Rumah Menteri di IKN Nusantara Dikebut Kelar 2024

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan menargetkan Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara selesai pada tahun depan.

Adapun progres pembangunan Rumah Menteri di IKN Nusantara per tanggal 10 Juli 2023 sudah mencapai 16,8 persen.

“Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR saat ini terus berupaya mempercepat proses pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri di IKN,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto melansir Antara di Jakarta, Jumat (21/7/2023).

Rencananya pembangunan sebanyak 36 RTJM yang dibangun di dua Kawasan yaitu 12 unit di persil 104 dan 24 unit di persil 105 IKN Nusantara tersebut rampung pada tahun 2024 mendatang.

Sementara itu, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Hujurat menjelaskan dalam pembangunan RTJM di IKN, pihaknya juga tetap memperhatikan sejumlah aspek penting baik dari sisi kawasan, desain hunian maupun pemanfaatan teknologi.

Beberapa aspek tersebut diantaranya responsif terhadap kontur tanah, iklim, bencana, serta penggunaan system smart home.

Sebagai informasi, RTJM dibangun Direktorat Jenderal Perumahan setinggi dua lantai. Pada lantai bawah tanah diperuntukkan kamar tidur supir, kamar mandi dan ruang jaga. Pada lantai pertama merupakan area kedinasan sedangkan di lantai kedua merupakan area privat keluarga.

Adapun luas lahan per unit rumah tapak sekitar 1000 meter persegi dan luas bangunan sekitar 580 meter persegi lengkap dengan furniturnya.

Pembangunan konstruksi RTJM dilaksanakan oleh PT Adhi Karya, Ciriajasa Engineering & Management Consultant KSO dan pengawas dari PT Yodya Karya.

“Kami juga menerapkan desain dengan memanfaatkan elemen nNsantara pada desain bangunannya. Selain itu para penghuninya nantinya juga mudah untuk menjangkau fasilitas sosial dan fasilitas umum yang ada minimal dengan waktu hanya 10 menit saja,” kata Hujurat .

Pemerintah terus mengebut pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan dalam beberapa tahun ke depan. Ternyata, kendati ibu kota pindah ke IKN Nusantara, harga tanah di Jakarta dan wilayah sekitarnya akan sulit turun.

Ini diungkap Konsultan properti Colliers Indonesia. "Harga tanah di Jakarta akan susah turun, karena Jakarta dirancang sebagai pusat komersial," ujar Head of Research Colliers Indonesia Ferry Salanto melansir Antara, Kamis (20/7/2023).

Ferry menambahkan, pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN Nusantara hanya memindahkan fungsi dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.

Pembangunan sarana infrastruktur di Jakarta sendiri tidak akan berhenti dan terus dilanjutkan, misalnya kereta LRT Jabodebek yang akan beroperasi melayani kawasan Jakarta dan wilayah-wilayah sekitarnya, kemudian akan ada pengembangan jalur kereta MRT yang dilanjutkan dari barat ke timur.

"Artinya orang-orang yang mencari nafkah di Jakarta pasti akan tetap banyak. Dengan demikian, Jakarta tetap berfungsi sebagai pusat komersial dan bisnis sehingga tetap mempertahankan daya tariknya seperti Kuala Lumpur, Malaysia," kata Ferry.

Pemerintah Indonesia sedang membangun IKN yang akan menjadi ibu kota baru Indonesia menggantikan Jakarta. Pembangunan IKN dengan total biaya, yang diperkirakan mencapai Rp466 triliun, diperkirakan rampung secara keseluruhan pada 2045.

Kendati demikian, pemerintah berkomitmen terus memperbaiki Jakarta menjadi kota bisnis dan pariwisata, sedangkan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, menjadi kota pemerintahan.

Indonesia sebagai negara besar dinilai wajar jika memiliki kota seperti Jakarta dan Nusantara. Hal itu sama halnya dengan Amerika Serikat yang memiliki kota New York dan Washington DC, ataupun Australia yang memiliki Melbourne dan Sydney. Namun alasan utama pembangunan IKN Nusantara adalah pemerataan ekonomi dan kesejahteraan.

