Komisi VII DPR Usul Pertalite dan Pertamax Dihapus Mulai 2023

Liputan6.com, Jakarta Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto menuntut komitmen pemerintah untuk menekan emisi gas buang. Salah satunya dengan meninggalkan penggunaan Pertalite (RON 90) dan Pertamax (RON 92) sebagai jenis BBM dengan nilai oktan rendah. Itu bisa dilakukan secara bertahap mulai 2023 mendatang.

Sugeng menilai, permintaan itu sejalan dengan komitmen yang telah dituangkan pemerintah melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 20 tahun 2017, tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori M, N, dan O.

Menurut dia, regulasi itu mengharuskan penerapan bahan bakar standar emisi Euro 4, atau jenis BBM dengan nilai oktan tinggi sekelas Pertamax Turbo (RON 98).

"Kalau menurut pribadi saya, kalau perlu kalau sudah siap secara keuangan dan juga seluruh komponennya, diputuskan tahun depan saja (penghapusan Pertalite dan Pertamax). Pertengahan tahun depan, mulai dikonsolidasikan dari sisi pengadaannya maupun harga," kata Sugeng kepada Liputan6.com, Rabu (14/9/2022).

Dia meyakini, kilang-kilang yang ada di Tanah Air juga sudah siap dengan transformasi tersebut. Ambil contoh, Kilang Balikpapan yang tengah dalam proyek Refinery Development Master Plan (RDMP), sehingga bisa meningkatkan kapasitas produksi menjadi 360 ribu barel per hari.

Keyakinannya pun diperkuat oleh upaya pemerintah dan PT Pertamina (Persero) yang secara resmi bakal mulai menghapus BBM jenis Premium (RON 88) dari peredaran per 1 Januari 2023 mendatang.

"Jadi intinya, mungkin secara gradual, bertahap, tetapi pasti dengan ada periodisasi yang dipastikan, baik volume maupun harga nanti kita konsolider sedemikian rupa," ungkapnya.

"Menurut saya pertengahan tahun depan lah paling lambat (Pertalite dan Pertamax dihapus), dikonsolidasikan bertahap," tegas Sugeng.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif meminta masyarakat menghemat penggunaan energi. Dalam kesempatan yang sama, Arifin juga mengungkapkan harga BBM jenis Pertalite bisa turun ke depannya. 

Arifin mengatakan, menghematan energi memberikan banyak manfaat. Selain bisa mengurangi pengeluarkan, hemat energi juga bisa mengurangi emisi. Ia pun meminta masyarakat mengurangi konsumsi Pertalite dari semula 3 liter menjadi 2 liter.

"Bisa tidak kita coba dengan kesadaran menghemat energi. Gimana caranya, yang biasa keluar bensin 3 liter, bisa enggak 2 liter saja," kata Arifin di Hotel Ayana, Jakarta Pusat, Jumat (9/9/2022).

Arifin mengatakan, harga Pertalite saat ini dipatok Rp 10 ribu per liter. Ke depan ada kemungkinan harga Pertalite turun. Penurunan ini asalkan harga minyak dunia terus juga terus mengalami tren penurunan. 

"Nanti kita lihat (tren harga ICP), kalau harga minyak membaik, insyaallah ( (harga Pertalite turun)," kata dia.

Terkait pembatasan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, pemerintah masih melakukan pembahasan. Dia menyebut ada beberapa pilihan kebijakan. Hanya saja, pemerintah masih melakukan pertimbangan untuk memutuskan kebijakan yang akan diambil.

"Jadi sekarang sedang dibahas karena ada beberapa opsi. Kan pertimbangannya dalam, kita juga mengidentifikasi harus teliti," ungkap Arifin Tasrif.

Dalam rangka pembatasan penggunaan BBM bersubsidi, Direktur Utama PT Pertamina (Persero). Nicke Widyawati mengaku telah membuat simulasi pembatasan dengan pemerintah.

Setidaknya ada 3 pilihan yang telah disimulasikan untuk mengurangi penggunaan bensin jenis Pertalite.

"Iya kami pernah simulasi dengan kementerian yang ada di bawah Koordinator Bidang Perekonomian, ada beberapa opsi," kata Nicke dalam Rapat Dengan Pendapat (RDP) di Komisi VI DPR-RI, Jakarta, Kamis (8/9/2022).

Pilihan pertama membatasi kendaraan roda empat dengan kapasitas mesin 1.500 cc dan kendaraan roda dua 250 cc. Kedua membatasi kendaraan roda empat berkapasitas mesin 1.400 cc dan kendaraan roda dua berkapasitas 150 cc.

Sedangkan pilihan ketiga BBM subsidi hanya boleh dinikmati pengguna kendaraan roda 2 dan kendaraan pelat kuning alias angkutan umum saja. Artinya selain motor, hanya kendaraan umum atau transportasi publik yang bisa membeli Pertalite.

"Ini sudah semua simulasinya dan ini akan jadi konsideran dalam perpres (peraturan presiden)," kata dia.

Selain itu, Nicke mengatakan pembatasan konsumsi BBM subsidi akan menggunakan instrumen My Pertamina untuk pendataan. Saat ini dari jutaan kendaraan yang ada di Indonesia, baru 2 juta yang sudah daftar.

"Jadi semua harus masuk dulu, nanti akan ditentukan mana yang dapat atau tidak. Kendaraan roda empat ini totalnya ada 33 juta. Kalau roda dua harusnya dapat semua kecuali yang ada pembatasan di CC," kata dia.

Maka, untuk mempercepat proses pendataan, Pertamina akan bekerja sama dengan Korlantas Polri. Nicke menyebut data dari Polri ada 144 juta kendaraan. Nantinya sebagian besar data akan diambil untuk dikoneksikan dengan NIK, jenis kendaraan dan kapasitas mesinnya.

"Ada 144 juta kendaraan tapi nggak semua kita ambil karena ada kerahasiaan data. Dengan data ini bisa menentukan bisa pakai (BBM subsidi) atau enggak," kata dia.