Pengusaha Restui Ekspor Bauksit Dilarang, Tapi Ada Syarat

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan akan menyetop ekspor bijih bauksit pada Juni 2023 mendatang. Langkah ini sebagai upaya meningkatkan nilai tambah kepada negara.

Menanggapi hal itu, Anggota Kelompok Kerja Hilirisasi Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kadin Indonesia Djoko Widajatno mengatakan akan mendukung kebijakan larangan ekspor bauksit pemerintah. Asalkan penyerapan hasil tambang bauksit sudah baik.

Artinya, sudah ada proses hilirisasi yang mumpuni untuk menyerap hasil tambang bauksit Indonesia. Apalagi, jika potensinya cukup besar.

"Kami mendukung pemerintah atas larangan eksport bauksit, jika penyerapan hasil tambang bauksit sudah baik," ungkapnya saat dihubungi Liputan6.com, Kamis (22/12/2022).

Djoko memandang saat ini penyerapan bauksit dalam negei masih sangat rendah. Kendati belum banyaknya industri hilirisasi untuk bauksit. Maka, dia meminta pemerintah bisa menggenjot industri turunan bauksit tadi.

"Pembangunan industri downstream harus dipercepat, kalau perlu pakai BUMN. Kondisi industry down stream dalam negeri masih kecil serapannya, dari 1,2 juta ton aluminium baru terserap 200 ribu ton," ungkapnya.

Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association (IMA) ini juga menyebut kalau Indonesia belum bisa melakukan larangan ekspor dalam waktu dengan mengacu pada kondisi industri turunannya tadi.

Dia tak menyebut berapa waktu ideal yang seharusnya dijalankan, tapi ia mengacu pada kawasan industri di Morowali.

Berkaca ke Morowali

Kawasan industri itu jadi salah satu upaya hilirisasi bijih nikel untuk membangun ekosistem baterai kendaraan listrik. Soal nikel ini juga mendapat penolakan dari berbagai negara barat.

Djoko mengatakan kalau gencarnya investor untuk hikirisasi bauksit sama dengan yang masuk di Morowali, itu bisa jadi angin segar untuk hilirisasi bauksit. Pasalnya, morowali bisa dibangun dalam kurun waktu singkat, sekitar 1,5 tahun saja dan mampu menyerap hasil tambang nikel.

Dia juga mengatakan, pasca rampungnya Morowali, Indonesia bisa melarang ekspor bauksit. Namun, perlu sejalan dengan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN).

"Morowali, selesai dan berproduksi setelah 3 tahun pembangunan. Bisa saja 6 bulan dilarang export, asal perindustrian lebih cepat merealisasikan pohon industri yang telah dituangkan dalam RIPIN," pungkasnya.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumumkan bahwa pemerintah akan memberlakukan pelarangan ekspor bijih bauksit, mulai Juni 2023. Pemerintah, kata dia, akan mendorong industri pengelohan dan pemurnian bauksit di dalam negeri.

"Mulai Juni 2023 pemerintah akan memberlakukan pelarangan ekspor bijih bauksit. Dan mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri," kata Jokowi dalam konferensi pers di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (21/12/2022).

Dia mengatakan, pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan industri sumber daya alam (SDA) di dalam negeri. Jokowi pun memperkirakan pendapatan negara alan meningkat tajam, usai adanya kebijakan larangan ekspor bauksit.

"Dari industrialisasi bauksit di dalam negeri ini kita perkirakan pendapatan negara akan meningkat dari Rp21 triliun menjadi sekitar kurang lebih Rp62 triliun," jelasnya.

Jokowi menekankan bahwa ekspor bahan mentah akan terus dikurangi. Pemerintah sebelumnya juga telah mengeluarkan kebijakan larangan ekspor bijih nikel pada 1 Januari 2020 dan hasilnya berdampak positif bagi Indonesia.

"Hasilnya, nilai ekspor nikel semula hanya Rp17 triliun atau 1,1 miliar USD, di akhir tahun 2014. Melonjak meningkat menjadi Rp326 triliun atau 20,9 miliar USD pada tahun 2021. Atau meningkat 19 kali lipat," tutur dia.

"Perkiraan saya tahun ini akan tembus lebih dari Rp468 triliun atau lebih dari USD 30 miliar," sambung Jokowi.

Pemerintah berhitung larangan ekspor bauksit bisa memberikan penghematan bagi negara sebesar USD 2 miliar setara Rp 31,1 triliun. Penghematan ini didapat bila bauksit terlebih dulu diproses di dalam negeri sebelum diekspor.

Ini diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang turut mendampingi Presiden Joko Widodo dalam keterangan pers perihal pelarangan ekspor bauksit di Istana Merdeka, Rabu (21/12/2022).

"Pelarangan seluruhnya bauksit mentah termasuk yang dicuci. Selama ini kan bauksit bisa dicuci kemudian di ekspor, nah sekarang yang dicuci pun tidak boleh. Harus diproses di Indonesia, dan itu mulai Juni tahun 2023. Nah saat sekarang, jumlah daripada impor aluminium oleh Indonesia itu USD2 miliar. Jadi tentu dengan adanya pabrik nanti berproses di Indonesia, USD2 miliar ini menjadi penghematan devisa," tutur Menko Airlangga.

Dia menyebutkan, sampai saat ini, terdapat 4 fasilitas pemurnian bauksit yang existing di dalam negeri dengan kapasitas produksi alumina 4,3 juta ton per tahun.

Selain itu, terdapat 8 fasilitas pemurnian bauksit dalam tahap pembangunan dengan kapasitas input 27,41 juta ton per tahun dan kapasitas produksi 4,98 juta ton per tahun.

Pemerintah akan melakukan pelarangan ekspor bijih bauksit mulai Juni 2023. "Saya ulangi, mulai Juni 2023 Pemerintah akan memberlakukan pelarangan ekspor bijih bauksit dan mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri," ungkap Presiden.