BPUM Mulai Disalurkan, HIPPI: Jangan Salah Sasaran

Liputan6.com, Jakarta Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) mulai disalurkan kepada pedangan mikro di berbagai daerah melalui bank Himbara. Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia Prov.DKI Jakarta meminta penyaluran harus tepat sasaran.

Ketua HIPPI Provinsi DKI Jakarta, Sarman Simanjorang mengatakan, jika penyaluran tepat sasaran tentu akan berdampak positif bagi pelaku usaha.

"Tentu dampaknya akan dapat kita rasakan dengan indikator konsumsi rumah tangga kita akan semakin naik dan akan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional," katanya dalam keterangan tertulis, Minggu (31/7/2021).

Dengan demikian, ia memandang saat ini jadi momentum tepat suntikan bantuan modal bagi pengusaha mikro disalurkan. Hal ini, kata Sarman, mampu memengaruhi psikologis pelaku usaha untuk bangkit.

"Di mana pemerintah telah mengizinkan mereka membuka usahanya walaupun dengan jam yang dibatasi dengan prokes yang ketat," katanya.

Sementara itu, bagi para pelaku usaha mikro, Sarman berpesan kalau bantuan BPUM yang disalurkan ini perlu digunakan sebagai penambah modal usaha.

Harapannya, dengan dengan beroperasi pelaku usaha mikro akan mampu menggerakkan ekonomi akar rumput dan meningkatkan konsumsi rumah tangga.

"Serta pertumbuhan ekonomu daerah maupun nasional," imbuhnya.

Lebih lanjut Sarman memandang penyaluran bantuan ini diprioritaskan bagi pelaku usaha mikro di wilayah Jawa dan Bali.

Pasalnya, ia menilai di wilayah tersebut paling banyak pelaku usaha yang terdampak langsung kebijakan PPKM.

Di sisi lain, perekonomian Jawa-Bali termasuk yanh strategis terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurutnya, hampir 59 persen pertumbuhan ekonomi nasional ditopang perekonomian di Jawa, termasuk juga konsumsi rumah tangga 60 persen ditopang dari Pulau Jawa.

"Artinya jika perekonomian di Pulau Jawa cepat pulih dan tumbuh maka otomatis pertumbuhan ekonomi nasional juga akan mengalami pertumbuhan yang positif," katanya.

Pada pelaksanaan penyaluran BPUM ini, Sarman berharap prosesnya perlu dipantau Dinas Koperasi dan UKM tingkat daerah. Penyaluran bantuan perlu benar-benar selektif, terdata dan tercatat.

"Melalui kolaborasi dan semangat kebersamaan, kita yakin akan mampu melewati badai ini dan bangkit kembali membangun ekonomi kita yang lebih baik dengan pertumbuhan yang postif," tutupnya.

Ia juga memandang bantuan subsidi upah bagi pekerja dengan gaji Rp 3,5 juta mampu membantu pengusaha dan pekerja dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga selama PPKM Level 4 diberlakukan.

Informasi, Pemerintah menyediakan anggaran banpres produktif sebesar Rp 15,3 triliun dengan target penerima sebanyak 12,8 juta pelaku usaha mikro dan kecil dengan jumlah bantuan modal sebesar Rp 1,2 juta per usaha mikro kecil, diharapkan dapat disalurkan tepat waktu dan tepat sasaran.