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menekankan pentingnya kota yang menjalankan prinsip-prinsip Green (Hijau), Smart (Pintar), Inclusive (Inklusif), Resilient (Ketangguhan), dan Sustainable (Berkelanjutan) dalam pembangunan IKN Nusantara.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono memaparkan, konsep pembangunan IKN Nusantara berfokus untuk menjadikannya kota hutan yang pintar dan berkelanjutan, dan ini merupakan konsep yang pertama di dunia. 

Rencananya, dari sekitar 256.000 hektar area IKN, sekitar 65 persennya akan ditransformasikan menjadi hutan tropis. 

“Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) juga sejalan dengan target-target global, antara lain dengan berperan aktif dalam mengatasi perubahan iklim. IKN akan menjadi kota pertama di Indonesia yang memiliki Locally Determined Contribution (LDC), atau komitmen aksi iklim di tingkat kota. LDC ini selanjutnya akan berkontribusi pada Nationally Determined Contribution Indonesia dalam memenuhi target iklim di Paris Agreement," jelasnya, Minggu (16/7/2023).

"Transformasi menuju kota hutan berkelanjutan ini juga ditargetkan akan menjadikan IKN sebagai kota netral karbon pertama di Indonesia di 2045," ujar Bambang.

Sementara Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Usman Kansong, mengungkapkan kesadaran akan praktik keberlanjutan mungkin belum banyak dimiliki oleh masyarakat umum, bahkan tidak menjadi prioritas dalam kehidupan sehari-hari. 

Langkah yang diambil penyelenggara untuk mengambil peran dalam mendorong keberhasilan praktik Keberlanjutan adalah hal yang harus didukung bersama. 

"Praktisi komunikasi harus menjadi garda terdepan untuk membantu mengkomunikasikan kesadaran akan praktik Keberlanjutan," kata Usman

Mayoritas masyarakat di Indonesia menyatakan tidak setuju dengan keputusan pemerintah pusat untuk memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia, DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Sejumlah alasan mencuat yang melatarbelakangi penolakan itu.

Hal ini diungkapkan Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic) Khoirul Umamdari hasil rilis survei nasional (surnas) Indostrategic bertajuk Keberlanjutan vs Perubahan: Dinamika Peta Politik Menuju Pemilu 2024.

Dia menyampaikan, setidaknya ada 57,3 persen masyarakat yang merasa kurang setuju atas pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan. Sedangkan, 40,1 persen lainnya menyatakan setuju IKNdipindah ke Kalimantan Timur.

"Ini cukup unik, masyarakat menyampaikan sekitar 57,3 persen merasa kurang setuju atau sangat tidak setuju ibu kota negara segera dipindahkan ke Kalimantan Timur. Sedangkan 40,1 persen menyatakan setuju (ibu kota negara pindah ke Kalimantan Timur) dan sangat setuju," kata Umam secara daring, Jumat (14/7/2023).

Dia menjelaskan, ada tiga alasan utama mengapa mayoritas masyarakat kurang menyetujui perpindahan IKN. Alasan pertama, kata Umam berkaitan dengan biaya pembangunan IKN yang dinilai lebih bermanfaat jika digunakan untuk menangani berbagai permasalahan lain di Indonesia.

"Alasannya yang mereka tidak setuju, 46,2 persen merasa biaya pembangunan lebih baik digunakan untuk hal yang lebih mendesak," ungkap dia.

Alasan kedua, lanjut dia masyarakat menilai pembangunan IKN di Kalimantan Timur dilakukan secara tergesa-gesa. Sementara, alasan terakhir yaitu, ihwal DKI Jakarta yang dianggap masih layak untuk menjadi Ibu Kota Negara Indonesia.

"Sebanyak 20,8 persen dianggap (pembangunan IKN di Kalimantan Timur) terlalu tergesa-gesa, kemudian 16,5 persen merasa perpindahan IKN belum mendesak dalam waktu dekat dan 8,2 persen menilai Jakarta masih pantas menjadi ibu kota negara," jelasnya.