Ini Sederet BUMN yang Sudah Digabungkan Erick Thohir

Menteri BUMN Erick Thohir telah menggabungkan atau merger beberapa Badan Umum Milik Negara (BUMN). Langkah penggabungan ini demi efisiensi dan juga meningkatkan produktivitas.

oleh Arief Rahman Hakim diperbarui 19 Jun 2023, 19:30 WIB
Diterbitkan 19 Jun 2023, 19:30 WIB
Ilustrasi Damri
Ilustrasi Damri. (Tangkapan Layar Instagram/damriindonesia)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri BUMN Erick Thohir menggenjot perampingan di tubuh perusahaan pelat merah. Caranya dengan melakukan penggabungan atau merger dan holdingisasi BUMN dengan klaster tertentu.

Terbaru, ada merger Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (Perum PPD) ke Perum Damri. Ini disebut jadi penguatan fokus BUMN yang bergerak di bidang transportasi darat. Diketahui, Perum PPD mengelola cukup banyak Transjakarta.

Sejurus dengan itu, Perum Damri juga bergerak di sektor transportasi darat yang menyediakan konektivitas bagi masyarakat. Melalui penggabungan, diharapkan tak ada tumpang tindih BUMN yang bergerak di sektor transportasi berbasis angkutan jalan.

Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD) resmi bergabung ke tubuh Perum Damri. Langkah ini digadang memperkuat konektivitas transportssi darat yang digarap oleh perusahaan pelat merah.

Penggabungan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2023 tanggal 6 Juni 2023 tentang Penggabungan Perum PPD ke Dalam Perum Damri oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.

Dengan adanya penggabungan tersebut maka Perum Damri resmi menjadi satu-satunya Perusahaan Umum Berbasis Jalan Milik Negara. Rencana penggabungan ini diprakarsai oleh Menteri BUMN Erick Thohir guna penguatan kinerja perusahaan sehingga memperkuat daya jangkau dan memperluas jaringan dalam meningkatkan konektivitas transportasi nasional.

Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo menyebut pencapaian ini menjadi salah satu titik langkah penting dalam dan bersejarah bagi pengelolaan BUMN transportasi jalan.

“Pengabungan ini merupakan inisiatif Kementerian BUMN sebagai upaya penguatan untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap mobilitas masyarakat dan konektivitas nasional yang sekaligus menciptakan nilai tambah (value creation) dan sustainability bagi perusahaan BUMN. Inisiatif ini memiliki tujuan untuk memperkuat daya jangkau dan memperluas jaringan bisnis agar tidak terjadi tumpang tindih akibat memiliki fokus bisnis yang sama antar kedua entitas,” kata pria yang karib disapa Tiko dalam sambutannya di acara Perayaan Penggabungan Perum PPD ke dalam Perum DAMRI, di Jakarta, Senin (19/6/2023).

Bank Syariah Indonesia (BSI)

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

FOTO: Pelayanan Bank Syariah Indonesia Usai Diresmikan Jokowi
Aktivitas pekerja di kantor cabang Bank Syariah Indonesia, Jakarta Selasa (2/2/2021). PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) resmi beroperasi dengan nama baru mulai 1 Februari 2021. (Liputan6.com/Johan Tallo)

BUMN lainnya yang sudah digabung adalah sejumlah usaha bank syariah. Ada 3 bank syariah, yakni, Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah, dan Bank BNI Syariah yang resmi merger menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI).

Penggabungan bank syariah ini terjadi sejak 27 Januari 2021 lalu. Dengan adanya penggabungan ini, disebut memberikan kontribusi positif terhadap industri perbankan syariah di Indonesia.

Atas hal itu, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) berhasil menjadi bank terbesar ke-6 di Indonesia. Bank ini merupakan hasil penggabungan atau merger dari Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah pada 1 Februari 2021.

BSI juga tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 9 Mei 2018, saat itu bernama PT Bank BRISyariah Tbk. Berdasarkan kapitalisasi pasar BEI, per 3 Maret 2023, kapitalisasi pasar saham BRIS mencapai Rp 72,19 triliun.

Menarik untuk diketahui, berikut Liputan6.com ulas singkat mengenai profil Bank Syariah Indonesia. PT Bank Syariah Indonesia Tbk secara resmi berdiri pada 1 Februari 2021 atau bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H. Bank Syariah Indonesia diresmikan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara.

Bank Syariah Indonesia merupakan hasil penggabungan dari PT Bank BRIsyariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mengeluarkan izin penggabungan tiga usaha bank syariah tersebut pada 27 Januari 2021 melalui surat Nomor SR-3/PB.1/2021.

