Puncak Bangga Buatan Indonesia, KKP Jagokan Produk UMKM Perikanan

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengandalkan para UMKM pengolah produk kelautan dan perikanan di Puncak Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) dan Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI). Nantinya, puncak kampanye BBI-BBWI itu akan digelar di Sulawesi Tengah pada 5-6 Agustus 2023 mendatang.

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Perikanan dan Kelautan Budi Sulistiyo menerangkan pihaknya menjagokan UMKM pengolahan produk perikanan dan kelautan pada gelaran ini. Utamanya guna membuka akses dan memperluas pasar dari UMKM tersebut.

"Jadi puncaknya kampanye akan kita lakukan di Sulawesi Tengah di tgl 5-6 agustus, apa peran KKP Pertama ketika kita melihat UMKM, satu kegiatan kami konsentrasi sesuai dengan tusi (tugas dan fungsi) kami itu mendukung para pelaku usaha mikro kecil untuk dalam pengolahan pemanfaatan hasil perikanan," kata dia dalam Bincang Bahari, di Kantor KKP, Jakarta, Selasa (25/7/2023).

Budi menyebut, sebagai bentuk dukungan, pihaknya telah memberikan pembinaan, termasuk pembinaan standardisasi mutu. Tapi, satu hal yang paling penting adalah membuka akses pasar bagi UMKM tersebut.

"Yang penting sekarang adalah bagaimana barang tersebut hasil olahan tersebut dapat diterima di pasar. Mampu menembus pasar dalam negeri, mampu menembus pasar ekspor," ungkapnya.

Dengan pembukaan akses pasar dan diterima oleh konsumen, itu sekaligus bisa membuka peluang UMKM sektor kelautan dan perikanan bisa naik kelas.

"Nah, ini upaya-upaya kami, kami bekerja dengan berbagai pihak untuk mengangkat UMKM ini, kita harus berpikir keras memberikan satu kesempatan bagaimana pemikiran-pemikiran ini dnegan dukungan para KL (kementerian/lembaga) agar UMKM kita khususnya hasil perikanan itu naik kelas," sambungnya.

Lebih lanjut, Budi menerangkan kalau pihaknya juga memberikan dukungan modal agar bisa mendorong inovasi dan kreativitas dari para pelaku usaha. Mulai dari modal pembiayaan hingga pendampingan secara intensif.

"Untuk itu kami berusaha para UMKM ini kami bina, kami berikan modal tidak hanya uang, modal yang kami berikan adalah pembinaan dan juga modal terhadap kelengkapan perizinan karena ini menjadi salah satu bagaimana mereka bisa berdyaa saing untuk menembus pasar yang lebih luas lagi," paparnya.

Dia juga menyebut, KKP memberikan fasilitas untuk pembukaan lapangan kerja. Pada saat yang sama, didukung oleh sertifikasi atau perizinan atas produk-produk yang dihasilkan.

"Kami bukakan komunikasi setelah mendapat satu bimbingan teknis, kemudian kami kurasi, dan setelah itu yang sudah siap kita lakukan inkubasi bisnis. Di inkubasi bisnis kami hubungkan dengan perbankan," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Dalam rangka menjamin ketersediaan bahan baku pengolahan pindang, Kementerian Kelautan dan Perikanan mendorong skema kemitraan para pelaku usaha di sektor tersebut. Skema tersebut didorong karena pemenuhan terhadap kebutuhan bahan baku pindang tidak bisa berasal dari satu titik, namun harus ada komunikasi antar penyedia bahan baku.

Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Budi Sulistiyo mengatakan bahwa pemindang sebagai salah satu pahlawan ekonomi nasional. Dirinya menyebut, di Jawa Timur terdapat 1.098 pengolah pindang dan khusus di Tulungagung serta Trenggalek, terdapat masing-masing 30 dan 39 unit pengolah pindang.

"Sebagai produk olahan tradisional yang sangat digemari masyarakat karena rasanya enak, tahan lama, kaya kandungan protein, dan harganya terjangkau, pindang juga memegang peran strategis dalam pertumbuhan ekonomi di sektor hilir perikanan," kata Budi.

"Manfaat pemindangan tersebut turut berdampak pada aspek sosial-ekonomi masyarakat, yaitu serapan dan upah tenaga kerja, meningkatnya pendapatan melalui nilai tambah produk, serta tumbuhnya sektor ekonomi lain," jelasnya.

Budi menyebut, perputaran usaha pemindangan nasional yang dihitung berdasar nilai penjualan produk pindang sekitar Rp16 triliun. Ia menerangkan bahwa jumlah itu belum memperhitungkan efek ganda sektor ekonomi lain.

"Saya berharap produk pindang yang saat ini sebagian besar masuk ke pasar basah, juga dapat memperluas masuk ke pasar retail modern dengan kualitas yang prima," ujarnya.

Dalam FGD (Focus Group Discussion) Fasilitasi Kemitraan Pengadaan dan Penyimpanan Bahan Baku Pemindangan di Tulungagung, Direktur Logistik Ditjen PDS, Berny A. Subki, mengungkapkan tujuan FGD tersebut untuk mengoptimalkan peran pelaku usaha dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku pindang melalui kemitraan pengadaan dan penyimpanan ikan.

"Pertemuan para supplier, distributor, dan pengolah pindang diharapkan dapat memberikan pemahaman bersama terkait gambaran makro industri pemindangan," ungkapnya.

"Ditjen PDS mengkolaborasikan mereka dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara pelaku usaha perikanan besar (supplier) dengan distributor pemindang, kemudian kesepakatan antara distributor pemindang dengan kelompok pengolah pindang, yang kesemuanya merupakan para pelaku usaha dalam rantai pasok usaha pemindangan," jelas Berny.

Dirinya juga mengatakan bahwa itu meliputi pemasok, distributor, dan pengolah pindang yang berasal dari Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek.

Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung, Lugu Tri Handoko mengatakan bahwa pengasapan dan pemindangan sebagai komoditas olahan hasil perikanan yang digeluti mayoritas masyarakat Tulungagung. Ia menyebut, pengolah pindang tersebar di Kecamatan Bandung, Campurdarat, dan Gondang.

"Saya berharap fasilitasi kemitraan pengadaan dan penyimpanan bahan baku pemindangan ini dapat membawa dampak positif kepada seluruh stakeholders," ujarnya.

"Semoga mampu meningkatkan kesadaran pelaku usaha perikanan di Tulungagung terhadap ketersediaan ikan dan jaminan keamanan pangannya," jelas Lugu.