99.557 Rumah Subsidi Terima Dana FLPP hingga Semester I 2022

Liputan6.com, Jakarta Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) telah menyalurkan bantuan rumah murah atau dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kepada 99.557 unit rumah subsidi hingga semester I 2022.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Herry Trisaputra Zuna, mengatakan target bantuan pembiayaanperumahan pada tahun ini meliputi KPR FLPP sebanyak 200.000 unit.

Kemudian, Subsidi Selisih Bunga (SSB) sebanyak 769.903 unit, Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebanyak 200.000 unit, Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) sebanyak 22.582 unit, dan Tapera sebanyak 109.000 unit.

"Hingga akhir Juni 2022 realisasi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mencapai 49,78 persen yaitu sebanyak 99.557 unit, SSB sebesar Rp 111,08 miliar, SBUM mencapai 31,79 persen atau 63.587 unit dan BP2BT sebanyak 33,81 persen atau 2.463 unit," terang Herry dalam pernyataan tertulis, Selasa (5/7/2022).

Herry juga menyampaikan progres proyek Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), terdiri dari 26 proyek yang masuk tahap penyiapan, meliputi sebanyak 13 proyek jalan dan jembatan.

Antara lain, jalan pendukung IKN Nusantara, O&M Suramadu, Jalan Akses Exit Toll, Jalan Tol Cilacap-Yogyakarta, Jalan Tol Demak-Tuban, dan Jalan Tol Ngawi-Bojonegoro-Babat, Jalan Tol Jember-Lumajang, Jalan Tol Jember-Situbondo, Jalan Tol Tulungagung-Kepanjen, Jembatan Pulau Laut-Tanah Bumbu, Jembatan Muna Buton, Jalan Tuban-Babat-Gresik, Jalan Tol Kohod-Lebakwangi.

Selanjutnya dari sektor Sumber Daya Air (SDA), ada enam proyek dalam penyiapan meliputi, Bendungan Merangin di Jambi, PLTS Tiga Dihaji (Sumsel), Revitalisasi dan Modernisasi irigasi sistem interkoneksi HLD wilayah sungai (WS) Lombok, Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) dan PLTS Bendungan Rotiklot (NTT), PLTMH dan PLTS bendungan Napun Gete (NTT) serta DI Komering (Sumsel).

Lalu dari sektor perumahan, Herry menyebutkan terdapat dua proyek rumah susun (rusun) yang ditawarkan lewat skema KPBU dalam tahap penyiapan ada Rusun Karawang Spuur dan Rusun IKN Tahap I.

Untuk sektor permukiman, terdapat lima proyek yang sedang disiapkan. Meliputi antara lain Pendampingan Penyiapan KPBU TPA Manggar (Balikpapan), Pendampingan Penyiapan KPBU SPAM Regional Jatigede (Jabar), SPAM Jatiluhur II (Ir. H.Juanda)-Jabar dan DKI Jakarta, Pendampingan Penyiapan KPBU SPAM Ayung terintegrasi dengan SPAB Sidan (Bali) dan Pendampingan Penyiapan KPBU SPAM dan SPAB Karian Barat (Banten).

Sedangkan untuk proyek KPBU yang sedang disiapkan untuk tahap transaksi, Herry menyebutkan ada 11 proyek yaitu untuk jalan dan jembatan ada 5 proyek.

"Jembatan Batam-Bintan, Jalan Trans Papua Ruas Jayapura-Wamena, Jalan Tol Kediri-Tulungagung, Jalan Tol Malang-Kepanjen, dan O&M Suramadu bundling SERR," imbuh Herry.

Di sektor SDA, terdapat dua proyek yakni Bendungan Bodri, dan pemeliharaan bendungan dan penyediaan infrastruktur pembangkit listrik minihidro Bintang Bano (NTB). Kemudian terdapat dua proyek rusun yang disiapkan masuk kedalam tahap transaksi yakni Rusun Cisaranten (Bandung) dan Rusun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Sumatera Utara.

"Kemudian ada dua proyek di sektor permukiman yaitu Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jatiluhur II (Jabar dan DKI) dan pendampingan transaksi KPBU SPAM Regional Sinumbra di Jawa Barat," pungkas Herry.

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menargetkan 309.000 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR pada 2022 setelah program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bergabung dengan BP Tapera.

Target ini kemudian bertambah 26.000 atas permintaan Kementerian Keuangan.

 "BP Tapera memiliki target 309.000 rumah. Kemarin ada surat dari Kementerian Keuangan bertambah 26.000," ujar Deputi Komisioner bidang Pengerahan Dana BP Tapera Eko Ariantoro, Jakarta, Selasa (22/2).

Eko mengatakan, target 309.000 rumah sebelumnya terdiri dari target 109.000 unit rumah yang berasal dari BP Tapera, sedangkan target 200.000 unit rumah lainnya berasal dari dana FLPP. BP Tapera mengelola dua jenis dana, yaitu tabungan perumahan rakyat, dan investasi pemerintah.

"Dalam mengelola FLPP, BP Tapera bertindak sebagai Operator Investasi pemerintah," katanya.

Eko melanjutkan, BP Tapera sebenarnya ditujukan untuk MBR, termasuk juga milenial yang jumlahnya besar ini jadi pekerjaan rumah bersama.

Namun untuk tahap pertama, nantinya akan ditujukan untuk PNS. Di mana, sebanyak 20 persen PNS di Indonesia belum memiliki rumah.

"Difokuskan untuk PNS, yang kita tahu sama sama 20 persen belum punya rumah. Pengalaman BTN memberikan mindset satu satunya penyalur terbesar di Indonesia. Beberapa program unggulan menjadi penawaran terbaik bagi masyarakat," katanya.

Berdasarkan UU No 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat yang selanjutnya dituangkan pada Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat, maka pada tahun ini pengelolaan FLPP yang sebelumnya dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan dialihkan ke BP Tapera.