Selain Vaksin Covid-19, Ketua Hipmi juga Tekankan Pentingnya Vaksin Ekonomi

Vaksin Covid-19 bertujuan untuk memberikan kekebalan tubuh, sementara vaksin ekonomi untuk mendorong daya saing dan transformasi ekonomi.

oleh Liputan6.com diperbarui 05 Mar 2021, 10:28 WIB
Diterbitkan 05 Mar 2021, 10:20 WIB
FOTO: 21,5 Juta Lansia Ditargetkan Dapat Vaksinasi COVID-19 Tahap Kedua
Warga lansia saat disuntik vaksin COVID-19 di SDN 05 Penggilingan, Jakarta, Kamis (25/2/2021). Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan menargetkan 21,5 juta warga lansia di Indonesia mendapatkan vaksinasi COVID-19 tahap kedua. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta - Para pengusaha yang tergabung dalam Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) siap mendukung pelaksanaan vaksin Covid-19 mandiri. Dengan dukungan ini diharapkan bisa membantu percepatan program vaksinasi pemerintah.

"Kami juga berharap agar Hipmi dapat diberikan ruang untuk melaksanakan vaksin mandiri. Vaksin Covid-19 penting, tapi vaksin ekonomi juga sangat penting. Sehingga harus dijalankan secara bersamaan," kata Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Hipmi Mardani H Maming dalam Rapat Kerja Nasional Hipmi 2021, Jumat (5/3/2021).

Vaksin Covid-19 bertujuan untuk memberikan kekebalan tubuh. Sementara vaksin ekonomi untuk mendorong daya saing dan transformasi ekonomi. "Vaksin Covid-19 terbuat dari virus yang dilemahkan, vaksin ekonomi berupa inovasi dan teknologi yang dikuatkan," jelasnya.

Dia menyampaikan hanya melalui inovasi dan teknologi sebuah bangsa dapat meningkatkan produktivitas. Maka dari itu, daya saing dan transformasinya menuju negara maju, vaksin Inovasi dan teknologi perlu disuntikan dalam perekonomian bangsa.

"Itu dilakukan agar semakin produktif berdaya saing mengejar ketertinggalan kita selama ini," jelas dia.

 

**Ibadah Ramadan makin khusyuk dengan ayat-ayat ini.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:


Pemerintah Bebaskan Rp 642,18 Miliar Bea Masuk dan Pajak untuk Impor Vaksin

Pekerja dan Pemilik Toko di Mal Jalani Vaksinisasi COVID-19
Petugas menunjukkan vaksin saat pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Ballroom Novotel Tangerang, pada Senin,(1/3/2021). Pemberian vaksin yang diberikan kepada seluruh pegawai Mall Tang City dan pedagang tersebut dalam rangka memutus penyebaran Covid-19. (merdeka.com/Arie Basuki)

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor vaksin. Dengan demikian, vaksin yang masuk ke Indonesia tidak dipungut bea masuk serta pajaknya oleh pemerintah.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mencatat fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak impor vaksin ini mencapai Rp642,18 miliar. Fasilitas ini diberikan sejak 8 Desember 2020 sampai dengan 3 Februari 2021, untuk impor sebanyak 30,5 juta dosis vaksin.

"Jumlah vaksin 30,5 juta dosis dengan nilai impor Rp3,67 triliun. Tentu nanti dengan makin banyaknya impor vaksin, ini akan meningkat fasilitas bea masuknya," kata dia dalam Raker Kemendag 2021, Kamis (4/3/2021).

Bendahara Negara itu mengatakan, pemberian insentif kepabeanan ini merupakan salah satu dari insentif yang diberikan pemerintah. Terlebih untuk membantu penanganan pandemi covid-19 saja, pemerintah memberikan fasilitas ini senilai Rp2,89 triliun untuk impor alat-alat kesehatan.

"Total jenis barang yang diimpor untuk kebutuhan covid Rp12,25 triliun terdiri dari 499,8 juta pieces terdiri dari masker 428 juta, rapid test 20 juta, swab test 17,8 juta, APD 13 juta, PCR 13 juta, serta virus trasnfer media 8 juta," ungkapnya.

Tak hanya itu, pemerintah juga memberikan fasilitas kepabeanan bea masuk ditanggung pemerintah untuk membantu dunia usaha yang terdampak pandemi covid-19. Total nilai fasilitasnya adalah Rp91,42 miliar dengan nilai impor Rp1,44 triliun untuk 11 sektor industri.

"Berbagai fasilitas ini diberikan dan mereka para pengusaha, terutama para perusahaan menganggap ini adalah berbagai fasilitas sangat-sangat bermanfaat pada saat mereka menghadapi tekanan maupun gejolak akibat Covid," ungkap Sri Mulyani.

Lanjutkan Membaca ↓

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya