Pemerintah Belum Bisa Pastikan Kapan Program Kartu Prakerja Dimulai

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah terus menggodok pelaksanaan Program Kartu Prakerja di 2021. Pemerintah masih mengevaluasi apakah program ini akan sama persis seperti yang dijalankan pada 2020 atau ada perubahan.

"Kartu Prakerja lagi kita bahas kapan mulainya, dan nanti diinfokan," kata Deputi bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Iskandar Simorangkir, dalam video conference di Jakarta, Jumat (5/2/2021).

Sebelumnya, Manajamen Pelaksana Program Kartu Prakerja belum bisa memastikan kepastian dibukanya kembali pendaftaran Kartu Prakerja.

Sejauh ini mekanisme dan teknis pelaksanaan sedang dalam tahap finalisasi antara Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja (MPPKP) dengan Komite Cipta Kerja (KCK).

"Begitu sudah ada titik terang akan segera saya sampaikan," kata Head of Communications Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja, Louisa Tuhatu pada Minggu 17 Januari 2020.

Secara berkala, Manajemen Pelaksama Program Kartu Prakerja juga akan menyampaikan mengenai proses di dalam Kartu Prakerja. Baik insentif, sertifikat, penautan rekening, dan lain-lain.

"Sehingga bisa lebih paham dan mengerti apa yang dialami atau dikeluhkan oleh penerima Kartu Prakerja," jelasnya.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sebelumnya, Pemerintah naikkan anggaran Program Kartu Prakerja dua kali lipat alias 100 persen di 2021 ini. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat dengan Komisi XI DPR.

Sri Mulyani menjelaskan, pada tahun ini, anggaran program Kartu Prakerja naik menjadi Rp 20 triliun dari anggaran sebelumnya yang sebesar Rp 10 triliun.

"Bapak Presiden memutuskan program prakerja dinaikkan dua kali lipat. Jadi tadinya Rp 10 triliun tahun ini supaya disamakan dengan tahun lalu, menjadi Rp 20 triliun. Jadi kita tambahkan Rp 10 triliun," ungkap dia.

Sri Mulyani juga menjelaskan, secara total ada tambahan anggaran bidang perlindungan sosial sebesar Rp36,6 triliun. Dana tersebut akan alokasikan untuk tambahan program prakerja, diskon listrik, bantuan kuota internet pelajar dan pengajar, serta tambahan bansos tunai.

Selain itu, tambahan anggaran juga diperuntukkan untuk dukungan UMKM dan dunia usaha Rp25,5 triliun. Dana tersebut ditujukan untuk subsidi bunga UMKM KUR dan non-KUR, Imbal Jasa Penjaminan UMKM dan korporasi, serta pembebasan rekening minimum dan abonemen listrik.

Bendahara Negara itu menambahkan, dengan kebutuhan anggaran tersebut maka seluruh Kementerian dan Lembaga harus kembali melakukan refocusing dan realokasi belanjanya di tahun 2021.

"Belanja tahun 2021 yang kemungkinan tidak prioritas atau tidak akan mungkin dijalankan karena covid masih sangat meningkat," jelas dia.