Lalui Uji Coba Operasional, Intip Biaya Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Liputan6.com, Jakarta Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) telah melakukan uji coba operasional dari Stasiun Halim ke Stasiun Tegalluar.

Dalam uji coba kali ini, kecepatan Kereta Cepat Jakarta-Bandung secara bertahap ditingkatkan.

Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan, pengujian Kereta Cepat Jakarta-Bandung kali pertama pada Senin (22/5) berjalan lancar.

Dia menyebut, semua sistem berfungsi dengan baik seperti keretanya, relnya, persinyalan, kelistrikan, dan lainnya.

Saat dilakukan uji coba tahap awal, kereta inspeksi atau comprehensive inspection train (CIT) melaju dengan kecepatan rata-rata 60 Km per jam. Namun, kecepatannya berangsur ditambah hingga 180 km per jam.

"Secara bertahap kecepatan perjalanan pengujian akan ditingkatkan hingga mencapai puncak kecepatan teknisnya di 385 km/jam. Untuk mencapai hal tersebut peningkatan di beberapa aspek seperti pagar pengaman dan sound barrier perlu dilakukan penyempurnaan agar tidak menggangu kenyamanan masyarakat saat KCJB melintas," kata Kartika dalam keterangannya, dikutip Rabu (24/5/2023).

Dengan Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang sudah memasuki tahap uji coba operasional, berapa besaran biaya untuk pembangunan fasilitas tersebut?

Menurut hitungan terbaru dari Direktur Utama PT KAI (Persero) Didiek Hartantyo, atas 2 asersi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), besaran biaya pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung mencapai USD 1,449 miliar atau setara Rp 21,4 triliun.

Angka itu menandai pembengkakan biaya atau cost over run, diluar dari biaya pokok pembangunan KCJB sebesar USD 6,07 miliar.

Didiek Hartantyo menyebut, angka tersebut keluar setelah BPKP melakukan 2 kali audit. Pada reviu pertama, BPKP menemukan kelebihan biaya sekitar USD 1,176 miliar, dan reviu kedua menunjukkan angka USD 273 juta.

"Sehingga dengan adanya asersi satu dan asersi dua ini total nilai cost overrun ini adalah USD 1,449 miliar," kata Didiek Hartantyo dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan KAI, pada November 2022 lalu.

Didiek Hartantyo menjelaskan, audit BPKP atas cost over run pertama dilakukan pada 9 Maret 2022 lalu, dengan menunjukkan angka sekitar USD 1,17 miliar.

Sementara audit kedua dilakukan pada 15 September 2022 yang mencatat angka USD 273 juta.

Didiek mengatakan kalau penambalan kelebihan biaya ini akan dilakukan satu skema yang sudah disepakati. 25 persen dari total utang akan dibayar patungan antara konsorsium BUMN Indonesia (PT PSBI) dan konsorsium China. Sementara, 75 persen sisanya akan ditanggung lewat utang ke China Development Bank.

"Sudah mencapai kesepakatan awal dengan pihak China struktur pembiayaan cost over run ini dilakukan dengan skema dengan 25 persen ekuitas, 75 persen loan (pinjaman). Ini sudah ada kesepakatan," terangnya.

 25 persen dari biaya pembengkakan proyek KCJB tercatat sebesar Rp. 5.363 triliun, demikian menurut hitungan Direktur Utama PT KAI (Persero) Didiek Hartantyo.

Dia menyebut, kalau porsi beban Indonesia terhadap patungan itu adalah 60 persen, atau sekitar Rp 3,218 triliun.

Sementara itu, 40 persen sisanya atau Rp. 2,145 triliun akan ditanggung oleh konsorsium China. Sedangkan, 75 persen atau senilai Rp 16,09 triliun akan dipenuhi melalui pinjaman.

"Untuk porsi ekuitas Indonesia yang nilainya totalnya adalah sebesar Rp. 3,2 triliun maka ini diusulkan bersumber dari PMN (Penyertaan Modal Negara) kepada PT KAI sebagai leading consortium," bebernya.

Diwartakan sebelumnya, Pembengkakan biaya (cost overrun) proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) masih jadi perhatian. Terbaru, dibutuhkan dana sekitar Rp 3,2 triliun untuk menambal biaya tersebut.

Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung masih dalam proses audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Menurut rencana, biaya ini akan ditambal lewat Penyertaan Modal Negara (PMN) dan pinjaman.

"Jadi cost overrun kan kita sedang audit BPKP, kita minggu depan ada rapat komite, ya kita biayailah ada dari PMN yang melalui perpres sama dari pinjaman juga, kita sedang skema-kan," ujarnya saat ditemui di Sarinah, Rabu (28/9/2022).

Sementara itu, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengaku telah melakukan audit terhadap proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Bahkan, audit itu telah dilakukan sebanyak 2 kali di tahun 2022.

Juru Bicara BPKP Eri Satriana mengatakan pihaknya sudah dua kali diminta untuk melakukan audit proyek KCJB. Permintaan itu dilayangkan oleh Kementerian BUMN.

"Kementerian BUMN telah dua kali meminta BPKP untuk melakukan pengawasan dalam bentuk reviu atas cost overrun," kata dia dalam keterangan yang diterima Liputan6.com, Senin (10/10/2022).

Mengacu pada permintaan itu, Eri menyebut kalau audit pembengkakan biaya itu dilakukan pada awal tahun 2022. Serta, kali kedua audit dilakukan pada triwulan III 2022.