Tingkatkan Efisiensi Transportasi, Balitbang Kemenhub Kerjasama dengan Berbagai Pihak

Liputan6.com, Jakarta - Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melakukan penandatangan nota kesepahaman dengan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan dan Badan Litbang Kementerian Kesehatan, 7 perguruan tinggi dan asosiasi profesi guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan penelitian dan pengembangan melalui kolaborasi.

Kepala Balitbang Kemenhub Umiyatun Hayati Triastuti menyebutkan tujuan nota kesepaham itu selain mengembangkan kolaborasi juga membangun gotong royong dari berbagai mitra baik dari pemerintah, perguruan tinggi maupun asosiasi profesi.

“Sehingga penelitian yang dihasilkan bisa lebih berkualitas dan terukur kemanfaatannya dan menjadi dasar dalam berbagai perumusan rekomendasi kebijakan di bidang transportasi,” kata Umiyatun dalam penandatangan nota kesepahaman secara virtual, Selasa (8/12/2020).

Adapun 7 universitas itu diantaranya Universitas Diponegoro, Universitas Udayana, Universitas Sriwijaya, Universitas Riau, Universitas Pattimura, Universitas Nusa Cendana, Universitas Cenderawasih, dan Persatuan Insinyur Indonesia.

Selain itu Balitbang Kementerian Perhubungan juga tetap melanjutkan kerjasama yang sudah dilakukan dengan berbagai universitas, BUMN dan lainnya yang memang sudah dan sedang berjalan.

Lanjutnya, nota kesepahaman secara umum menindaklanjuti arahan Menteri Perhubungan untuk dapat mempercepat penyiapan pelaksanaan anggaran tahun 2021 sebagai langkah awal.

“Pada hari ini juga akan ditandatangani 11 nota kesepahaman swakelola tipe 2 antara para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di lingkungan Badan Litbang Perhubungan dengan 6 perguruan tinggi," katanya.

Universitas itu diantaranya, Universitas Indonesia, Universitas Mulawarman, Institut Teknologi Bandung, Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya, Universitas Hasanuddin dan Universitas Gadjah Mada.

Dalam rangka penandatanganan nota kesepahaman ini, telah hadir Kepala BKF Kementerian Keuangan, Kepala Badan Litbang Kementerian Kesehatan, dan juga Rektor perguruan tinggi, serta Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia.

“Selain itu juga hadir mewakili rektor 6 wakil rektor perguruan tinggi yang akan menandatangani nota kesepahaman swakelola tipe 2 secara virtual,” pungkasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Direktur Utama PT Jogja Tugu Trans Agus Andrianto menyebutkan beberapa hal yang bisa menyukseskan perencanaan dan operasional transportasi khususnya di perkotaan.

Hal pertama apabila ada keterlibatan peran serta masyarakat selaku pengguna jasa transportasi. Kemudian didukung komitmen operator dalam menyediakan jasa transportasi yang aman, nyaman, dan tepat waktu.

Serta peran serta pemerintah selaku pemangku kebijakan dalam menegakkan peraturan-peraturan yang telah disepakati bersama.

"Seiring dengan Perkembangan dan pembangunan kota yang menyebabkan pemekaran kota yang tidak terkendali, memaksa kepada operator transportasi harus mempersiapkan angkutan pengumpan/feeder yang mumpuni, baik serta mempunyai kepastian pelayanan," kata Agus, Rabu (18/11/2020).

Selain itu, kesiapan Parking Ride dan halte yang berorientasi pada tempat Transit merupakan salah satu hal mutlak yang harus dilaksanakan.

Tak hanya itu, Agus mengatakan pengadaan Bus Rapit Transit (BRT) ataupun Layanan lain yang Berbasiskan kepada BTS (Buy The Service) merupakan pilihan terbaik yang ada pada saat ini.

"Karena dengan sistem ini operator bisa lebih total dalam melakukan pelayanan, apalagi sedang dalam masa pendemi seperti ini," ujarnya.

Menurutnya Indonesia adalah salah satu contoh negara berkembang yang mengalami permasalahan transportasi.Salah satunya kemacetan di beberapa kota Besar di Indonesia, sehingga juga berimbas di kota sekitarnya.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka perlu melakukan perencanaan transportasi yang memiliki konsep berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

"Namun segala strategi ini dapat berhasil apabila ada komitmen kuat dari penyelenggara pemerintahan dan kesadaran masyarakatnya," katanya.

Dia menegaskan, perencanaan dapat dimulai dengan melakukan langkah-langkah yang telah dilakukan negara maju dalam mengatasi permasalahan transportasi.

Itu antara lain seperti yang sudah disebutkan di atas yakni pengembangan Konsep BRT atau penyelenggaraan transportasi massal lainnya termasuk feeder.

"Semuanya itu butuh keseriusan pemerintah dalam melakukan supporting baik itu dalam Operasional maupun Regulasinya," pungkasnya.