Bandara Ahmad Yani Diusulkan Jadi Internasional, Simak Syaratnya

Liputan6.com, Jakarta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2023 mengatur perubahan atas PM 39 Tahun 2019 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional. Salah satu fokus utamanya adalah penetapan syarat dan kriteria bagi bandara internasional.

Berikut adalah rincian syarat dan ketentuan tersebut. Hal ini juga yang harus dipenuhi Bandara Ahmad Yani:​

1. Kriteria Penetapan Bandara Internasional

Untuk ditetapkan sebagai bandara internasional, sebuah bandara harus memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan.

Meskipun PM 40 Tahun 2023 tidak secara eksplisit menyebutkan semua kriteria tersebut, namun dalam praktiknya, penetapan bandara internasional mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain:​

• Volume Penumpang Internasional: Bandara yang melayani penerbangan internasional dengan jumlah penumpang yang signifikan lebih berpeluang ditetapkan sebagai bandara internasional.​
• Konektivitas Penerbangan: Bandara yang memiliki konektivitas penerbangan internasional yang luas dan beragam, terutama yang menjadi hub internasional, lebih diprioritaskan.​
• Infrastruktur dan Fasilitas: Ketersediaan infrastruktur dan fasilitas yang memenuhi standar internasional, termasuk layanan imigrasi, bea cukai, dan karantina, menjadi pertimbangan penting.​
• Potensi Ekonomi dan Pariwisata: Bandara yang berada di wilayah dengan potensi ekonomi dan pariwisata yang tinggi dapat mendukung pertumbuhan penerbangan internasional.​

Sebagai contoh, Keputusan Menteri Nomor 31/2024 menetapkan 17 bandara di Indonesia sebagai bandara internasional berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut. ​DepHub+1eMedia+1

Meskipun status internasional telah ditetapkan untuk 17 bandara, bandara domestik tetap dapat melayani penerbangan internasional untuk kepentingan tertentu secara temporer, setelah mendapatkan penetapan dari Menteri Perhubungan.

Kegiatan tertentu yang dimaksud meliputi:​

• Kenegaraan: Kunjungan resmi oleh kepala negara atau pejabat tinggi lainnya.​
• Kegiatan atau Acara Internasional: Seperti konferensi, pameran, atau event olahraga internasional.
• ​Embarkasi dan Debarkasi Haji: Termasuk juga untuk pelaksanaan ibadah umrah.​
• Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Nasional: Misalnya untuk mendukung industri pariwisata dan perdagangan.​DepHub+1ANTARA News+1Penanganan Bencana: Dalam situasi darurat untuk bantuan kemanusiaan atau evakuasi.​Hal ini diatur dalam PM 40 Tahun 2023 sebagai bentuk fleksibilitas dalam penyelenggaraan penerbangan internasional oleh bandara domestik. ​

Status bandara internasional tidak bersifat permanen dan dapat dievaluasi secara berkala oleh Kementerian Perhubungan. Peninjauan ini mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi operasional bandara dalam melayani penerbangan internasional. Sebagai contoh, beberapa bandara yang sebelumnya berstatus internasional dicabut statusnya karena:​

• Minimnya Penerbangan Internasional: Beberapa bandara hanya melayani penerbangan internasional ke satu atau dua negara saja, bahkan ada yang tidak memiliki pelayanan penerbangan internasional sama sekali.​
• Operasional Tidak Efektif: Operasional bandara menjadi tidak efektif dan efisien dalam pemanfaatannya.​

Keputusan ini bertujuan untuk mendorong sektor penerbangan nasional dan menjadikan bandara sebagai hub internasional di dalam negeri. 

Dengan adanya PM 40 Tahun 2023, diharapkan pengelolaan bandara internasional di Indonesia menjadi lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan serta potensi masing-masing wilayah.