BI Minta Warga Tak Perlu Khawatir Kalau Ketinggalan Dompet, Kenapa?

Liputan6.com, Jakarta - Bank Indonesia (BI) memiliki misi untuk meningkatkan tingkat literasi dan inklusi keuangan. Salah satu caranya dengan meningkatkan transaksi elektronik yang bisa menjangkau masyarakat di seluruh Indonesia. Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) adalah salah satunya yang merupakan sistem pembayaran elektronik masa kini.

Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendrata menjelaskan, saat ini masyarakat tak perlu khawatir jika bepergian tanpa membawa dompet. Cukup membawa smartphone (telepon pintar) maka tetap masih bisa bertransaksi menggunakan QRIS.

“Bapak Ibu dompet boleh ketinggalan tetapi jangan sampai ketinggalan handphone. Kalau handphone ketinggalan repot gitu ya karena sekarang transaksi sudah dilakukan melalui QRIS,” kata Filianingsih dalam Pembukaan JaKreatiFest di Mall Taman Anggrek, Jakarta Barat, Jumat (16/6/2023).

“Tetapi yang terpenting lagi ada saldonya dalam handphone ya Bapak Ibu ya,” sambungnya sambil bergurau.

Penggunaan QRIS terus diimplementasi dan dikembangkan kepada masyarakat, khususnya bagi para pelaku bisnis dan UMKM. Hal ini dilakukan dalam rangka memperluas penggunaan QRIS sebagai sistem pembayaran yang cepat, muda, murah dan handal (cemumuah).

“Sampai dengan posisi di bulan Mei sudah tercapai 26 ribu merchant yang 90 persennya adalah UMKM,” kata dia.

Bahkan sejak tahun 2019 diluncurkan sampai Mei 2023 sudah ada 1,4 miliar transaksi yang menggunakan QRIS. Adapun nilai transaksinya lebih dari Rp4.000 triliun.

“Sampai dengan Mei sudah mencapai 1,4 miliar transaksi dengan nilai lebih dari Rp 4.000 triliun,” kata dia.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

Bank Indonesia (BI) target melakukan kerjasama pembayaran lintas negara berbasis QR Code Indonesian Standard (QRIS) dengan Singapura pada akhir 2023. Dengan begitu, QRIS mulai bisa digunakan di Negeri Singa di penghujung tahun nanti.

Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta mengatakan, Indonesia telah menjalin kerjasama pembayaran QR Code lintas negara dengan Thailand di 2022, dan Malaysia dalam waktu dekat ini.

"Sementara kerjasama pembayaran QR lintas negara antara Indonesia dan Singapura target diluncurkan pada akhir 2023," ujar Filianingsih dalam Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2023, Selasa (9/5/2023).

Selain dengan ketiga negara itu, Bank Indonesia juga sudah meneken MoU pemakaian QRIS dengan India, Korea Selatan, hingga Jepang.

Filianingsih menjelaskan, kerjasama pembayaran QR Code ini membuat para pengguna dari masing-masing negara melakukan pembayaran lewat mata uang lokal mereka. Pasalnya, BI juga sudah mencapai kesepakatan penggunaan mata uang lokal atau Local Currency Settlement (LCS) dengan bank sentral di negara tersebut.

Kesepakatan LCS ini dijalin guna mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat (USD). Sehingga nilai tukar mata uang masing-masing negara tersebut juga bisa lebih kuat.

"Gebrakan ini memberikan opsi lebih banyak kepada pengguna di sistem pembayaran antar negara," imbuh Filianingsih.

"Itu juga mendongkrak transaksi lebih efektif, mempromosikan inklusi ekonomi dan keuangan digital, memperkuat stabilitas makro ekonomi dengan mempromosikan penggunaan mata uang lokal secara lebih ekstensif untuk transaksi bilateral," tuturnya.

Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengungkap capaian dari target 1.000 pasar yang menerapkan digitalisasi dalam metode pembayarannya. Itu ditandai dengan penggunaan QR Indonesia Standard (QRIS).

Jerry menyebut, langkah ini jadi satu upaya digitalisasi pembayaran di lingkungan pasar tradisional. Dia mematok target sekitar 1.000 pasar menggunakan QRIS per tahunnya.

"Itu saya mesti lihat dulu angka persisnya berapa. Cuman setahu saya itu kita sudah hampir setengahnya ya," ujar dia saat ditemui di sela-sela Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI), di JCC Senayan, Jakarta, Senin (8/5/2023).

Jerry menyebut penerapannya tak hanya bergantung di satu wilayah saja, tapi menyebar di seluruh pasar di seluruh Indonesia. Mengingat, ada peran Kemendag sebagai pengarah pusat kepada dinas-dinas di pemerintah daerah di tiap titik.

"Nah kami tentu koordinasi dengan pemda, provinsi, kabupaten/kota. Karena apapun domainnya dibawa mereka. Kami memberikan himbauan kami emmbuka jalan, kami membuka akses, tapi inplementasinya harus melalui pemerintah daerah," bebernya.

Jerry menerangkan, upaya digitalisasi pembayaran ini jadi langkah konkret yang dijalankan Kemendag dalam mendukung pemerintah menggenjot tingkat inklusi keuangan.

"Salah satu konkretnya kami menargetkan digitalisasi pasar 1.000 per tahun," katanya.