Indonesia akan Kurangi Pembangkit BBM yang Operasi Lebih dari 15 Tahun

Liputan6.com, Jakarta Indonesia dipastikan akan menjalankan berbagai kebijakan terkait energi terbarukan. Ini diungkapkan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi  Kemenko Marvest Basilio Dias Araujo dalam sesi gelar wicara acara COP-26 UNFCCC di Glasgow, Skotlandia, Kamis (04/11/2021).

“Pemerintah pastikan capai target penggunaan energi terbarukan sebagai sumber listrik, terutama di daerah 3T dengan mengurangi pengoperasian pembangkit berbasis BBM terutama diesel dan telah melebihi masa operasi lebih dari 15 tahun,” jelas Basilio. 

Indonesia memiliki potensi besar untuk melakukan peralihan ke energi terbarukan sebesar 23 persen pada 2025. Kini, Indonesia sudah berhasil melakukan pembaruan sebesar 12 persen.

Meskipun demikian, ternyata ada berbagai hambatan yang dihadapi selama berjalannya proses. Seperti banyaknya pulau yang terbentang dari Sabang hingga Merauke. Ketidakmerataan tersebut membuat penggunaan pasokan listrik menjadi tantangan terbesar pemerintah.

Adapun penggunaan dari penggunaan energi fosil atau batu bara yang sangat didominasi, khususnya daerah perkotaan dan perkantoran.

“Ketersediaan listrik di daerah 3T kami yakini mampu meningkatkan ekonomi masyarakat lokal, karena itu teknologi konversi (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel PLTD) ke Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) di daerah 3T menjadi kunci penting,” tambah Basilio.

Pemerintah Indonesia menilai Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) atau mikro hidro (PLTMH), panas bumi, dan PLTBm memiliki karakteristik base load yang dapat dioperasikan dan berkelanjutan. 

Jenis pembangkit ini dapat digunakan sesuai kebutuhan dan dapat ditingkatkan kapasitasnya dengan pemasangan beberapa mesin pembangkit secara paralel sehingga berpotensi menggantikan PLTD.

Pemaparan lebih lanjut kembali dipaparkan bahwa kelebihan dari PLTBm untuk daerah 3T dapat memperkuat ketahanan energi nasional. Adapun keterlibatan masyarakat dalam proyek pembangkit listrik akan menambah pendapatan secara ekonomi.

“Ini (masih) perlu intervensi kementerian terkait. Tentunya, kebijakan dan program energi bersih sebagai salah satu bentuk tanggung jawab Indonesia terutama pembangunan berbasis SDGs,” tegas Basilio.

Pembangunan PLTBm memerlukan kontribusi dengan kementerian dan pemerintah daerah. Masih ada regulasi khusus yang perlu dipertimbangkan dan didiskusikan kembali agar pembangunan yang dilakukan dapat terealisasikan dengan baik.

Sementara itu, dalam konteks perubahan Iklim, Basilio mengatakan komitmen Indonesia’s Nationally Determined Contribution (NDC) terus dilakukan melalui strategi dan program prioritas agar menuju masa depan yang rendah karbon dan penguatan ketahanan iklim.

Oleh karena itu, visi Indonesia pada 2030 adalah ingin mencapai ketahanan iklim kepulauan sebagai strategi mitigasi dan adaptasi serta pengurangan risiko bencana yang komprehensif. 

"Indonesia berkomitmen dalam Perjanjian Paris untuk kurangi emisi GRK sebesar 29 persen dengan sumber daya kita sendiri dan 41 persen dengan dukungan internasional pada tahun 2030 dibandingkan dengan business as usual (BAU), sebagai Nationally Determined Contribution (NDCs)," papar Basilio. 

Kemudian, Indonesia pun dikatakan akan berkomitmen bertransformasi menuju strategi pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim jangka panjang. Di sini, investasi dinilai menjadi salah satu aspek penting dalam pengembangan energi terbarukan.

"Pemerintah Indonesia akan memberikan fasilitas pajak untuk promosikan pengembangan energi terbarukan, mendukung sektor swasta dalam berinvestasi di infrastruktur hijau, dan menerbitkan Green Sukuk sejak 2018," lanjut Deputi Basilio.

Dalam upaya waste to energy, Presiden RI meminta untuk terus tingkatkan program pengolahan sampah menjadi energi  listrik terbesar di Indonesia dengan program PSEL yang sedang dibangun di 12 kota⎼setiap 1.000 ton sampah akan diolah menjadi 9 megawatt energi listrik.

“Mewujudkan emisi nol bersih pada tahun 2050 perlu upaya besar seluruh lapisan masyarakat. Hal ini jelas mendatangkan manfaat, tak hanya kesehatan manusia, tetapi juga peningkatan ekonomi rakyat," jelas Deputi Basilio.

Reporter: Caroline Saskia