Ssstt! Wilayah Perbatasan RI Simpan Harta Karun Migas

Liputan6.com, Jakarta Sumber kekayaan alam di perbatasan, termasuk harta karun migas (minyak dan gas bumi), jadi bagian dari sumber daya yang harus dapat sewaktu-waktu difungsikan sebagai komponen pendukung dalam sistem pertahanan nasional. 

Oleh karenanya, Staf Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam Sampe L Purba, menilai perlunya paradigma baru dalam kebijakan pengelolaan migas di wilayah perbatasan negara.

Menurut Sampe, ada tiga pertanyaan kunci yang merupakan fokus dan tujuan penelitian. Pertama, terkait dengan posisi geostrategi wilayah perbatasan Aceh di ujung Selat Malaka sebagai gerbang kawasan Asia Pasifik menuju wilayah Lautan Hindia.

Kedua, mengenai potensi sumber daya alam migas di wilayah yang frontier (terpencil) di lepas pantai dikaitkan dengan fasilitas pendukung yang telah tersedia di darat.

"Serta yang terakhir adalah pilihan kebijakan publik untuk menjembatani sudut pandang kepentingan investor yang konkrit dan mikro dan kepentingan pemerintah yang berdimensi lebih luas dan makro dalam perspektif pertahanan negara di wilayah perbatasan," ujarnya dikutip dari keterangan resmi Kementerian ESDM, Senin (21/2/2022).

Pernyataan tersebut jadi bagian dari penelitian Sampe dalam disertasi berujudul Kebijakan Pengelolaan Migas dalam Perspektif Pertahanan Negara di Wilayah Perbatasan Laut Andaman, Aceh.

Metode yang digunakan dalam disertasi tersebut merupakan campuran kuasi kualitatif antara penggunaan parameter-parameter kuantitatif sumber daya di lapangan. Seperti Volumetrik dengan Montecarlo analysis, Minimum Economic Field Size, Expected Monetary Value, Decision Tree Analysis dan Internal Rate of Return (IRR).

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Secara transformatif, konkuren penelitian tersebut dipadukan dengan preferensi pilihan kebijakan berdasarkan metode modified Analytic Hierarchy Process (AHP) yang menguji kriteria utama aspek pertahanan keamanan versus non-pertahanan keamanan.

Meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, terhadap alternatif kebijakan Sumber Daya Manusia, Model Kontrak Migas, Infrastruktur dan Regulasi.

Hasil penelitian Sampe menunjukkan, dalam kebijakan pengelolaan migas di perbatasan dalam perspektif pertahanan negara. Pada kriteria utama, aspek Pertahanan Keamanan menduduki skor yang tertinggi (24,40 persen) dibandingkan elemen non-pertahanan. 

Faktor non-pertahanan tertinggi adalah ekonomi 22,74 persen. Sementara dalam alternatif pilihan kebijakan publik, infrastruktur menempati posisi tertinggi 29,87 persen, disusul regulasi pada skor 28,56 persen.