Gantikan Silmy Karim, Erick Thohir Tunjuk Purwono Widodo Jadi Dirut Krakatau Steel

Liputan6.com, Jakarta - Menteri BUMN Erick Thohir telah menunjuk pengganti Silmy Karim diposisi Direktur Utama Krakatau Steel. Erick Thohir menunjuk Purwono Widodo untuk memimpin perusahaan baja terbesar di Indonesia ini.

Penunjukan ini menjadi salah satu hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Krakatau Steel yang digelar 18 Januari 2023 di Gedung Krakatau Steel.

Purwono Widodo diangkat sebagai Direktur Utama menggantikan Silmy Karim yang awal Januari 2023 dilantik menjadi Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI.

Perseroan juga mengangkat dua nama baru dalam jajaran direksi, yaitu Direktur SDM Sriyani Puspa Kinasih dan Direktur Pengembangan Usaha dan Portofolio Agus Nizar Vidiansyah.

Dua direksi dengan nomenklatur baru yaitu Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko Tardi serta Direktur Infrastruktur dan Penunjang Bisnis Djoko Muljono. Perseroan juga mengangkat Komisaris Isfan Fajar Satryo dan Komisaris Independen Yudha Mediawan.

“Kami yakin dengan kepengurusan yang baru Krakatau Steel dapat terus meningkatkan kinerjanya dan membawa Krakatau Steel menjadi lebih baik lagi,” ujar Corporate Secretary Krakatau Steel Pria Utama dalam keterangannya, Rabu (18/1/2023).

Informasi, RUPS LB dibuka oleh Komisaris Utama Krakatau Steel Suhanto selaku pimpinan rapat. RUPS LB ini juga dihadiri oleh Asisten Deputi Bidang Mineral & Batu Bara Kementerian BUMN RI Heri Purnomo mewakili pemerintah selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

“Pada RUPS LB ini dibahas dua agenda rapat, yaitu agenda pertama terkait laporan perkembangan transformasi bisnis dan pelaksanaan program inisiatif strategis lanjutan serta agenda ke-dua yaitu persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan termasuk perubahan nomenklatur jabatan direksi Perseroan,” jelas Pria.

Perubahan susunan pengurus Perseroan termasuk perubahan nomenklatur jabatan anggota direksi Perseroan dalam rangka restrukturisasi dan holding Perseroan sehingga susunan kepengurusan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Komisaris 

Komisaris Utama: Suhanto

Komisaris: Yudha Mediawan

Komisaris: I Gusti Putu Suryawirawan

Komisaris Independen: Isfan Fajar Satryo

Komisaris Independen: David Pajung

Komisaris Independen: Tjuk Agus Minahasa

Direktur 

Direktur Utama: Purwono Widodo

Direktur SDM: Sriyani Puspa Kinasih

Direktur Keuangan & Manajemen Resiko: Tardi

Direktur Komersial: Melati Sarnita

Direktur Infrastruktur & Penunjang Bisnis: Djoko Muljono

Direktur Pengembangan Usaha & Portofolio: Agus Nizar Vidiansyah

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly melantik Silmy Karim menjadi Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi di Kantor Kemkumham, Jakarta, Rabu (4/1/2023).

Dalam sambutannya, Yasonna menyebut tugas keimigrasian saat ini semakin dinamis sehingga menuntut seluruh jajaran Imigrasi untuk beradaptasi, bekerja lebih baik dan inovatif sehingga memberikan percepatan dalam pelayanan keimigrasian.

Untuk mencapai tujuan-tujuan dimaksud, Yasonna memerintahkan kepada Dirjen Imigrasi Silmy Karim dan jajaran imigrasi untuk melakukan berbagai langkah penting dan strategis.

Pertama, seluruh jajaran imigrasi harus meningkatkan pelayanan Imigrasi, khususnya kebijakan Golden Visa, Visa on Arrival (VoA) dan kartu izin tinggal terbatas (KITAS). Hal tersebut, menurut Yasonna adalah perintah langsung dari Presiden Jokowi sehingga perlu mendapatkan atensi utama.

"Langkah ini diharapkan dapat mendatangkan para investor dan orang-orang yang memiliki talent, termasuk wisatawan mancanegara ke Indonesia mengingat pelayanan keimigrasian akan dirasakan lebih mudah dan sederhana," ujar Yasonna dalam sambutannya, Rabu (4/1/2023).

Kedua, Yasonna meminta Silmy memimpin jajaran imigrasi melakukan berbagai terobosan dalam rangka efisiensi dan meminimalisir pungutan liar. Jika perlu meniru skema kebijakan pemberian visa pada beberapa negara yang sudah terkenal cepat dan sederhana dalam pelayanan keimigrasiannya.

Langkah berikutnya yang ditekankan Yasonna adalah menyiapkan petugas imigrasi dan infrastruktur dalam rangka pengembangan pelayanan keimigrasian di beberapa bandara yang dipersiapkan untuk melayani penerbangan langsung internasional, seperti Bandara Soeta, Juanda, Ngurah Rai, dan bandara lainnya.

Terakhir, Menteri Yasonna perintahkan agar seluruh jajaran imigrasi mencermati dan mempelajari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

"Layanan keimigrasian harus sejalan dengan semangat menciptakan kemudahan berusaha di Indonesia dengan tetap memenuhi kriteria dalam rangka menjaga kedaulatan, ketertiban dan keamanan negara serta kepentingan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Perppu dimaksud," kata Yasonna.