Komposisi pemegang saham Bank Syariah Indonesia adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 51,47 persen, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 23,24 perseb, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 15,38 persen. Sisanya saham BRIS dipegang masyarakat sebanyak 9,91 persen.

Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global.

Penggabungan ketiga Bank Syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan Bank Syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas.

 


Pelindo

Kapal Temas Line bersandar di dermaga Kuala Tanjung Multipurpose Terminal
Kapal Temas Line bersandar di dermaga Kuala Tanjung Multipurpose Terminal (dok: Pelindo I)

Tak hanya itu, di sektor kepelabuhanan juga dilakukan merger. Yakni, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang dipimpin oleh PT Pelindo II.

Atas penggabungan itu, digadang mampu memberikan fleksibilitas kerja kepelabuhanan. Tujuannya, merampibgkan usaha dan menekan biaya logistik di Indonesia.

Direktur Utama Pelindo Arif Suhartono mengungkap, untuk perekonomian nasional, standarisasi bisnis dan pelayanan pada Pelindo pasca merger, diharapkan berdampak pada penurunan biaya logistik secara bertahap. Efisiensi biaya logistik ini dapat membantu meningkatkan ekonomi nasional.

Bahkan tidak hanya itu, integrasi Pelindo juga akan membuka lapangan kerja baru melalui investasi di sektor pelabuhan yang semakin meningkat. Dengan demikian berpotensi menurunkan angka pengangguran. Semakin tingginya jumlah pekerja, akhirnya bisa meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia selama 2021-2025.

Arif menambahkan, untuk prospek perkembangan bisnis perusahaan sendiri, merger Pelindo akan membuka kesempatan perusahaan untuk go global.

"Integrasi ini akan meningkatkan posisi Pelindo menjadi operator terminal peti kemas terbesar ke-8 di dunia dengan total throughput peti kemas sebesar 16,7 juta TEUs," tegas Arif kepada Liputan6.com.

Dengan throughput 16,7 juta TEUs ini, maka Pelabuhan Indonesia akan mengalahkan International Container Terminal Service, Inc yang melayani peti kemas 8,9 juta TEUs per tahun dan Evergreen yang melayani 8,5 juta TEUs per tahun.

"Penggabungan Pelindo ini akan menyatukan sumber daya keuangan, peningkatan leverage dan memperkuat permodalan perusahaan," tegas Arif.

Bicara mengenai konsep merger, Arif, yang juga sebagai Ketua Organizing Comitte (OC) Integrasi Pelindo itu menjelaskan, setelah terintegrasinya Pelindo, selanjutnya anak perusahaan Pelindo I hingga IV akan digabungkan dalam 4 klaster atau subholding. Klaster tersebut yakni peti kemas, non peti kemas, logistic & hinterland development, dan klaster marine, equipment, and port services.

 


BUMN Pangan

PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) (RNI).
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) (RNI).

Selain itu, ada sebagian merger yang dilakukan di sektor pangan. Langkah ini sebagai upaya mendukung holdingisasi BUMN sektor pangan menjadi ID Food.

Holding BUMN Pangan ID Food kini dipimpin oleh PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) yang kini dipimpin oleh Frans Marganda Tambunan.

Ada 6 perusahaan yang dimerger menjelang Holdingisasi ini. Pertama, PT Bhanda Ghara Reksa yang bergabung ke PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

Kedua, PT Perikanan Nusantara (Perinus) bergabung ke PT Perikanan Indonesia (Perindo). Ketiga, PT Pertani yang melebur ke PT Sang Hyang Seri.

 


Sektor Kehutanan

Hamparan kebun sawit yang masuk dalam program peremajaan sawit rakyat PTPN V.
Hamparan kebun sawit yang masuk dalam program peremajaan sawit rakyat PTPN V. (Liputan6.com/M Syukur)

Di sisi BUMN sektor kehutanan pun dilakukan merger. Ini berada di bawah PT Perhutani. Skema penggabungannya, ada Inhutani I, Inhutani II, dan Inhutani III yang bakal fokus pada bisnis kayu bulat, kayu olahan, bio massa, serta pengembangan proyek nature based solutions atau perdagangan karbon.

Kemudian, Inhutani IV, Inhutani V dan Perhutani Anugerah Kimia yang akan fokus pada hasil hutan bukan kayu berupa gondorukem, terpentin, dan derivatnya.

Infografis Wajah Lama Jabat Posisi Baru di BUMN
Infografis Wajah Lama Jabat Posisi Baru di BUMN. (Liputan6.com/Triyasni)
Lanjutkan Membaca ↓

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya