Sri Mulyani Potong Anggaran Kementerian PUPR Rp 17,9 T untuk Penanganan Covid-19

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merealokasi anggaran 2021 sebesar Rp 17,9 triliun. Relokasi ini sesuai dengan perintah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pemangkasan anggaran tersebut ditujukan untuk kebutuhan penanganan pandemi Covid-19.

Hal itu disampaikan Sri Mulyani dalam sebuah surat terkait realokasi dan refocussing belanja kementerian tertanggal 12 Januari 2021, yang diterima Menteri Basuki pada Rabu (20/1/2021) kemarin.

"Kementerian PUPR dibebankan refocussing dari Rp 149,8 triliun di 2021, dilakukan penghematan belanja rupiah murni Rp 17,9 triliun," kata Menteri Basuki dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis (21/1/2021).

Menurut dia, Kementerian PUPR tengah mencoba merealokasi pagu anggaran tersebut. Hanya saja pihak instansi belum melakukan implementasinya.

"Kamu sedang sampaikan ke Bu Menteri dan Dirjen Anggaran strateginya supaya tidak banyak ganggu program. Karena program di 2021 ini juga menampung program prioritas yang di-refocussing pada 2020," jelasnya.

Secara perhitungan, penyunatan anggaran tersebut kemungkinan akan dilakukan pada belanja perjalanan dinas, rapat, dan kajian yang masih bisa ditunda pelaksanaannya di tahun depan.

"Bu Menteri Keuangan sudah sampaikan kalau ada yang di-refocussing tahun ini maka nanti akan ada yang dibiayai pada 2022. Sehingga program prioritas akan tetap kami kawal," ujar Menteri Basuki.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memiliki anggaran terbesar pada 2021 yakni, Rp 149,8 triliun. Dia menekankan anggaran yang besar ini harus memberikan dampak terhadap ekonomi nasional.

Hal ini disampaikan Jokowi dalam acara Penandatanganan Paket Tender/Seleksi Dini Kementerian PUPR secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor Jawa Barat, Jumat (15/1/2021).

"Saya ingin mengingatkan seluruh jajaran di Kementerian PUPR agar anggaran yang besar ini harus memiliki dampak signifikan yang, memberikan daya ungkit pada perekonomian kita, membuat sektor konstruksi nasinal bergeliat kembali," kata Jokowi melalui Youtube Sekretariat Presiden.

Dia ingin sektor konstruksi dapat kembali bergerak dan bangkit, sebab dapat memberikan peluang kerja untuk masyarakat. Selain itu, juga dapat menggerakkan industri konstruksi dan memberikan multiplier effect yang luas.

"(Dapat) menggerakkan industi baja, besi, semen, alat berat, dan juga sektor informal seperti pedagang makanan, minuman kos-kosan dan sebagainya," jelas dia.

Jokowi mengingatkan jajaran di Kementerian PUPR bekerja lebih cepat, khususnya dalam menyelesaikan paket pekerjaan. Terlebih, banyak masyarakat yang kini kehilangan mata pencaharian akibat pandemi Covid-19.

"Kecepatan kita mengeksekusi pekerjaan terutama proyek-proyek padat karya sangat dinantikan dan membantu beban masyarakat terutama menyediakan lapangan pekerjaan yang banyak," tutur Jokowi.