Secara Online

Mendag mengharapkan UMKM dapat memasarkan produk mereka secara hybrid, yaitu secara daring juga luring di tengah pandemi.

oleh Athika Rahma diperbarui 25 Nov 2020, 17:45 WIB

Diterbitkan 25 Nov 2020, 17:45 WIB

Mendag Agus Suparmanto Sambangi EMTEK Group

Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menyambangi PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (Emtek) dan Indosiar Grup di SCTV Tower Jakarta, Rabu (12/8/2020). Dalam pertemuan Kemendag berharap peran media dan grup besar menyampaikan berita positif kepada publik selama pandemi Covid-19. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto mengatakan, para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dapat memasarkan produk mereka secara hybrid, yaitu secara daring juga luring di tengah pandemi.

Hal ini dilakukan agar kontribusi UMKM terhadapa ekonomi nasional bisa terjaga.

"Dengan segala perubaha, UMKM diharapkan bisa bergeser menjadi hybrid agar bisa menjaga kontribusinya terhadap PDB sebesar 60 persen, ekspor nasional 14 persen dan penyerapan tenaga kerja 96 persen," jelas Mendag Agus dalam pembukaan Bazaar Produk Eksotik Nasional 2020, Rabu (25/11/2020).

Mendag Agus melanjutkan, Kementerian Perdagangan sendiri telah melakukan upaya pemasaran UMKM secara daring melalui Virtual Expo Pernak-Pernik Unik serta secara luring melalui pameran di berbagai pusat perbelanjaan.

Mendag juga berharap Apindo bisa terus membantu pemerintah menjaga stabilitas harga dan pasokan, membantu UMKM meningkatkan usahanya melalui program kemitraan dan program lain serta membantu peningkatan penjualan barang produksi dalam negeri.

Mendag pun turut mengapresiasi Aprindo atas penyelenggaraan promosi usaha yang telah dilakukan baik luring dan daring.

"Semoga kegiatan ini bisa jadi ajang menambah akses pasar, meningkatkan kreativitas dan inovasi serta jadi ajang untuk turut menjaga stabilitas pertumbuhan konsumsi nasional di tengah pandemi," ujar Mendag.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Mendag: Perjanjian Ekonomi RECP Tidak Bikin Indonesia Kebanjiran Produk Impor

Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Supramanto memastikan keikusertaan Indonesia dalam perjanjian dagang Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) tidak akan membuat negara ini kebanjiran impor.

Bahkan, dia menegaskan jika sebagian besar perundingan kerjasama ini akan menguntungkan Indonesia. "Jadi sekali lagi saya ingin tekankan dengan adanya RCEP ini tidak ada kebanjiran impor," kata dia dalam konferensi pers, Minggu (15/11/2020).

Dia menegaskan, Indonesia akan tetap selektif dalam melakukan impor. Utamanya untuk bahan baku.

Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, Iman Pambagyo tak menampik, Indonesia sendiri masih memerlukan impor bahan baku yang tidak bisa dihasilkan di dalam negeri. Terlebih, hal itu juga dirasakan oleh semua-semua negara.

"Tetapi yang penting ekspornya didorong kuat-kuat karena kalau kita bicara mengenai ancaman impor, semua negara RCEP juga mengalami ancaman impor sebetulnya," jelasnya.

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan membeberkan sederet keuntungan Indonesia dalam rangka Perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Salah satunya, meningkatkan sektor perdagangan hingga investasi di Indonesia.

Berdasarkan hasil kajian dalam lima tahun ke depan RCEP berpotensi meningkatkan total ekspor Indonesia ke negara-negara peserta mencapai 8-11 persen. Sementara investasi ke Indonesia diperkirakan mencapai 18-22 persen.

"RCEP merupakan gagasan secara berani yang dicetuskan Indonesia untuk mempertahankan sentralitas Asean memasuki global value chain secara lebih dalam," tutur dia.

Perjanjian RCE menjadi proses panjang perundingan di lakukan di dalam paripurna sebanyak 31 putaran. Selain itu, perjanjian kerjasama itu juga dilakukan di dalam perundingan intersesi tingkat group maupun tingkat menteri.

"Kerja keras kita selama delapan tahu menghasilkan setebal 14.367 halaman, terbagi dari dalam 20 bab dan 54 scadule komitmen yang mengikat 15 negara pesertanya tanpa memerlukan salter," katanya.

Lanjutkan Membaca ↓