APBN Surplus Rp 10,3 Triliun di Kuartal I 2022

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mencatat realisasi APBN pada kuartal I 2022 surplus Rp 10,3 triliun. Realisasi itu setara 0,06 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Surplus tersebut terjadi karena pendapatan negara pada 3 bulan pertama tahun ini mencapai Rp 501 triliun, sementara belanja negara tercatat sebesar Rp 490,6 triliun.

Realisasi APBN ini pun tumbuh positif 107,2 persen dibanding kuartal I 2021, ketika terjadi defisit Rp143,7 triliun.

"Ini artinya kondisi APBN kita positif, surplus sampai akhir kuartal I 2022. Tahun lalu sudah defisit 0,85 persen GDP pada posisi bulan Maret. Tahun ini kita masih surplus 0,06 persen dari GDP," terang Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Rabu (20/4/2022).

Sri Mulyani mengatakan, pemasukan pajak jadi kunci utama atas realisasi pendapatan negara senilai Rp 501 triliun pada triwulan pertama tahun ini.

Penerimaan perpajakan pada kuartal I 2022 tercatat senilai Rp 401,8 triliun, terdiri atas penerimaan pajak Rp 322,5 triliun serta kepabeanan dan cukai Rp 79,3 triliun. Sementara dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) realisasinya Rp 99,1 triliun.

Sedangkan dari sisi belanja realisasinya mencapai Rp 490,6 triliun. Terdiri dari belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 150 triliun, belanja non-kementerian/lembaga Rp 164,2 triliun, dan belanja transfer ke daerah dan dana desa Rp 176,5 triliun.

Surplus APBN ini juga turut berdampak terhadap penurunan pembiayaan utang. Pemerintah hanya mengeluarkan Rp 139,4 triliun di kuartal I 2022, sedangkan pada periode yang sama tahun lalu mencapai Rp 332,8 triliun.

"Pembiayaan utang merosot atau turun tajam yaitu 58,1 persen. Ini surplus dan pembiayaan utang merosot tajam, menggambarkan APBN mulai pulih kesehatannya," tukas Sri Mulyani.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Sebelumnya, kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disebut dalam kondisi yang cukup baik. Terlihat dari penerimaan negara yang mengalami peningkatan dalam dua bulan pertama 2022.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Akhmad Akbar Soesamto menyampaikan dengan kondisi demikian, belanja negara cenderung stabil atau tetap.

"Jadi secara prinsip bahwa saat ini posisi APBN kita penerimaannya cenderung meningkat, kabar baik, good news gitu ya. Sementara pada waktu yang sama, belanja cenderung tetap," kata dia dalam CORE Media Discussion, Menghadang Inflasi Menuju Kondisi Pra Pandemi, Selasa (19/4/2022).

Menurut pantauannya dalam dua bulan pertama ini, kata dia, posisi APBN pun disebut mengalami surplus.

"Apa yang sudah kita capai dalam dua bulan pertama ini, itu relatif cukup besar dibandingkan dengan belanja kita. Intinya bahwa pendapatan kita itu meningkat, kita cukup aman di tahun ini. Jadi pada tahun ini, kita posisinya itu," katanya.

"Aslinya posisi kita untuk dua bulan pertama 2022 ini kita bagus, dimana kita mengalami surplus. Surplus anggaran, dan ini bagus dari beberapa tahun terakhir," imbuh dua.

Ia mencoba membandingkan kondisi APBN saat ini dibandingkan dengan kondisi pada 2018 hingga 2021 lalu. Dari sisi keseimbangan primer atau selisij antar pendapatan dan belanja pemerintah, APBN mengalami surplus.

"Keseimbangan primer itu adalah selisih antara pendapatan pemerintah dengan belanja pemerintah dimana belanja pemerintahnya itu mengeluarkan item pembayaran utang. Jadi, ketika item pembayaran utang itu kita keluarkan, kita akan punya penerimaan pemerintah dikurangi belanja. Kalau sudah dikelyarkan itu kondisi kita sudH surplus sekarang. Jadi untuk keseimbangan primer," paparnya.

Ia pun menyimpulkan, dengan kondisi demikian, keadaan fiskal Indonesia dipandang cukup baik selama Januari-Februari 2022. Ia pun menjabarkan penerimaan pajak yang meningkat di dua bulan pertama ini.

Faktor yang jadi pendorongnya, salah satunya akibat dari kenaikan penerimaan pemerintah dari kenaikan harga komoditas. Sebagai contoh, pendapatan dari kenaikan harga minyak dunia.

"Komoditas-komiditas naik dan itu sangat membantu kita. Karena ketika harga komoditas naik, penerimaan pemerintah baik dari pajak maupun selain pajak meningkat," kata dia.

Di sisi lain, Akbar juga melihat adanya faktor pendorong diluar kenaikan harga komoditas. Misalnya dari peningkatan penerimaan pajak dari sisi perdagangan internasional.

Meski, ia memandang, faktor ini belum mampu mendorong setinggi kontribusi kenaikan harga komoditas. Ia juga melihat ada faktor lainnya yang mendorong pendapatan negara.

"Diluar itu semua peningkatan aktivitas ekonomi juga membantu kita. Jadi peningkatan aktivitas ekonomi yang terjadi ternyata alhamdulillah tahun 2022 ini meski masih ada Omicron, tapi ekonomi sudab kembali ke walau belum normal tapi sudah jauh baik dari kondisi sebelumnya. Sehingga ketika ekonomi mulai bergerak maka penerimaan pemerintah juga meningkat," terangnya.

"Dari sisi perdagangn misalnya, dari bulan Januari-Februari 2022 ini meningkat drastis dari sebelumnya. Begitu juga penerimaan pemerintah dari manufaktur dan lainnya. Ini sangat membantu penerimaan pemerintah," tambah dia.

Sementara itu, tingkat inflasi Indonesia di kuartal I 2022 ini disebut-sebut lebih tinggi dari tahun lalu. Ini merupakan dampak dari memanasnya kondisi global dan kenaikan harga di dalam negeri.

Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal menyampaikan pada kuartal I tahun ini, secara year to date, dalam riga bulan inflasi sudah mencapai 1,2 persen. Sementara, sepanjang 2020-2021, inflasi tercatat terendah sepanjang sejarah atau 2 persen untuk hitungan tahun penuh.

"Yang kalau kita bandingkan dengan tahun yang lalu dikuartal satu yang sama ini sudah tiga kali lipat lebih tinggi inflasinya, padahal ini belum masuk bulan bulan April yang ada peningkatan PPN peningkatan Pertamax dan juga belum ada rencana kenaikan harga yang direncanakan oleh pemerintah," katanya dalam CORE Media Discussion, Menghadang Inflasi Menuju Kondisi Pra Pandemi, Selasa (19/4/2022).

Kendati begitu, kata Faisal, kondisi inflasi Indonesia masih lebih rendah ketimbang negara maju lainnya. Misalnya, negara Eropa yang cukup terdampak besar akibat perang Rusia-Ukraina.

Dari sisi oengeluarannya, kata dia, inflasi terjadi pada semua kelompok pengeluaran. Misalnya di sektor makanan, hingga kebutuhan pokok dan kebutuhan perumahan.

"Kalau kita melihat dari sisi pengeluarannya, ini hampir semua inflasi terjadi pada semua kelompok pengeluaran, bukan hanya di makanan-minuman, tapi juga di sini efek kemarin misalkan kenaikan dari gas lpg di bulan Desember naik lagi di bulan Februari ini menyebabkan inflasi pada kelompok perumahan, air, listrik dan bahan baku rumah tangga," kata dia.

Kemudian untuk sektor kelompok leisure juga mulai tinggi juga dibandingkan tahun lalu untuk rekreasi, serta aspek restoran juga mengalami peningkatan. Ia menilai Inflasi inti sudah lebih tinggi.

"Jadi artinya ini menunjukkan bahwa ada memang ada efek daripada kenaikan demand sebetulnya, jadi karena sejalan dengan pelanggaran PPKM mobilitas sudah jauh lebih bagus demand sudat mulai terangkat juga, tapi yang efek daripada harga, inflasi yang disebabkan karena faktor administred price ini sangat besar rasanya," terangnya.