BNPP Gagas Pembentukan Sistem Pengawasan Maritim dan Keamanan Laut Terintegrasi

Liputan6.com, Jakarta Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang dikepalai Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menggagas terbentuknya Sistem Pengawasan Maritim dan Sistem Keamanan Laut Nasional yang terintegrasi.

Luasnya wilayah laut Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi salah satu alasan BNPP mengawal sistem tersebut untuk dapat dibentuk. Apalagi Indonesia memiliki Pulau-pulau Kecil Terluar (PPKT) yang tak kalah pentingnya untuk dijaga.

Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP, Robert Simbolon, menerangkan saat ini beberapa instansi telah memiliki Sistem Monitoring Keamanan Laut berbasis ais teresterial, citra satelit, radar permukaan, long range camera, dan lain sebagainya, namun sistem tersebut masih belum terintegrasi antar satu sama lain.

Sebut saja TNI AL memiliki Integrated Maritime Surveillance System (MISS), Badan Keamanan Laut (Bakamla) memiliki Bakamla Integrated Information System (BIIS) dan Dashboard, kemudian Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan Vessel Monitoring System (VMS), Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) dengan Vessel Traffic Service (VTS), Polair (Polri) berupa Ais Monitoring, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan Sistem Integritas Data dan Informasi Pengawasan Laut (SIDIWASLA).

Robert menyampaikan meski belum ditentukan instansi mana yang nantinya akan ditugasi untuk membentuk sistem terintegrasi tersebut, sebagai lembaga pengelola perbatasan negara BNPP akan tetap mengawal agar sistem yang terintegrasi ini dapat terbentuk.

"Sebagai pengelola perbatasan yang sudah diberi mandat oleh Undang-undang 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, BNPP bertanggung jawab untuk memastikan bahwa sistem itu terbangun. Itu yang paling penting bagi kita," ujar Robert dikutip Jumat (31/3/2023).

Untuk tahap awal, BNPP telah berkoordinasi dan bersinergi bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Kementerian Pertahanan (Kemenhan), TNI, serta Provinsi dan Kabupaten yang memiliki PPKT berpenduduk maupun tidak berpenduduk yang berbatasan langsung negara lain atau menjadi kawasan perbatasan seperti Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Maluku Tenggara, dan Kabupaten Maluku Barat Daya.

Pertemuan yang dilakukan secara hybrid telah membuahkan catatan-catatan yang nantinya akan menjadi bekal BNPP dalam mengawal terbentuknya Sistem Pengawasan Maritim dan Sistem Keamanan Laut Nasional yang terintegrasi pada pembahasan lanjutan.

"Nanti catatan yang telah kita peroleh akan terus kita dalami dan kita lanjutkan dengan pembahasan untuk lebih konkret sebagai bahan rekomendasi kita kepada pimpinan nasional melalui Bapak Mendagri selaku Kepala BNPP dan Bapak Menko Polhukam selaku Ketua Pengarah BNPP," pungkasnya.

Sebagai informasi, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar, PPKT berjumlah 111 yang terdiri dari 42 pulau berpenduduk dan 69 pulau lainnya merupakan pulau tidak berpenduduk.

Badan usaha proyek Palapa Ring Timur, PT Palapa Timur Telematika (PT PTT) memberikan akses WiFi gratis kepada 11 pos penjagaan wilayah perbatasan.

Melalui program CSR Bakti Kominfo dan Palapa Timur Telematika ini hendak membantu dan mempermudah akses komunikasi para prajurit di wilayah perbatasan.

Saat ini, sebanyak 11 titik free wifi telah dipasang. Sebanyak 10 titik akses WiFi berada di Pos-Pos Satgas TNI wilayah perbatasan, dan 1 titik akses WiFi di Pos Polisi yang berada di Muting Kabupaten Merauke guna mendukung keamanan pada wilayah perbatasan.

Komandan Korem 174/ATW Brigjenl TNI Evi Reza Pahlevi mengatakan, selama ini akses telekomunikasi di wilayah-wilayah tersebut terbilang sulit, untuk berkomunikasi dengan telepon 2G-pun tidak bisa dilakukan karena merupakan wilayah blank spot.

Sehingga komunikasi hanya bisa dilakukan melalui surat menyurat, atau harus berjalan jauh ke titik sinyal yang berjarak belasan km dari lokasi pos.

"Pemberian free wifi ini sangat bermanfaat untuk mempermudah komunikasi saat penjagaan maupun berkomunikasi dengan keluarga dan sanak saudara. Selain itu, masyarakat yang membutuhkan internet juga bisa menggunakan free wifi yang tersedia di pos-pos perbatasan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (1/3/2023).

Direktur Operasional PT PTT Eddy Siahaan mengatakan, jaringan WiFi di wilayah perbatasan ini akan bersinergi dengan jaringan kabel yang sudah di tanam di dasar laut.

Jaringan serat optik tersebut dibangun oleh operator telekomunikasi untuk mempercepat proses transfer data dan internet untuk menjangkau wilayah Project CSR Bakti Kominfo dan Palapa Timur Telematika di wilayah Papua.

"Sebagai perusahaan kami juga mengucapkan terima kasih karena dapat memberikan manfaat kepada pos-pos keamanan, dan juga masyarakat. Kami percaya semakin bernilainya sebuah perusahaan adalah saat perusahaan dapat memberikan manfaat bagi orang banyak," tuturnya.