Naik KRL yang Sama, Kok Si Kaya Bayar Lebih Mahal?

Liputan6.com, Jakarta Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Agus Suyatno, menyoroti rencana pemberian subsidi tarif KRL Commuter Line di 2023. Ia mengaku tak habis pikir bila orang kaya harus bayar tarif KRL lebih mahal dari kelompok tak mampu, padahal mereka berada di satu moda dengan kelas yang sama.

"Jika dalam satu layanan kelas yang sama namun konsumen harus membayar berbeda, tentu kebijakan tidak implementatif dan cenderung menggelikan," ujar Agus dalam pesan tertulis, Kamis (29/12/2022).

Menurut dia, konsumen angkutan umum dianggap berhasil justru ketika kelompok menengah atas meninggalkan kendaraan pribadi, dan beralih ke public transport.

"Dengan demikian justru harusnya mendapat insentif, alih-alih didiskriminasi," imbuhnya.

Agus lantas menyebut dua alasan mengapa subsidi tarif KRL perlu ditolak. Selain diskriminatif, ia mempertanyakan, bagaimana akan memisahkan antara konsumen mampu dengan yang tidak mampu.

"Basis data apa yang dipakai dalam menentukan kategori konsumen mampu dan tidak mampu?" tanyanya.

Kedua, Agus mewaspadai adanya potensi terjadi gesekan, bahkan chaos di lapangan antara petugas KRL dan konsumen.

"Jadi pemisahan tarif layanan kelas yang sama dengan dasar perbedaan mampu/tidak mampu patut ditolak," tegasnya.

Sebagai solusi, ia menawarkan alternatif pilihan kebijakan untuk merespon peningkatan biaya operasional PT Kereta Commuter Indonesia, atau PT KCI. Pemerintah disebutnya bisa menambah subsidi untuk kewajiban pelayanan publik (PSO), dan menaikan tarif.

"PT KCI juga bisa mengoptimalisasi pendapatan non operasional/penjualan tiket, atau optimalisasi aset properti dan lain-lain," kata Agus.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi memastikan, tarif KRL Commuter Line tidak akan mengalami kenaikan pada 2023 mendatang. Namun, pemerintah merancang skenario subsidi untuk tarif KRL 2023, dimana orang kaya bakal membayar lebih tinggi untuk mensubsidi golongan tak mampu.

Menhub menyampaikan, tarif KRL nantinya akan mengalami perubahan sistem lewat skema subsidi tepat guna via tiket kartu.

"Kalau KRL enggak naik, Insya Allah 2023 tidak naik. Tapi, nanti pakai kartu, yang kemampuan finansialnya tinggi harus bayar lain. Average, sampai 2023 enggak naik," ujar Menhub Budi Karya Sumadi di Jakarta, dikutip Rabu (28/12/2022).

Menimpali pernyataan Menhub, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Mohamad Risal Wasal menjelaskan, pembayaran tarif KRL via kartu ini nantinya akan diterapkan lewat skema subsidi terbatas.

"Subsidi tepat guna. Artinya tidak naik, tapi nanti kita pakai data Kemendagri. Yang kaya ya bayar sesuai aslinya, yang kurang mampu itu nanti dapat subsidi," kata Risal.

"Kalimatnya (tarif KRL) tidak naik, tapi subsidi tepat sasaran," tegas dia.

Kendati begitu, pihaknya masih memilah data apa yang bakal jadi dasar pembeda tarif KRL antar penumpang. Ia menyebut beberapa opsi data, seperti dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.

Risal berharap, skema baru bayar tarif KRL ini bisa diterapkan secepatnya. Namun, Kemenhub perlu berkolaborasi dengan Kemendagri untuk mencari data mana-mana saja penumpang yang berkategori kurang mampu.

"Kuartal kedua kali ya kita upayakan. Paling lambat di pertengahan tahun (2023). Tapi kalau bisa dipercepat, kita percepat," pungkas Risal.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi memastikan, tarif KRL Commuter Line tidak akan mengalami kenaikan pada 2023 mendatang.

Namun, skema pembayarannya akan dipisah antara penumpang yang mampu dan kurang mampu via tiket kartu. Meski begitu, ia belum merinci secara jelas bagaimana skema tersebut akan diberlakukan.

"Kalau tarif KRL enggak naik. Insya Allah 2023 tidak naik. Tapi, nanti pakai kartu. Yang kemampuan finansialnya tinggi harus bayar lain. Average, sampai 2023 enggak naik," ujar Menhub dalam sesi jumpa pers akhir tahun di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa (27/12/2022).

Menimpali pernyataan Menhub, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Mohamad Risal Wasal menyampaikan, pembayaran tarif KRL via kartu ini nantinya akan diterapkan lewat skema subsidi terbatas via kartu.

"Subsidi tepat guna. Artinya tidak naik, tapi nanti kita pakai data Kemendagri. Yang kaya ya bayar sesuai aslinya, yang kurang mampu itu nanti dapat subsidi," kata Risal.

"Kalimatnya (tarif KRL) tidak naik, tapi subsidi tepat sasaran," tegas dia.

Risal berharap, skema baru pembayaran tarif KRL ini bisa diterapkan secepatnya. Namun, Kemenhub perlu berkolaborasi dengan Kemendagri untuk mencari data mana-mana saja penumpang yang berkategori kurang mampu.

"Kuartal kedua kali ya kita upayakan. Paling lambat di pertengahan tahun (2023). Tapi kalau bisa dipercepat, kita percepat," pungkas Risal. 

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tengah mengkaji kembali penyesuaian tarif KRL Jabodetabek. Namun kemenhub memastikan tidak akan ada kenaikan tarif KRL Jabodetabek hingga akhir 2022. 

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Risal Wasal, pun menghimbau masyarakat agar tidak perlu khawatir mengenai penyesuaian tarif KRL.

Kemenhub memastikan tidak akan ada penyesuaian kenaikan tarif KRL Jabodetabek hingga akhir 2022. "Ini dilakukan agar tidak memberatkan masyarakat dan tidak terlalu membebankan anggaran PSO. Semoga tahun depan akan ada kabar baik mengenai tarif KRL ini," ujar Risal dalam keterangan resmi, Rabu (14/12/2022).

Risal menerangkan kajian tentang penetapan tarif tersebut memang memperhatikan tingkat kemampuan dan kemauan masyarakat untuk membayar tarif KRL, sekaligus menimbang beban operasional KRL dan kebutuhan subsidi Public Service Obligation (PSO) yang akan dianggarkan.

"Peningkatan tarif operasional KRL Jabodetabek selalu dan pasti terjadi setiap tahunnya, sehingga membuat beban PSO terus meningkat untuk menstabilkan tarif KRL ini," jelasnya.