Fitch Ratings: BUMN Karya Berpeluang Cepat Pulih dari Pandemi

Sebagian besar perusahaan kontraktor pemerintah di Indonesia berada di posisi yang baik untuk pemulihan pasca pandemi.

oleh Natasha Khairunisa Amani diperbarui 22 Sep 2021, 12:41 WIB
Diterbitkan 22 Sep 2021, 12:41 WIB
Beton Bisa Menjadi Bahan Bangunan Hunian yang Berkualitas dan Tidak Mudah Keropos.
Ilustrasi gambar bangunan konstruksi dengan beton. (Free-Photos/pixabay.com)

Liputan6.com, Jakarta - Lembaga pemeringkat di Amerika Serikat, Fitch Ratings mengungkapkan jika sebagian besar perusahaan konstruksi besar yang terkait dengan pemerintah di Indonesia memiliki posisi yang lebih baik dibandingkan pada pertengahan 2020.

Ini seiring kondisi pemulihan ekonomi terkait meredanya pandemi Covid-19 di Indonesia.

Fitch memperkirakan sebagian besar profitabilitas perusahaan konstruksi di Indonesia dan kontrak baru akan berjalan pada 2H21.

"Ini karena pemerintah yang biasanya mempercepat tender proyek dan pencairan anggaran terkait infrastruktur pada kuartal keempat," seperti dikutip dari laman fitchratings.com, Rabu (22/9/2021).

Kenaikan kontrak baru yang diberikan pada 1H21 (6 bulan yang berakhir 31 Desember 2020) dan pembatasan pergerakan yang dilonggarkan secara bertahap akan membantu kontraktor meningkatkan arus kas mereka.

Peningkatan aktivitas bisnis juga akan mendukung kontraktor dalam mengurangi siklus modal kerja yang panjang, menurut Fitch Ratings.

Fitch Ratings menyebutkan kontrak baru empat kontraktor besar terkait pemerintah meningkat 18 persen yoy di 1H21.

Disebutkan bahwa PT Wijaya Karya (WIKA) membukukan kontrak baru sebesar Rp 10,5 triliun di 1H21, yang jumlahnya lebih dari tiga kali lipat dari jumlah tahun sebelumnya.

Kontrak baru PT Adhi Karya (ADHI) juga meningkat hampir 70 persen, sedangkan PT PP Tbk (PTPP) tidak menunjukkan peningkatan.

Sebaliknya, kontrak baru PT Waskita Karya turun 62 persen yoy di 1H21 saat sedang menjalani restrukturisasi utang.

Sementara kontrak baru PT Hutama Karya (HK) di periode yang sama turun 32 persen yoy, meskipun order book perusahaan bergantung pada studi kelayakan untuk jalan tol Trans Sumatera yang diamanatkan pemerintah dan tidak mencerminkan tren industri yang lebih luas, demikian menurut Fitch Ratings.

 

 

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Pengelolaan Utang di Tengah Pandemi COVID-19

FOTO: Konsumsi Baja Lesu Akibat Pandemi COVID-19
Suasana proyek pembangunan konstruksi LRT dan gedung bertingkat di Jakarta, Selasa (17/11/2020). Pandemi COVID-19 yang terjadi sejak awal tahun menurunkan konsumsi dan utilitas industri baja konstruksi dan baja ringan konstruksi. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Beberapa daerah di Indonesia telah melonggarkan pembatasan pergerakan karena kasus COVID-19 lokal telah menurun.

Namun, kasus infeksi COVID-19 di tempat-tempat kerja dan gangguan lainnya tetap menjadi risiko operasional utama bagi perusahaan kontraktor karena dapat menunda kemajuan konstruksi, dan termasuk pendapatan.

Untuk beberapa perusahaan kontraktor terkait pemerintah, seperti WIKA dan HK, Fitch mengatakan bahwa adanya utang jatuh tempo yang dapat dikelola dan akses pendanaan yang kuat juga dapat mengurangi risiko penurunan dari pandemi yang berkepanjangan.

Hal ini menempatkan kedua perusahaan tersebut dalam posisi yang lebih baik untuk memenangkan kontrak dan meningkatkan order book dibandingkan dengan kontraktor lain.

Selanjutnya, Fitch Ratings membahas, WIKA tidak memiliki utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan ke depan pada akhir Juni 2021.

Akses pendanaan ke perbankan dan pasar utangnya juga disebut tetap kuat karena menerbitkan obligasi domestik, termasuk sukuk, senilai Rp 5 triliun pada Desember 2020 dan Maret 2021.

Hasil dari penerbitan ini sebagian besar digunakan untuk membiayai kembali Komodo bond yang akan jatuh tempo sebesar Rp5,4 triliun dan pinjaman jangka pendek pada kuartal pertama 2021. WIKA juga telah mampu melakukan pinjaman bank jangka pendek.

Sementara HK, memiliki hanya 16 persen dari utang jangka panjang pada akhir 2020 yang akan jatuh tempo sebelum 2025.

HK juga mempertahankan akses ke pasar modal, dan baru-baru ini menerbitkan obligasi dan sukuk domestik senilai Rp1,5 triliun.

Perusahaan tersebut bahkan menerima suntikan modal sebesar Rp6,2 triliun dari pemerintah di kuartal ketiga 2021, dan sedang mendiskusikan potensi menerima tambahan modal Rp19 triliun di kuartal keempat 2021.

Arus kas HK bergantung pada suntikan ekuitas reguler dan jaminan utang yang diterimanya dari pemerintah untuk mengembangkan proyek besar jalan tol Trans Sumatera.

 

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya