Liputan6.com, Jakarta Kinerja usaha PT Pradiksi Gunatama Tbk (PGUN), salah satu perusahaan kelapa sawit nasional yang telah 2 tahun melantai di Bursa Efek Indonesia, semakin kinclong.
Bahkan, jika pada tahun 2020 Perseroan mencatat rugi Rp 101 miliar, di tahun 2021 mampu membukukan laba sebesar Rp38 miliar.
Baca Juga
Belum lagi, dari sisi penjualan, juga meningkat tajam, menjadi Rp 786 miliar dari Rp 475 miliar di tahun 2020 atau mengalami peningkatan sebesar 65 persen.
Advertisement
Berkat kinerja yang ciamik, harga saham Perseroan juga bergerak positif (strong uptrend) hingga mencapai Rp388 per lembar saham pada penutupan di akhir tahun 2021.
Bahkan, pada Kamis (28/4), harga saham PGUN ditutup di Rp 695 per lembar saham, artinya sudah naik hingga 600 persen lebih jika dibandingkan harga saat Penawaran Umum Perdana pada 07 Juli 2020 yang dibuka pada harga Rp 115 per lembar saham.
Tamlikho, Direktur Keuangan PGUN, menyampaikan, pencapaian kinerja Perseroan tahun 2021 ini memberikan gambaran lebih jelas bagaimana kokohnya komitmen dari Manajemen PGUN untuk mencapai laba bersih Rp 38 miliar.
"Dengan perolehan laba bersih di tahun 2021 yang positif, kami sangat optimis target pada tahun 2022 akan jauh lebih baik”, papar Tamlikho dalam keterangan tertulis, Senin (9/5/2022).
Menurut Tamlikho, salah satu faktor pengerek kenaikan laba perseroan yaitu kenaikan harga minyak kelapa sawit (CPO).
Kontrak Jangka Panjang
Pada tahun 2021 Perseroan telah menandatangani kontrak jangka panjang dengan PT Jhonlin Agro Raya, Perusahaan Pengolahan Biodiesel yang telah diresmikan Presiden Jokowi di bulan Oktober 2021 lalu.
"Targetnya di tahun 2022 dapat menjual CPO sebanyak 70.923 ton, atau senilai Rp856 miliar," ujar Tamlikho.
Muhammad Reza, Corporate Secretary PGUN menambahkan, sejumlah langkah strategis juga telah dilakukan oleh perusahaan, salah satunya dengan dengan mengakuisisi PT Senabangun Anekapertiwi (SA) di akhir tahun 2021 lalu.
Aksi korporasi tersebut berdampak positif karena dapat menambah produktifitas kelapa sawit dan ditargetkan melakukan tanam baru kelapa sawit di tahun 2022 ini menjadi seluas 850 ha. Diharapkan 3 tahun mendatang total area tanam menjadi 24.000 hektare di lokasi HGU PGUN dan Senabangun Anekapertiwi yang saat ini seluas 38.991,12 hektare.
"Dengan berbagi langkah strategis tersebut, diharapkan target laba di tahun 2022 dapat diraih," ucap Reza.
Advertisement
Harga CPO Cetak Rekor Tertinggi Dalam Sejarah
Melonjaknya harga komoditas dinilai sangat menguntungkan bagi Indonesia. Alasannya, saat ini harga CPO telah mencapai harga tertinggi dari yang pernah terjadi.
"Harga CPO memang sangat tinggi beberapa bulan terakhir dan sekarang masih. Harga tertinggi pernah mencapai UDS 1.926,9 per ton. Ini harga record paling tinggi sepanjang masa," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu dalam webinar Macroeconomic Update 2022, Jakarta, Senin (4/4/2022).
Artinya, lanjut dia, nilai tambah yang diterima Indonesia lebih besar. Mengingat ekspor CPO dan sawit Indonesia tinggi. Belum lagi harga batubara yang menambah sumber likuiditas perekonomian saat harganya tinggi.
Febrio mengatakan, setiap ada kenaikan harga komoditas, akan berdampak mengalir ke sektor perbankan. Kemudian mengalir ke masyarakat, khususnya bagi petani yang menikmati kenaikan harga tersebut. Sehingga secara tidak langsung perekonomian di sekitar sektor tersebut akan meningkat.
"Jadi biasanya akan melihat komoditi harga tinggi, penjualan kendaraan bermotor akan tinggi, penjualan tv akan naik, elektronik akan tinggi," kata dia. "Artinya akan salurkan DPK (Dana Pihak Ketiga) di perbankan yang selama 2 tahun ini tumbuh sangat tinggi di atas 10 persen dua tahun berturut-turut," sambungnya.
Antisipasi Gejolak Harga BBM dengan APBN
Di sisi lain, kenaikan harga minyak dunia menjadi beban pemerintah. Alasannya selama ini pemerintah menanggung subsidi bahan bakar minyak (BBM).
Bensin jenis Pertalite tetap dijaga harganya agar tidak menimbulkan gejolak harga di tingkat SPBU. Perbedaan harga keeknomian dan harga jual di tingkat konsumen ditanggung pemerintah melalui APBN.
"APBN harus hadir menjamin tidak terjadi kenaikan harga fluktuatif untuk kepentingan rakyat," kata dia.
Dia menambahkan banyak APBN yang harus disiapkan untuk menanggung risiko absorber . Sebab dalam konteks ini APBN jadi shock absorber yang mengharapkan risiko ke masyarakat seminimal mungkin.
Reporter: Anisyah Al Faqir
Sumber: Merdeka.com
Advertisement