Menteri Hadi Tjahjanto Tawarkan HGB hingga 160 Tahun di IKN Nusantara

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hadi Tjahjanto menawarkan insentif perizinan hak guna bangunan (HGB) hingga 160 tahun bagi investor yang mau membangun Ibu Kota Nusantara (IKN).

Hadi menjelaskan, insentif HGB ditawarkan secara bertahap di awal 20 tahun saja. Jika investor memberikan banyak manfaat kepada masyarakat di IKN maka HGB bisa diperpanjang hingga 160 tahun.  

"Memang untuk rencananya kita akan berikan satu perizinan bagi investor di sana selama 80 tahun," kata Hadi Tjahjanto dalam acara Rilis Indikator Politik dikutip dari Antara, Senin (10/10/2022).

HGB selama 80 tahun tersebut dilakukan untuk memberikan kemudahan bagi investor untuk berinvestasi di IKN. HGB pertama selama 80 yang dibagi tiga tahap, yaitu tahap pertama 30 tahun, tahap kedua 30 tahun, dan tahap ketiga 20 tahun sehingga total menjadi 80 tahun.

Dia menjelaskan bahkan perizinan HGB selama 80 tahun tersebut masih bisa diperpanjang lagi hingga 80 tahun selanjutnya apabila dirasa penggunaannya sangat bermanfaat bagi masyarakat.

"Karena HGB 80 tahun itu, apabila masih dimanfaatkan dengan baik dan untuk kepentingan masyarakat, kita masih bisa perpanjang lagi sampai 80 tahun lagi, sehingga 160. Namun kita izinkan nanti selama 80 tahun itu yang akan kita berikan kemudahan," kata Hadi.

Hadi juga menjelaskan Kementerian ATR/BPN juga sudah menyelesaikan empat perencanaan wilayah Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di IKN yang akan diserahkan pada Otorita IKN untuk segera disahkan. Selanjutnya sebanyak lima wilayah sedang dalam proses RDTR yang ditargetkan selesai pada akhir 2022.

Hadi menegaskan bahwa Kementerian ATR/BPN akan memberikan kemudahan terkait perihal pertanahan, tata ruang, dan perizinan usaha di wilayah IKN yang selanjutnya akan diserahkan pada Otorita IKN.

"Semuanya akan kita laksanakan, dan akan kita serahkan pada Kepala Badan Otorita IKN, termasuk rdtr, tata ruang, masalah pertanahan, nanti juga akan kami bantu, dan akan kami serahkan pada Kepala Otorita IKN," kata Hadi Tjahjanto.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebut kalau proses menuju pembangunan tol bawah laut di Ibu Kota Negara baru (IKN) terus berjalan. Saat ini masih dalam tahap uji kelayakan atau feasibility study.

Tol bawah laut ini rencananya akan mengadopsi yang dilakukan Kore Selatan. Bahkan, ini diklaim bakal menjadi tol bawah laut terdalam di dunia.

Tol bawah laut IKN Nusantara tersebut bakal menyambungkan salah satu jalan tol di sekitar ibu kota baru, yakni ruas Tol Balikpapan Samarinda Km 11-Junction Pulau Balang. "Lagi didesain, lagi di feasibility study dan desain," ujarnya saat ditemui di Hotel Borobudur, ditulis Rabu (5/19/2022).

Kendati begitu, dia tak merinci sudah sejauh mana progres tersebut. Namun, Basuki mengungkap kalau proses tender proyek diharapkan bisa dilangsungkan tahun depan."Mudah-mudahan 2023 nanti dimulai, ditender," ujarnya.

Basuki memastikan kalau rencana itu bisa di realisasi. Pasalnya, model yang sama telah dilakukan di Korea Selatan.

Dia menerangkan kalau model terowongan tol bawah laut ini bukan digali secara konvensional. Tapi, seperti strukur terowongan yang ditenggelamkan ke bawah laut.

"Bisa sekali itu, di korea itu paling dalam aja bisa. ini modelnya bukan digali, tapi dengan kayak kontainer yang ditaro di bawah laut. bukan digali jadinya," bebernya.

Dengan proses yang masih tahap awal ini, Basuki belum mengungkap berapa besaran anggaran yang disiapkan untuk pembangunan tol bawah laut itu.

Dia menegaskan untuk anggaran masih menunggu feasibility study. "Belum ada (anggaran), masih nunggu feasibility study," ujarnya.

Basuki mengatakan telah gelontorkan anggaran Rp 43 triliun untuk pembangunan infrastruktur dasar di IKN Nusantara. Mulai dari pembangunan jalan tol, hingga istana presiden.

"Kalau total semua itu Rp 43 triliun sampai 2024, itu multiyears, tahun ini Rp 4,5 triliun apa Rp 4,9 triliun gitu. Semua selesai 2024," ujarnya.

Dia mengatakan kalau total Rp 43 triliun itu akan dibangun kantor presdiden, kantor wakil presiden, kementerian, land development, jalan tol, jalan nasional. Serta anitasi, air minum, dan rusun para pekerja.

Dia menyebut besaran anggaran ini sudah cukup untuk membangun infrastruktur dasar di IKN. Ditambah lagi, adanya proses ketat untuk alokasi anggaran ke IKN Nusantara.

"Udah semua. kalau nggak ada di dipa ngga boleh, cairnya tergantung progress pengerjaan. Cuma kalau nggak ada di dipa ngga bakal ada kontrak nggak berani tender nggak boleh tender," bebernya.