PKS dan Demokrat Minta Pemindahan Ibu Kota Negara Ke IKN Nusantara Ditunda

Liputan6.com, Jakarta Sejumlah fraksi partai politik meminta pemerintah menunda pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur.  Hal itu diungkapkan dalam Sidang Paripurna: Penyampaian Pandangan Fraksi atas KEM dan PPKF RAPBN 2024.  

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai pemindahan ibu kota negara sebaiknya ditunda. Agar anggaran pembangunan IKN Nusantara bisa digunakan untuk pemulihan daya beli masyarakat. 

“PKS  yang berpandangan bahwa pemerintah lebih baik menunda pemindahan ibukota negara atau ikn sehingga dapat anggaran pemerintah difokuskan pada pemulihan daya beli masyarakat,” kata Juru Bicara Fraksi PKS Andi Akmal di Gedung DPR-RI, Jakarta Pusat, Selasa (23/5).

Tak hanya itu, anggaran pembangunan IKN bisa digunakan untuk meningkatan kesejahteraan masyarakat. Termasuk untuk meningkatkan infrastruktur pertanian dan belanja negara lain yang lebih berkeadilan. 

Penggunaan APBN

Pendapat serupa juga diungkapkan Fraksi Partai Demokrat. Lewat juru bicaranya, Rizki Aulia Natakusumah yang meminta penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk program yang memberikan dampak lebih luas hingga ke masyarakat. 

“Fraksi Demokrat meminta pemerintah mendorong belanja negara yang memiliki multiplier effect sehingga anggaran yang sifatnya non prioritas seperti IKN Nusantara bisa ditunda,” kata Rizki. 

Sebaliknya, Fraksi Demokrat meminta penggunaan APBN difokuskan untuk melakukan stabilitas harga kebutuhan pokok. Termasuk harga energi bagi masyarakat di daerah. 

“Sebaiknya dapat difokuskan terlebih dahulu untuk stabilitas harga kebutuhan pokok dan energi untuk masyarakat kecil di perkampungan dan di desa-desa,” kata dia. 

Pemerintah Indonesia dan Iran, Selasa, menandatangani perjanjian perdagangan preferensial (PTA) untuk meningkatkan perdagangan kedua negara.

"Terkait ekonomi, hari ini, Indonesia dan Iran telah menandatangani preferential trade agreement (PTA), semoga dapat makin meningkatkan perdagangan Indonesia dan Iran," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam konferensi pers bersama Presiden Iran Seyyed Ebrahim Raisi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, dikutip dari Antara, Selasa (23/5/2023).

PTA tersebut merupakan satu dari 10 kesepakatan yang tercapai dalam kunjungan kenegaraan Presiden Seyyed Ebrahim Raisi ke Indonesia.

Di bidang ekonomi, Indonesia dan Iran juga sedang menjajaki pembentukan kesepakatan bisnis-ke-bisnis (B to B), investasi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN Nusantara), serta solusi untuk investasi sektor migas.

"Untuk teknologi sinyal perkeretaapian, saya telah menyampaikan harapan untuk kerja sama riset bersama, alih teknologi, dan assembly (perakitan)," tambah Jokowi.

Dalam pertemuan tersebut, disepakati pula tentang perjanjian preferensi perdagangan, pemberantasan peredaran gelap narkotika psikotropika dan prekursornya, iptek dan inovasi, jaminan produk halal, pengembangan sektor energi, serta regulasi produk farmasi, biologi, obat tradisional, kosmetik dan pangan olahan.

Kemudian, kesepakatan mengenai pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas, bantuan administrasi timbal balik di bidang kepabeanan, promosi perdagangan, dan kesepakatan program pertukaran kebudayaan.

Nilai kerja sama perdagangan Indonesia-Iran pada 2022 mencapai 257,2 juta dolar AS atau meningkat sebesar 23 persen dibanding 2021.

Kunjungan kenegaraan Seyyed Ebrahim Raisi ke Indonesia, Selasa, menjadi yang pertama sejak dia dilantik sebagai Presiden Iran pada 3 Agustus 2021. Seyyed Ebrahim Raisi bersama delegasi direncanakan berada di Indonesia hingga Rabu 24 Mei 2023.

Presiden RI Joko Widodo mengajak inisiatif kolaborasi negara-negara G7, Kemitraan untuk Infrastruktur dan Investasi Global (PGII), untuk bekerja sama dan mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia melalui investasi nyata demi mewujudkan pemerataan dan kesejahteraan.

"Dukungan PGII bagi pembangunan infrastruktur di Indonesia sangat penting lewat investasi yang konkret dan pembiayaan inovatif lainnya. Mari berkolaborasi demi pemerataan dan kesejahteraan rakyat," kata Jokowi dikutip dari Antara, Mingggu (21/5/2023).

Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut saat memberikan pernyataan dalam side event forum PGII G7 bersama negara-negara mitra di Hotel Grand Prince, Hiroshima, Jepang, Sabtu, di sela-sela rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT G7.

Presiden menjelaskan bahwa sebelumnya pembangunan infrastruktur di Indonesia begitu terpusat di Pulau Jawa.

Hal itu praktis mengakibatkan sebaran jumlah penduduk maupun kegiatan perekonomian di Indonesia tidak merata.

"56 persen penduduk terkonsentrasi di Pulau Jawa dan 58 persen aktivitas ekonomi juga terpusat di Pulau Jawa," kata Jokowi.

Oleh karena itu, Presiden Jokowi menekankan bahwa Pemerintah Indonesia saat ini tengah menggencarkan upaya pembangunan infrastruktur di luar Jawa, baik itu berupa pelabuhan maupun jalan tol guna menekan ketimpangan yang terjadi.