Sri Mulyani Dukung Tri Rismaharini Mengentaskan Kemiskinan

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bersama Menteri Sosial Tri Rismaharini melakukan kunjungan bersama ke Kabupaten Malang. Kunjungan ini untuk melihat perkembangan Program Penanganan Kemiskinan Terpadu yang dilakukan oleh Kementerian Sosial.

"Hari ini saya diundang oleh Bu Risma untuk melihat berapa program bantuan sosial yang dikembangkan oleh Bu Risma. Dan pendekatan Beliau itu sangat berbeda, yaitu meng-empower atau memberikan pemberdayaan, sehingga masyarakat bisa makin mandiri secara ekonomi," kata Menkeu, dalam konferensi pers program Penanganan Kemiskinan Terpadu, Jumat (20/1/2023).

Menkeu mengungkapkan, pada tahun 2022 lalu Menteri Sosial meminta anggaran tambahan spesial kepada Kementerian Keuangan sebesar Rp 198 miliar untuk memberikan makanan kepada kalangan lansia. Hingga kini sudah terealisasi sebesar Rp 183 miliar.

"Alhamdulillah tahun 2022 yang lalu Bu Risma meminta anggaran spesial tambahan dari Kementerian Keuangan Rp 198 miliar yang dipakai untuk memberikan makanan kepada lansia dan disabilitas, itu sudah tergunakan seluruhnya Rp 183 miliar," ujarnya.

Oleh karena itu, Menkeu menyatakan Kementerian Keuangan akan selalu mendukung langkah yang dilakukan Kementerian Sosial dalam mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan masyarakat, termasuk memberdayakan kalangan disabilitas.

Menkeu berharap, bantuan sosial tersebut bisa disalurkan tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

"Kami akan mendukung apa yang dilakukan Kementerian Sosial karena tadi Bu Risma selalu melihat dari mulai Kemiskinan, disabilitas, dan pemberdayaan menjadi satu paket kegiatan. Sehingga Beliau selalu menggunakan anggaran dari bantuan sosial pemerintah itu bisa dipakai untuk betul-betul membantu langsung target ke yang membutuhkan dan bisa memberdayakan," ujarnya.

Dalam kesempatan itu dihadapan masyarakat, Menkeu juga menyampaikan terkait anggaran perlindungan sosial yang mencapai Rp 476 triliun pada tahun 2023.

Menkeu menegaskan, pihaknya akan terus berkolaborasi dengan Kementerian sosial untuk melihat seluruh aktivitas program bantuan yang memberikan hasil nyata agar bisa dijaga dan diteruskan.

"Saya akan bersama-sama dengan Bu Risma melihat apa aktivitas dari Kementerian Sosial yang betul-betul memberikan hasil yang sangat nyata, untuk terus bisa dijaga dan diteruskan. Karena ini penting sekali, namanya anggaran perlindungan sosial memang tujuannya untuk melindungi masyarakat yang paling rentan dan paling miskin," pungkasnya.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta pimpinan daerah menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga mencapai target 0 persen pada tahun 2024. Jokowi menyebut masih ada 14 provinsi yang angka kemiskinan ekstrem diatas rata-rata nasional.

Hal ini disampaikan Jokowi saat menyapaikan arahan pada Rakornas Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Se-Indonesia Tahun 2023 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/1/2023).

"Ada 14 provinsi masih di atas nasional. Padahal, kita tahu target kita di 2024 kemiskinan ekstrem harus berada pada 0 persen. Ini target yang tidak mudah," kata Jokowi disiarkan di Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (17/1/2023).

Dia menyebut angka kemiskinan ekstrem di Indonesia tercatat masih sebesar 2 persen pada 2022. Jokowi pun meminta semua kepala daerah mengecek data penduduknya yang masuk indikator kemiskinan ekstrem.

"Semuanya sudah ada datanya, artinya targetnya siapa, sasarannya siapa sudah ada semuanya. Penanganannya seperti apa juga saya kira saya sudah tidak usah menyampaikan lagi. Intervensi apa yang harus dilakukan, semua Pemda sudah tahu apa yang harus dilakukan," jelasnya.

Selain itu, Jokowi meminta agar para kepala daerah bisa menekan angka gagal tumbuh pada anak atau stunting di daerahnya masing-masing. Pasalnya, Indonesia akan memiliki bonus demografi yang puncaknya pada tahun 2030-2035 sehingga pengembangan sumber daya manusia (SDM) harus terus dioptimalkan.

"Kalau SDM-SDM kita tidak berada pada posisi yang ininya (otaknya) baik, sehingga memiliki produktivitas baik, hati-hati bukan keuntungan yang akan kita dapat, tetapi akan memberikan beban yang besar kepada negara sehingga stunting harus menjadi target penyelesaian bagi pengembangan sumber daya manusia Indonesia," tutur Jokowi.

Menurut dia, angka stunting secara nasional terus mengalami penurunan dari angka 37 persen pada tahun 2014 menjadi 24 persen pada tahun 2021. Angka stunting diperkirakan turun sebesar 21 persen pada tahun 2022.