Menteri Teten: Hilirisasi Perkebunan-Kelautan Buka Lapangan Kerja

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengungkap mandat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal hilirisasi produk selain berbasis mineral. Itu merujuk pada produk hasil dari perkebunan, pertanian, hingga kelautan.

oleh Septian Deny diperbarui 14 Jul 2023, 17:00 WIB
Diterbitkan 14 Jul 2023, 17:00 WIB
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengungkap mandat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal hilirisasi produk selain berbasis mineral. Itu merujuk pada produk hasil dari perkebunan, pertanian, hingga kelautan.

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengungkap mandat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal hilirisasi produk selain berbasis mineral. Itu merujuk pada produk hasil dari perkebunan, pertanian, hingga kelautan.

Menurut Teten, ketiganya menjadi peluang bagi UMKM untuk dikembangkan. Dia membidik, ada dampak terhadap pembukaan lapangan kerja yang lebih luas nantinya.

“Sekitar 97 persen lapangan kerja terserap pada segmen usaha mikro di sektor informal, karena itu kita diminta Presiden agar segera melakukan hilirisasi, selain mineral. Dengan melakukan hilirisasi berbasis perkebunan, pertaninan, dan kelautan, yang juga melibatkan koperasi dan UMKM, maka akan melahirkan lapangan kerja yang lebih berkualitas,” kata Teten dalam Gernas BBI dan BBWI di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Jumat, (14/7/2023).

Menteri Teten mengungkapkan, Indonesia kaya akan keunggulan domestiknya. Misalnya di Kalimantan, ada 10.000 ton rotan per bulan yang hingga saat ini baru terserap ke dalam industri furnitur sebesar 1.000 ton. Selain itu, terdapat tanaman obat-obatan lainnya yang bisa dimanfaatkan sebagai ekstrak untuk kebutuhan industri farmasi.

“Jika komoditas unggulan daerah bisa dihilirisasi dengan baik, ini akan membuka lapangan kerja. Jadi nanti kita akan bekerja sama dengan kepala daerah untuk menghadirkan investor, termasuk mengembangkan inovasi produknya,” ungkapnya.

Menteri Teten menambahkan, suksesnya program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) dan Gerakan Bangga Berwisata di Indonesia (Gernas BBWI) menjadi pemantik dalam menumbuhkan semangat bukan hanya bagi kementerian/lembaga dan BUMN dalam mengalokasikan belanja APBN 40 persen namun juga meningkatkan penggunaan produk lokal di kalangan masyarakat.

“Peran pemerintah daerah sangat strategis dalam mendukung suksesknya Gernas BBI dan Gernas BBWI. Dengan begitu kita bisa semakin optimistis ekonomi Indonesia semakin kuat, karena konsumsi masyarakat dalam penggunaan produk lokal meningkat, juga belanja pemerintah,” ujar Menteri Teten.

 

Potensi Belanja Produk UMKM

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengungkap mandat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal hilirisasi produk selain berbasis mineral. Itu merujuk pada produk hasil dari perkebunan, pertanian, hingga kelautan.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mencatat potensi belanja produk UMKM bisa mencapai Rp 2.000 triliun. Ini mengacu pada potensi dari masing-masing sektor, mulai dari belanja pemerintahan hingga BUMN.

Pada sisi belanja yang dilakukan BUMN sendiri, Menkop Teten melihat ada potensi sebesar Rp 500 triliun yang bisa dibelanjakan produk UMKM. Mengingat banyaknya jumlah BUMN yang bergerak di berbagai lini bisnis.

"Saya kira potensi belanja produk UMKM ini sangat besar. Nah catatan saya misalnya, BUMN itu bisa sekitar Rp 500 Triliun untuk membeli produk UMKM," kata dia dalam pembukaan Inabuyer B2B2G Expo 2023 di Smesco Indonesia, Jakarta, Rabu (5/7/2023).

Di sisi lain, ada potensi belanja dari pengembangan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang mencapai Rp 400 triliun. Lalu, belanja pemerintah baik pusat dan daerah yang bisa mencapai Rp 500 triliun, serta belanja dari pelaku usaha besar sekitar Rp 400 triliun.

 

Bisa Capai Rp 2.000 Triliun

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengungkap mandat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal hilirisasi produk selain berbasis mineral. Itu merujuk pada produk hasil dari perkebunan, pertanian, hingga kelautan.

Mengacu data itu, totalnya bisa mencapai Rp 1.800 triliun yang dibelanjakan produk UMKM di dalam negeri. Langkah ini, kata dia, sejalan dengan fokus pemerintah soal substitusi produk impor.

"Jadi ini ada potensi sebenarnya kalau diefektifkan bisa sampai Rp 2.000 triliun bisa membeli produk UMKM. Nah ini tugas Hippindo (Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia) nanti sama kita, bagaimana kita mengefektifkan," bebernya.

Mengacu potensi ini, Menkop Teten pun akan segera melapor ke Presiden Joko Widodo. Selanjutnya, menunggu arahan upaya konkret dalam membidik potensi tersebut.

"Saya akan laporkan ke presiden, 'pak potensinya sekian' nanti kita tinggal tagih, ya bagaimana implementasinya," ungkap Teten Masduki.

 

Masuk Rantai Pasok Industri

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengungkap mandat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal hilirisasi produk selain berbasis mineral. Itu merujuk pada produk hasil dari perkebunan, pertanian, hingga kelautan.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki meminta lebih banyak UMKM yang terlibat dalam rantai pasok industri. Dengan begitu, bisa membuka peluang pembiayaan bagi UMKM sehingga bisa turut naik kelas.

Menkop Teten mengatakan dengan terlibat kerja sama dengan perusahaan besar hingga BUMN, UMKM bisa mendapat kepastian pembelian produk. Alhasil, ada keyakinan yang didapat untuk mengakses pembiayaan dari berbagai lini.

"Penting untuk UMKM masuk ke rantai pasokan industri. Kenapa penting? Ini juga akan membantu para UMKM 2 hal. Satu untuk akses pembiayaan, kalau ada kepastian produknya dibeli, jasanya diapakai, ini bank atau modal ventura atau lainnya akan semakin yakin tidak ragu untuk berikan pinjaman," ujarnya dalam pembukaan Inabuyer B2B2G Expo 2023 di Smesco Indonesia, Jakarta, Rabu (5/7/2023).

Dia mengatakan, jika UMKM tak didukung melalui sistem pembiayaan, bisa berpengaruh pada macetnya produksi yang dijalankan. Ini juga yang dikhawatirkan turut menghambat perluasan pasar yang bisa menjadi peluang.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya