Jadi Alat Penggerak Ekonomi Daerah, BPD Bisa Kurangi Beban Pemerintah Pusat

Liputan6.com, Jakarta Bank Pembangunan Daerah (BPD) diharapkan bisa menjadi motor penggerak perekonomian di daerah. Di mana saat bank ini bisa mendapatkan laba maksimal agar pendapatan asli daerah (PAD) meningkat, kemudian dana transfer daerah dari pemerintah pusat berkurang.

"Harapannya transfer dari pemerintah pusat ini berkurang sehingga timbul kemandirian sekaligus mengurangi beban pemerintah pusat," kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Jakarta, Selasa (8/12/2020).

Selain BPD, BUMD juga harus semakin kuat agar daerah memiliki kemandirian. Namun sayangnya kapasitas fiskal daerah masih belum maksimal merata di semua wilayah.

Sehingga ada beberapa daerah yang sukses menghasilkan PAD lebih besar dari dana transfer dari pemerintah pusat.

Saksikan Video Ini

Salah satunya, Tito menyebutkan Kabupaten Badung di Bali. Sebelum pandemi, pemerintah pusat hanya mentransfer dana sebesar Rp 1,6 triliun, sementara PAD yang dihasilkan mencapai Rp 4,7 triliun.

"Itu dulu totalnya Rp 6,3 triliun, Rp 4,7 triliunnya dari PAD dan Rp 1,6 triliun dari transfer pusat," kata Tito.

Selain itu ada juga daerah yang persentase antara PAD dan dana transfer tidak jauh berbeda. Namun tidak sedikit juga daerah yang mengandalkan mengandalkan dana transfer pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan di daerah.

Saat ini terdapat 1.097 BUMD, 26 BPD, 240 BPR, 383 PDAM dan 484 BUMD aneka usaha. Dari empat jenis BUMD ini, mantan Kapolri ini menyebut BPD menjadi lokomotif perekonomian di daerah.

Dia ingin BPD menjadi sumber ketiga pendapatan daerah. Sebab, kehadiran BPD seharusnya menjadi mesin yang memperlancar perekonomian di daerah.

"Diharapkan BPD ini jadi motor pendorong pembiayaan kapasitas fiskal daerah, jangan di balik malah jadi beban daerah, apalagai hanya harapkan uang dana transfer pusat," kata dia.