Demi Selamatkan Bisnis, DPR Usul PMN untuk Rekind

Liputan6.com, Jakarta Anggota Komisi VI DPR RI, Harris Turino angkat bicara terkait soal penyelamatan PT Rekayasa Industri (Rekind). Politisi PDI Perjuangan, yang juga pengusaha dan akademisi ini meminta penyelesaian masalah yang tengah dihadapi Rekind, tidak berlarut-larut.

Apalagi dari sudut pandangnya, ihwal keuangan yang dihadapi Rekind juga tidak sebesar dibandingkan perusahaan-perusahaan BUMN lain yang terjerat dalam persoalan serupa.

Katanya, jika dibiarkan berlarut, konskewensi buat bangsa ini cukup besar. Rekind boleh dikatakan adalah otak negara dalam membangun puluhan bahkan ratusan proyek-proyek industri berskala raksasa yang tadinya hanya mampu dijalankan oleh kontraktor industri asing. Tidak sedikit proyek strategis nasional yang sukses dirancang dan dibangun oleh Rekind di negeri ini.

Untuk itu, Harris Turino meminta Kementerian BUMN fokus untuk segera menyelesaikan persoalan yang menyelimuti Rekind. Untuk Skemanya, peraih rekor MURI sebagai lulusan Doktor Manajemen Stratejik tercepat itu, merekomendasikan melalui jalur Penyertaan Modal Negara (PMN).

“Saya tidak ingat angkanya, negara ketika mendirikan Rekind modalnya kecil sekali. Bahkan sepanjang sejarahnya selama 41 tahun, Rekind belum pernah mendapat penyertaan modal negara (PMN). Ini bisa jadi bahan pertimbangan untuk menyelamatkan Rekind,” ujar Harris Turino, Selasa (7/3/2023).

Dirinya yakin betul, persoalan keuangan Rekind bisa segera diselesaikan. Satu atau dua proyek dari BUMN lain yang membangun, seperti PT Pertamina (Persero), PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) atau dari PT Pupuk Indonesia (Persero), diyakininya mampu membuat Rekind bangkit kembali. Apalagi masalah yang dihadapi Rekind tidak terlalu banyak.

“Tinggal ada atau tidak kemauan politik bersama dari kita para pemangku kepentingan, seperti halnya Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, dan Komisi VI. Kalau kita semua mendorong Rekind untuk kembali selamat, maka dalam jangka waktu satu atau dua tahun Rekind akan menjadi perusahaan yang sehat dan layak dibanggakan oleh Indonesia,” terang Profesional di bidang kulit, percetakan, dan bahan kimia itu meyakinkan.

Namun, diakui Harris Turino, yang juga harus menjadi pertimbangan besar para pemangku kepentingan ini soal restrukturisasi yang saaat ini tengah dijalankan Rekind. Baik itu menyangkut keuangan maupun operasional. Tentunya negara tidak mau membuang uang secara sia-sia.

“Kita selaku pemangku kepentigan juga akan melihat model bisnis Rekind akan seperti apa. Prospek bisnisnya ke depan akan seperti apa, semua ini harus sound and clear. Saya yakin kalau dari sisi teknis tidak akan ada masalah," ucap dia.

"Kemampuannya ada di Rekind. Tinggal, model bisnisnya ditata, kapabilitas-kapabiltas yang non teknis, seperti masalah legal dan lainnya juga ditinjau lagi, sehingga kalau dua-duanya ditata, maka tentu akan jauh lebih bagus. Saya yakin Rekind akan kembali menjadi perusahaan yang sehat,” pungkasnya.

Pemerintah menyalurkan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar sebesar Rp 10 triliun.

Ketiga perusahaan tersebut yakni PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebesar Rp 5 triliun, PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) sebesar Rp 2 triliun, dan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) sebesar Rp 3 triliun.

EMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan dana yang diberikan tersebut berasal dari uang rakyat yang dihimpun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Makanya dia meminta PNM yang diberikan kepada perusahaan milik negara ini dimanfaatkan dengan optimal untuk kepentingan masyarakat.

"Pagi ini kita lihat Rp 10 triliun diberikan, itu angka yang sangat besar untuk APBN kita. Mencari Rp 10 triliun itu nggak gampang. Kita berharap tentu dana yang berasal dari uang rakyat bisa menghasilkan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan perekonomian,” kata Sri Mulyani dalam acara: Government Investment for Greener Environment di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (16/12).

Sri Mulyani mengatakan pemberian PMN sebesar Rp 5 triliun untuk PLN ditujukan untuk elektrifikasi desa-desa dan daerah yang belum mendapatkan listrik.

Melalui alokasi PMN, pemerintah menguatkan BUMN dan memberikan tantangan kepada BUMN agar berkinerja lebih baik lagi dan mampu mengungkit multiplier effect secara sosial maupun ekonomi bagi masyarakat.

“Kita akan terus-menerus tekun, konsisten, bertahap untuk membangun setiap sudut dan pelosok Indonesia. Karena seluruh rakyat Indonesia dimanapun mereka berada berhak mendapatkan pelayanan yang sama. Pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, termasuk listrik. Itulah yang harusnya #uangkita kita gunakan untuk membangun Indonesia berkelanjutan dan berkeadilan,” paparnya.